Jakarta, Bimas Islam -- Kementerian Agama mengungkap sejumlah program yang menjangkau jutaan masyarakat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut antara lain menyasar akses pendidikan, kesejahteraan guru, kesehatan dan pemenuhan gizi siswa serta santri, hingga pemberdayaan ekonomi umat.
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kemenag dalam mendukung empat Asta Cita yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama, yakni Asta Cita ke-3, ke-4, ke-7, dan ke-8.
“Kalau ditanya apa yang ingin kami capai dari seluruh ikhtiar tersebut, jawabannya sederhana dan sekali lagi ini menjadi amanah Presiden Prabowo, yaitu kami ingin kehadiran negara melalui Kementerian Agama semakin dirasakan masyarakat,” ujar Menag dalam Konferensi Pers Capaian Dua Tahun Asta Cita, Senin (19/10/2026).
Salah satu jangkauan program terbesar berada di bidang pendidikan. Sepanjang 2025–2026, Program Indonesia Pintar (PIP) menjangkau 5.216.294 siswa madrasah, sekolah pendidikan Kristen, Katolik, dan Hindu dengan anggaran Rp4,07 triliun.
Pada jenjang perguruan tinggi, KIP Kuliah menjangkau 289.255 mahasiswa Pendidikan Tinggi Keagamaan baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha dengan nilai Rp3,032 triliun. Beasiswa Indonesia Bangkit Kemenag–LPDP juga menjangkau 3.659 penerima pada 2024–2025 dengan nilai Rp1,377 triliun.
“Di bidang pendidikan, perhatian utama kami adalah memastikan keterbatasan ekonomi tidak memutus kesempatan anak-anak Indonesia untuk belajar,” tegas Menag.
Peningkatan pendidikan keagamaan juga dilakukan Kemenag bagi umat Khonghucu dengan membangun Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung.
Dukungan terhadap kesejahteraan pendidik juga diperkuat. Pada 2025, sebanyak 452.796 guru madrasah dan guru pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) menerima tunjangan profesi senilai Rp19,148 triliun. Pada 2026, tercatat 671.704 guru madrasah dan dan guru pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) dengan alokasi Rp25,996 triliun.
6,3 Juta Siswa dan Santri Terjangkau MBG
Perhatian terhadap siswa dan santri juga dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). MBG tercatat telah menjangkau 6.335.217 siswa dan santri, sementara CKG menjangkau 3.209.783 siswa dan santri.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengatakan, pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas generasi mendatang.
“Anak-anak yang sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya tentu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan potensinya,” kata Wamenag.
Menurutnya, perluasan MBG di pesantren perlu diikuti dengan pendataan santri yang akurat, distribusi tepat sasaran, dan kualitas makanan yang terjaga. Pesantren juga diharapkan semakin terlibat dalam ekosistem MBG sehingga manfaat program tidak berhenti pada pemenuhan gizi, tetapi turut menggerakkan pemberdayaan ekonomi pesantren.
“Pesantren yang kuat harus ditopang oleh santri yang sehat, berkualitas, dan memiliki kesempatan untuk tumbuh,” tegasnya.
Perhatian Presiden terhadap Umat Beragama
Wamenag menambahkan, berbagai kebijakan dalam dua tahun terakhir menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memberikan perhatian terhadap kehidupan umat beragama.
Menurutnya, perhatian tersebut juga terlihat dari penguatan kelembagaan dan penataan sejumlah urusan keagamaan agar dapat ditangani secara lebih fokus.
“Saya ingin mengajak kita melihat bahwa itulah keseriusan Presiden dalam memberikan perhatian terhadap umat beragama,” ujar Wamenag.
Ia menilai, penguatan kelembagaan bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap urusan strategis mendapat perhatian dan penanganan yang semakin optimal.
Salah satunya adalah penguatan kelembagaan pesantren melalui hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren. Menurut Wamenag, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tiga fungsi pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Penguatan Ditjen Pesantren bukan sekadar penambahan struktur di Kementerian Agama. Yang ingin kita perkuat adalah ekosistem pesantren dan manfaatnya bagi umat,” ujar Wamenag.
Ia menambahkan, Kementerian Agama memiliki ruang pengabdian yang luas, mulai dari peningkatan kualitas kehidupan keagamaan, pendidikan, pesantren, hingga pelayanan kepada umat. Seluruh ikhtiar tersebut menjadi bagian dari kerja bersama Kementerian Agama dalam mendukung agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
Ekonomi Umat hingga Kerukunan
Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengungkapkan di bidang pemberdayaan ekonomi umat, pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tercatat mencapai Rp44,698 triliun dengan 149,954 juta catatan penerima manfaat. Aset wakaf uang juga mencapai Rp4,7 triliun dan telah menjangkau 750 ribu penerima manfaat, antara lain melalui beasiswa pendidikan dan inkubasi wakaf produktif.
“Bagi kami, yang penting bukan hanya berapa besar dana yang terkumpul, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” kata Sekjen Kemenag.
Program pemberdayaan juga dikembangkan melalui 267 Kampung Zakat, 287 titik pemberdayaan ekonomi berbasis KUA yang menjangkau 2.141 penerima manfaat pada 2025–2026, serta 25 Kota Wakaf. Selain itu juga ada pengelolaan dana umat, sebesar Rp6,16 miliar melalui Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa (Kristen), Rp3,17 miliar melalui Badan Dharma Dana Nasional (Hindu), dan Rp11 miliar Dana Paramita (Buddha).
“Harapannya, masyarakat tidak hanya terbantu hari ini, tetapi juga semakin berdaya untuk masa depan,” lanjutnya.
Sementara dalam penguatan kerukunan, Indeks Kerukunan Umat Beragama meningkat dari 76,47 pada 2024 menjadi 77,89 pada 2025. Angka tersebut melampaui target RPJMN 2025 sebesar 76,77.
Bakom Apresiasi Kemenag
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan mengapresiasi kiprah Kementerian Agama dalam mendorong agama hadir sebagai kekuatan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, peran tersebut antara lain terlihat dalam penguatan persatuan nasional, pembangunan integritas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Syahganda mengatakan, salah satu peran penting Kementerian Agama adalah menempatkan agama sebagai kekuatan yang mempererat persatuan nasional. Di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, nilai-nilai agama menurutnya dapat menjadi energi untuk menjaga kebersamaan.
“Dari Bakom, kami sangat mengapresiasi tiga hal yang saya catat tadi. Pertama, Bapak Menteri Agama dan jajarannya telah berhasil meningkatkan agama sebagai alat persatuan nasional,” ujar Syahganda.
Menurutnya, capaian yang dipaparkan Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta jajaran menunjukkan kontribusi agama dalam memperkuat kehidupan berbangsa. Peran agama sebagai pemersatu menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Bakom dalam penyampaian hasil kerja Kemenag.
Syahganda juga mengapresiasi upaya Kemenag menjadikan agama sebagai kekuatan untuk membebaskan masyarakat dari budaya korupsi. Ia menilai nilai-nilai agama dapat membangun kesadaran untuk hidup bersih dan menjaga integritas.
“Yang kedua, telah berhasil menjadikan agama sebagai alat pembebasan dari budaya korupsi,” ungkapnya.
Ia menyampaikan bahwa paparan capaian Kemenag memperlihatkan bagaimana agama dapat meyakinkan masyarakat untuk menjauhi perilaku koruptif. Menurutnya, upaya tersebut terus dikerjakan Menteri Agama melalui penguatan peran agama dalam kehidupan masyarakat.
“Saya lihat tadi bagaimana agama itu bisa meyakinkan orang-orang untuk menjadi orang yang bersih dari korupsi,” tuturnya.
Capaian ketiga yang disoroti Syahganda adalah peran Kemenag dalam pembangunan kualitas manusia. Ia menyebut pembelajaran jarak jauh dan beasiswa sebagai contoh program yang mendukung pengembangan sumber daya manusia.
“Yang ketiga, agama itu ikut berperan serta dalam memajukan pembangunan manusia dan sumber daya manusia, seperti pembelajaran jarak jauh, beasiswa, dan lain-lain,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Syahganda menegaskan bahwa penyampaian capaian dua tahun Asta Cita merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada masyarakat. “Penyampaian keberhasilan ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintahan dan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Menurut Syahganda, pemerintah berkewajiban membuka informasi mengenai pekerjaan dan hasil yang dicapai karena program-program tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat, termasuk melalui pajak.
Ia menjelaskan, kementerian dan lembaga akan menyampaikan hasil kerja dua tahun pemerintahan melalui berbagai saluran, mulai dari pertemuan langsung dengan wartawan, siaran pers, hingga penyampaian informasi melalui media massa.
Selain memaparkan capaian, forum tersebut juga menjadi ruang untuk menerima tanggapan atas pelaksanaan program pemerintah. Syahganda berharap media dapat menyampaikan keluhan masyarakat dan persoalan yang masih membutuhkan penanganan, termasuk yang berkaitan dengan layanan Kementerian Agama.
“Respons dari teman-teman media adalah hal yang kami harapkan untuk kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan pemerintah,” katanya.
Biro Humas dan Komunikasi Publik
Berita
