Cegah Korupsi, Ditjen Bimas Islam Lakukan Pemetaan Layanan Berpotensi Pungli

Bogor, bimasislam --- Direktur Jenderal Bimas Islam Muhammadiyan Amin meminta agar dilakukan penyisiran secara detil layanan di Direktorat Jenderal Bimas Islam yang berpotensi adanya pungutan liar (pungli). 
 
"Di Bimas Islam itu banyak layanan publiknya, sehingga potensi pungli sangat besar," ujar Dirjen saat membuka kegiatan Penyusunan Draft Keputusan Dirjen tentang Tim Sapu Bersih (Saber Pungli) di Lingkungan Ditjen Bimas Islam di Bogor, Kamis (05/04). 
 
Ia mengilustrasikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh terkait dengan sumbangan untuk kegiatan hari besar keagamaan yang memicu atensi publik dan kasus lain yang berhubungan dengan layanan publik di Ditjen Bimas Islam.
 
"Melalui pemetaan layanan publik di Ditjen Bimas Islam yang berpotensi adanya pungli ini, kita bisa melakukan pencegahan terhadap praktek pungli yang menjadi bagian dari korupsi", tegasnya.
 
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenag M Thambrin menyampaikan, setidaknya ada 5 titik rawan pungutan liar pada Kemenag, yaitu;  pelayanan terkait pendidikan, pelayanan haji dan umrah, pelayanan nikah dan rujuk, pelayanan kepegawaian, dan pelayanan lainnya. 
 
Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Thobib Al Asyhar menjelaskan, sejauh ini sudah mengindentifikasi sejumlah layanan publik di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang meliputi layanan kepegawaian, pemberian bantuan, dan layanan umum. 
 
"Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari arahan Sekjen agar seluruh unit eselon I Kemenag melakukan pemetaan layanan publik di masing-masing unit eselon I, dan dibuat tim saber punglinya di setiap unit eselon 1," ucap Thobib. 
 
Hadir sebagai narasumber, Satuan Tugas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI Endang Agustian, dan peserta aktif dari sejumlah KUA wilayah DKI Jakarta, Bogor, unit eselon 1, dan Ditjen Bimas Islam.
 
Sumber : kemenag.go.id
Penulis : dodo
Editor : dodo