Samarinda, Bimas Islam --- Kementerian Agama (Kemenag) menjalin kerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengembangkan perpustakaan masjid. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Hotel Horison, Samarinda, Kaltim, Kamis (10/2).

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Masrawan dan Plt Kepala DPKD Kaltim, Taufik, serta disaksikan Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin bersama Koordinator Fungsi Kepustakaan Islam Ditjen Bimas Islam, Abdullah Alkholis, dan Kepala Kantor Kemenag Kota Samarinda, Baequni.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap masjid-masjid yang ada di Kaltim bisa memiliki perpustakaan. Mudah-mudahan kerja sama ini bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan kerja sama ini,” ujar Masrawan.

Sementara itu, Taufik mengatakan, DPKD Kaltim akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan melakukan inventarisasi kebutuhan di perpustakaan masjid yang tersebar di Kaltim. Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pendalaman materi terkait dunia perpustakaan kepada para pengurus perpustakaan masjid.

“Jadi sebelum melangkah lebih jauh, kita akan mengidentifikasi sejauh mana pemahaman para pengurus perpustakaan masjid ini. Jadi fokus pertama kita adalah menguatkan pemahaman dan pengetahuan mereka, serta melakukan pembinaan dalam bentuk bimtek, seminar, dan asistensi tentang pengelolaan perpustakaan masjid sesuai standar yang berlaku di Indonesia,” jelas Taufik.

Ia mengungkapkan, jumlah masjid di Kaltim mencapai 3.700 bangunan. Jumlah besar ini memiliki potensi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. “Kami di DPKD Kaltim menyadari betul bahwa untuk meningkatkan minat baca tidak bisa mengandalkan program kami saja, sehingga kami harus berkolaborasi, salah satunya dengan Kementerian Agama,” katanya.

Taufik menegaskan, kerja sama tersebut harus dipantau secara berkala. Jangan sampai, kata dia, kerja sama tersebut hanya meriah saat awal penandatangannya saja. “Dalam setiap kerja sama, salah satu tantangan terberat adalah istikamah. Saya nanti akan usulkan bahwa minimal enam bulan sekali dilakukan monitoring dan evaluasi terkait kerja sama ini,” kata Taufik.

(Rendi)