Jakarta, Bimas Islam -- Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bimas Islam menghasilkan lima poin yang disusun dalam Rencana Aksi Program Bimas Islam tahun 2023. Poin tersebut disampaikan Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammad Adib dalam penutupan Rakernas. Ia berharap, pelaksanaan program tersebut dilakukan secara optimal.
"Ini sangat besar poinnya, jika tidak dilakukan sungguh-sungguh, hanya akan menjadi tulisan di atas kertas," pesan Adib, Rabu (15/02/2023)
Lima poin hasil finalisasi strategi tersebut adalah Akselerasi Moderasi Beragama: Menangkal Potensi Politik Identitas, Advokasi Pendirian Rumah Ibadah dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan, Peningkatan Profesionalisme ASN, Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial Umat, serta Akselerasi Regulasi Layanan Keagamaan.
Dalam akselerasi moderasi beragama terdapat rencana aksi yang meliput deteksi cegah dini konflik sosial keagamaan, penguatan profesionalitas ASN dalam moderasi beragama, pencegahan politisasi di rumah ibadah, penguatan regulasi, dan sosialisasi KMA, SOP, dan juknis. Terdapat pula poin yang merujuk pada inovasi dan optimalisasi tanah wakaf dan pengawasan dana sosial yang banyak merancang pengawasan dan audit terhadap lembaga pengelola dana sosial keagamaan, percepatan, peningkatan, dan digitalisasi data tanah wakaf, serta peningkatan kompetensi nazhir serta pengelola zakat.
Sementara itu, percepatan regulasi layanan keagamaan meliputi penguatan layanan KUA sebagai outlet Bimas Islam, penyusunan dan penguatan regulasi digitalisasi pelayanan KUA, pemenuhan standarisasi sarana-prasarana layanan KUA, dan penguatan lembaga. Laporan hasil finalisasi rencana aksi Ditjen Bimas Islam kemudian diserahkan kepada Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin sebagai penutup rangkaian acara Rakernas pada hari Rabu malam (15/2/2023).
Penutupan Rakernas dihadiri para pejabat eselon II, III, dan IV Ditjen Bimas Islam, para Kakanwil dan Kabid Bimas Islam seluruh Indonesia, serta sejumlah Kepala Kemenag Kab/Kota seluruh Indonesia.
