Jakarta, Bimas Islam -- Direktur Penerangan Agama Islam (Dir Penais) Ahmad Zayadi menjelaskan, potensi munculnya politik identitas tahun 2023 perlu diwaspadai. Terkait itu, menurutnya, narasumber keagamaan harus membangun inklusivitas dan terus meningkatkan kapasitas. Hal itu disampaikannya saat membuka acara Temu Penanggungjawab Siaran Keagamaan Islam di Hotel Orchardz Industri, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

 

“Problemnya adalah, ketika sudah dideklarasikan (untuk menghindari politik identitas) namun masih memakai politik identitas. Masjid sudah steril, tidak boleh dipakai untuk kegiatan politis,” ungkapnya.

 

“Sisi inklusivitas harus dibangun oleh narasumber (sifatnya personal), siaran keagamaan dapat memperkuat moderasi beragama,” imbuh Zayadi.

 

Ia mengatakan, inklusivitas menjadi keniscayaan dan kebutuhan bagi semua kalangan, serta menjadi salah satu cara merawat keberagaman.

 

“Saya kira menjadi penting bagi kita semua untuk menjunjung tinggi semangat inklusivitas. Inklusivitas itu menjadi keniscayaan dan kebutuhan kita. Inilah bagian terbaik dari cara kita merawat keberagamaan,” ucap Zayadi.

 

“Maka saya kira persyaratannya adalah bagaimana kita bisa mencari narasumber yang tidak hanya semata-mata memiliki kapasitas, tapi juga kompetensi. Inklusivitas itu dapat dikemas dengan kualitas Dai memiliki wawasan kebangsaan dan keislaman yang baik, menjunjung tinggi etika hubungan antar agama, tidak memberi muatan politik praktis dan menjelek-jelekan umat lain, dan berorientasi pada pembangunan akhlak bangsa,” sambungnya.

 

Acara Temu Penanggungjawab Siaran Keagamaan Islam dihadiri Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Staf Khusus Menteri Agama Mohammad Nuruzzaman, Kasubdit Seni, Budaya, dan Siaran Keagamaan Islam Bimas Islam Ahmad Mu’thi Shofieq , Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, pendiri Alvara Research Center, dan para peserta dari berbagai media massa di Indonesia.