Depok, bimasislam --- Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ditjen Bimas Islam selalu melakukan perbaikan dan pengembangan dalam hal layanan kepada masyarakat. Bentuk layanan yang paling dominan di Ditjen Bimas Islam adalah layanan KUA.
Demikian disampaikan Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam di Depok, Rabu (7/11) malam.
Pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang utama. "Melayani masyarakat adalah hal mulia. Jadi, jangan sampai ketika melayani muncul perasaan hina," jelas Dirjen.
Pada era media sosial sekarang ini menurut Dirjen, apapun yang Kemenag buat, maka akan selalu dicari celahnya untuk menciptakan citra negatif masyarakat terhadap Kemenag. Pada Kementerian Agama, dijelaskan Dirjen, bahwa ada dua layanan yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu layanan Haji dan layanan KUA. "Kalau dilihat dari jumlah umat Islam yang dilayani, maka layanan KUA yang terbesar, karena peristiwa nikah pada Tahun 2018 mencapai 1,9 juta lebih pasang calon pengantin," urai Dirjen.
Dari segi waktu, mantan Rektor IAIN Gorontalo ini menambahkan, bahwa layanan KUA dilaksanakan sepanjang tahun, sedangkan layanan Haji hanya pada waktu tertentu setiap tahunnya.
Oleh sebab itu, dikatakan Dirjen, menjadi tantangan besar ketika pada Tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan satu-satunya lembaga/kementerian yang mendapatkan rapor merah adalah KUA.
Sejak itu, Ditjen Bimas Islam terus melakukan perubahan hingga Tahun 2018, keseriusan dalam perbaikan layanan ini menghasilkan penghulu inspiratif yang mendapat apresiasi dari KPK, yaitu Abdurrahman Muhammad Bakri, seorang Penghulu pada KUA Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah.
Oleh KPK, Bakri tercatat sebagai aparatur negara yang paling banyak melaporkan gratifikasi, 59 kali. “Soal jumlahnya memang relatif, yaitu sekitar Rp. 4,2 juta. Namun spiritnya patut kita teladani," kata Dirjen.
Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam digelar selama tiga hari, mulai Rabu (7/11) dan akan berakhir pada Jumat (9/11). Sebanyak 160 orang yang menjadi peserta pada Rakor tersebut adalah perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, staf dan pejabat unit eselon I di lingkungan Kemenag RI.
Selain Dirjen, Narasumber lain yang dihadirkan merupakan pejabat dari Kementerian dan lembaga negara seperti Sekjen Kemenag RI, Ketua Komisi VII DPR RI, Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, dan Pusat Inovasi Layanan Publik LAN.
Penulis : nhkurniawan
Editor : nhkurniawan
Foto : bimasislam
Dirjen: Pelayanan Adalah Hal yang Utama
Baca Selanjutnya
Lihat semuaGelar The Wonder of Harmony, Kemenag: Upaya Perbanyak Ruang Perjumpaan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam tahun ini kembali menggelar The Wonder Harmony. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama Thobib Al-Asyhar mengatakan bahwa giat ini sebagai upaya memperbanyak ruang perjumpaan antarumat beragama.
Kemenag Dorong Beasiswa Zakat Terintegrasi di SatuBeasiswa, Cegah Pendanaan Ganda
Kemenag dan Kemdiktisaintek Perluas Akses Kuliah melalui SatuBeasiswa
Materi Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ Target Masuk Kurikulum Mulai Akhir 2026
Materi Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ Target Masuk Kurikulum Mulai Akhir 2026
Kemenag Perluas Integrasi Data Nikah, Perceraian, dan Kependudukan
Kemenag Perluas Integrasi Data Nikah, Perceraian, dan Kependudukan






