Jakarta, bimasislam—“Penyusunan Peraturan Prioritas menjadi hal yang sangat strategis. Tugas Bimas Islam yang sangat beragam dan situasi yang sangat dinamis diperlukan peraturan yang relevan dan terus dilakukan review agar antara satu dengan yang lain tidak saling bertentangan”. Demikian dikatakan Pgs. Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA dalam pengarahannya di hadapan kegiatan Rakor Peraturan Prioritas di lingkungan Bimas Islam di hotel Sari Pan Pacific Jakarta (13/8).
Lebih lanjut Djamil menyatakan bahwa seluruh aparatur Bimas Islam harus memahami seluruh seluk beluk peraturan yang mengatur. Program dan kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan rujukan aturan yang jelas, bukan hanya berpatokan pada RKAKL, ungkapnya.
“Saat saya baru empat hari dilantik jadi Dirjen Haji, saya langusng dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Saya kaget, saya kan tidak ikut-ikutan, kenapa saya harus dipanggil? Ternyata saya diberikan arahan bagaimana mengelola anggaran negara dengan baik. Anggaran negara harus dikelola atas aturan yang jelas, ujarnya.
“Paling tidak, berdasarkan analisis selama saya mempelajari temua-temuan BPK, ada dua alasan kenapa terjadi kesalahan penggunaan anggaran negara. Pertama tidak mengacu pada aturan yang ada, dan kedua tidak konsisten dalam menerapkan akun-akun penganggaran. Akibatnya, dari waktu ke waktu sering ada temuan”, imbuhnya.
Oleh karena itu, dalam pengelolaan anggaran negara diperlukan antisipasi agar kesalahan tidak berulang. Untuk kasus bantuan sosial (bansos), yang perlu diperhatikan adalah perlunya parameter dalam pemberian bantuan, sehingga pemeriksa tidak selalu menemukan hal yang sama dari tahun ke tahun.
Hadir dalam kegiatan tersebut adalah para Kabid Urais, Bimas Islam, Penais dan Zawa, serta para Kasubag Ortala. Sedangkan nara sumber yang hadir diantaranya adalah Dr. Taufiqurrahman Syahuri, Prof. Gunaryo, dan para Direktur di lingkungan Ditjen Bimas Islam. (thobib/foto:bimasislam)
Berita
