Jakarta, Bimas Islam -- Direktur Penerangan Agama Islam (Dir Penais) Ahmad Zayadi mengingatkan para Penyuluh Agama Islam (PAI) menjaga netralitas di tahun politik. Pesan tersebut ia sampaikan saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Penerangan Agama Islam di Jakarta, Rabu (15/2/2023).
"Penyuluh adalah aparatur negara. Karena menjadi aparatur negara, maka penyuluh harus netral (terkait politik) dan juga menjaga netralitas dalam bekerja," pesan Zayadi.
Ia menjelaskan, salah satu contoh sederhana dari 'Politik Identitas' adalah menggunakan agama sebagai alat politik. Hal itu, menurutnya, tidak diperkenankan.
"Tentu kami harus mengingatkan untuk tidak menjadikan masjid dan rumah ibadah lainnya sebagai tempat kegiatan politik praktis," ungkap Zayadi.
Politik Identitas menjadi perhatian di tahun 2023, karena menurutnya, eskalasi politik sudah semakin meninggi dan akan memanas di tahun 2024.
"Dalam waktu dekat kita akan menyampaikan edaran bagaimana (seharusnya) kita menghadapi suasana politik yang semakin naik tensinya," pungkas Zayadi.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Zayadi didampingi Kasubdit PAI Amirullah, Kasubdit Kemitraan Umat Islam Ali Sibromalisi, dan Kasubdit Dakwah dan Hari Besar Islam Lubenah. Rakornas Penais diikuti pejabat di bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Kemenag seluruh Indonesia.
