Jakarta, bimasislam— Menyambut Hari Pancasila tanggal 1 Juni, pemerhati sejarah, agama dan kemasyarakatan yang juga merupakan tokoh Agent of Change di lingkungan Ditjen Bimas Islam, Fuad Nasar mengemukakan pendapatnya kepada bimasIslam, ”Perubahan masyarakat dalam waktu terakhir sepertinya makin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Bangsa kita dihadapkan dengan liberalisasi bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi gejala liberalisasi merasuk ke dalam moralitas sebagian anak bangsa dan menggerus kearifan lokal. Demokrasi belum berkembang dalam koridor etik.” katanya, Rabu (1/6).
Ditambahkan Fuad, pembangunan yang hampa ideologi akan kehilangan arah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, wajib dipedomani. Pancasila harus difungsikan sebagai alat koreksi dalam pembangunan.
Menyangkut hubungan Pancasila dan Agama, pria berkacamata itu mengemukakan bahwa Pancasila tidak perlu dipertentangkan dengan agama dan aspirasi keagamaan. ”Umat beragama adalah benteng Pancasila kalau menjalankan ajaran agamanya dengan baik. ” tegasnya.
Fuad Nasar yang tercatat sebagai konsultan The Fatwa Center Jakarta me-refresh kembali pernyataan Letjen TNI H. Alamsjah Ratu Perwiranegara semasa menjabat Menteri Agama tahun 1978 – 1983 bahwa, “Pancasila adalah pengorbanan dan hadiah terbesar umat Islam untuk persatuan dan kemerdekaan Indonesia.”
Menurutnya, ”Kesetiaan terhadap Pancasila sebagai dasar falsafah negara harus diimplementasikan dalam tindakan setiap penyelenggara negara dan warga negara.”
Wakil Sekretaris BAZNAS periode 2008 – 2015 itu melanjutkan, ”Masih tingginya angka kemiskinan dan melebarnya kesenjangan sosial suatu bukti bahwa kehidupan bangsa Indonesia belum memenuhi cita-cita keadilan sosial yang dikehendaki dalam Pancasila. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak seyogyanya membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Dalam persaingan usaha, pemerintah wajib melindungi ekonomi rakyat bawah. Sistem ekonomi liberal dan kapitalisme tidak sejalan dengan sistem perekonomian yang digariskan oleh founding fathers negara kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Kapitalisme sebagai akar dari Imperialisme itu yang ditolak oleh Bung Karno dan para pendiri negara di masa pergerakan kemerdekaan.”
”Pada intinya, kondisi yang paradoks dengan nilai-nilai Pancasila dan menyimpang dari cita-cita kemerdekaan harus kita perbaiki bersama. Optimisme kebangsaan perlu terus digelorakan supaya tidak padam.” imbuhnya.
Mengenai sejarah Lahirnya Pancasila, Fuad Nasar mengungkapkan bahwa lahirnya dasar negara Pancasila tidak dapat dipisahkan dari peran dan sumbangan pemikiran Ir. Soekarno. Betapa pun orang berbeda pendapat dan pendirian dengan beliau di bidang politik semasa hidupnya, namun semua orang mengakui jasa Bung Karno sebagai Perintis Kemerdekaan, Proklamator dan Presiden RI Pertama, serta Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, di samping Bung Hatta. Bung Karno mempunyai peran besar dalam membentuk Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila.
Terkait dengan peran dan jasa Bung Karno dalam membina ideologi nasional, sebetulnya bukan hanya pada 1 Juni 1945. Sejarah mencatat Bung Karno adalah Ketua Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan salah seorang penanda-tangan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 merekam peran Bung Karno sebagai Ketua PPKI.
(sigit/bimasislam)
Berita
