Jakarta, Bimas Islam --- Sejak 17 Oktober 2019 lalu, pemerintah telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai otoritas penerbit sertifikasi produk halal. Terkait hal tersebut, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, M. Fuad Nasar mengatakan, Indonesia harus mampu memanfaatkan trend industri halal yang saat ini sedang berkembang.

Fuad menyampaikan, sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, potensi industri halal di Indonesia sangat besar. Isu halal telah menjadi isu ekonomi yang mendapat perhatian luas, seperti ekonomi syariah.

"Produk halal dewasa ini bukan hanya sekadar makanan, minuman, dan obat-obatan, melainkan juga meliputi produk sandang, dan pariwisata halal," terang Fuad kepada tim pemberitaan Bimas Islam, Senin (18/10/2021).

Fuad memaparkan, menurut data dari Global Islamic Economy Indicator, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan konsumen industri halal terbesar di dunia. Untuk belanja makanan halal, Indonesia bahkan menempati peringkat nomor satu di dunia.

"Saya kira ke depan, agenda kita adalah mengupayakan agar Indonesia menjadi negara produsen halal yang masuk peringkat besar dunia," ujarnya.

Oleh sebab itu, Fuad mengajak kepada semua pihak yang memberi perhatian kepada produk halal seperti BPJPH, Bank Indonesia, KNEKS, MUI, dan yang lainnya agar saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.

Fuad Nasar mengapresiasi penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Ke-8 Tahun 2021 oleh Bank Indonesia yang mengangkat tema “Magnifying Halal Industries through Food and Fashion Markets for Economic Recovery" yang berlangsung pada tanggal 25–30 Oktober 2021.

Ia berharap event tahunan yang melibatkan multi stakeholders ekonomi syariah itu membawa spirit perubahan yang menggerakkan seluruh komponen bangsa secara berkelanjutan untuk meningkatkan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk di sektor industri, jasa dan pariwisata halal.

(Boy)