Jakarta, Bimas Islam -- Memasuki tahun politik, masjid memiliki posisi krusial. Hal tersebut menjadi perhatian Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Menag mengamanatkan kepada para pengurus masjid untuk menjaga masjid dari konsolidasi politik.
“Masalahnya, orang yang berbicara politik tidak paham mana yang politik level tingkat tinggi (high politic) mana politik level rendah (low politic)," ucap Menag saat memberi arahan dalam acara Re-launching Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dan Pengukuhan Pengurus Pusat BKM Periode 2022-2026 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (4/5/2023).
"Rasulullah, ketika membahas politik di dalam masjid, yang dibicarakan adalah high politic atau politik tingkat tinggi. Bagaimana menyejahterakan masyarakat, mendidik masyarakat sekitar masjid dan seterusnya,” imbuhnya.
Pria yang akrab disapa Gus Men itu juga menyampaikan, masjid dalam fungsi sosial harus membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, tidak hanya umat muslim.
“Ada fungsi sosial di dalam masjid yang belum difungsikan dengan baik. Karenanya, saya berharap, BKM dapat mengikuti Rasulullah dalam mengelola masjid, termasuk di dalamnya bagaimana membangun sikap toleran dari dalam masjid,” ujar Menag.
Acara Re-launching dan Pengukuhan BKM ini dihadiri Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), K.H. Anwar Iskandar, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Nur Ahmad, Kadisbintalad Brigjen TNI, Nur Salam, sejumlah pejabat Kementerian Agama Eselon I-IV, perwakilan Ormas Islam dan Kanwil Kemenag seluruh Indonesia.
