FAQ

Biaya pencatatan dan pelaksanaan nikah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No. 59 Tahun 2018):

• Gratis (Rp 0,-) — apabila akad nikah dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja operasional (Senin s.d. Jumat).
• Rp 600.000,- — apabila akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA (di rumah, gedung pertemuan, masjid) atau di luar hari dan jam kerja operasional KUA.

Biaya Rp 600.000,- merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan langsung oleh calon pengantin ke Kas Negara melalui bank, kantor pos, atau kanal pembayaran resmi (MPN G3). Tidak ada pungutan liar dalam bentuk apa pun.

Akad nikah yang sudah terdaftar dan ditentukan tanggal pelaksanaannya dapat dijadwalkan ulang atau ditunda. Caranya adalah dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala/petugas KUA setempat. Calon pengantin bersama KUA membuat kesepakatan baru untuk waktu pelaksanaan yang masih tersedia tanpa harus melakukan pendaftaran baru dari awal.

Ya, biaya nikah yang telah disetorkan ke Kas Negara dapat dimohonkan pengembaliannya (refund) oleh calon pengantin apabila memenuhi salah satu alasan berikut:

1. Terjadi perubahan tempat akad nikah menjadi di kantor KUA pada hari dan jam kerja (yang bebas biaya).
2. Pembatalan rencana pelaksanaan akad nikah.
3. Terjadi kesalahan transfer atau setoran ganda (double payment).

Permohonan pengembalian biaya nikah dibuat secara tertulis oleh salah seorang calon pengantin di atas meterai kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dikirimkan ke alamat Gedung Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin No. 6 Lantai 6, Jakarta Pusat 10340 dengan melampirkan berkas:

1. Fotokopi KTP kedua calon pengantin.
2. Fotokopi Formulir Model N2 yang telah dilegalisir oleh Kepala KUA.
3. Fotokopi NPWP Pemohon (jika ada).
4. Fotokopi buku rekening tabungan aktif atas nama pemohon.
5. Fotokopi Bukti Transfer / Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang telah dilegalisir Kepala KUA.
6. Surat pengantar pembatalan atau pemindahan tempat akad dari Kepala KUA.
7. Nomor kontak/telepon pemohon yang aktif.

Pengembalian biaya PNBP membutuhkan waktu paling cepat 3 (tiga) bulan. Hal ini dikarenakan dana yang telah masuk ke Kas Negara memerlukan rantai proses validasi, verifikasi, dan rekonsiliasi berjenjang antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Keuangan RI. Setelah proses verifikasi selesai dan disetujui, dana akan langsung ditransfer ke rekening bank pemohon.

Dalam hal pemohon tidak mengajukan surat permohonan pengembalian biaya nikah beserta kelengkapan berkas administrasinya secara resmi, maka dana setoran yang telah masuk ke Kas Negara akan dibukukan secara permanen menjadi penerimaan Kas Negara dan tidak dapat dicairkan kembali.

Menindaklanjuti kepatuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), tata cara penerbitan Kartu Nikah Digital adalah sebagai berikut:

• Bagi pengguna SIMKAH / pendaftar online: Kartu Nikah Digital dapat diakses dan diunduh langsung pada dashboard akun SIMKAH Catin masing-masing pada menu Kartu Nikah Digital setelah melengkapi pengisian Survei Kepuasan Masyarakat.
• Bagi pengantin lama (tahun 2022 ke bawah) atau belum memiliki akun SIMKAH: Pemohon dapat membawa Buku Nikah fisik asli ke kantor KUA tempat melangsungkan akad nikah sebagai bukti verifikasi. Petugas KUA akan membantu memvalidasi data dan mengunduhkan Kartu Nikah Digital resmi untuk pemohon.