Ende, Bimas Islam — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Ende. Bantuan diserahkan pada Jumat (21/8/2026) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende.
Bantuan terdiri atas 500 kilogram beras, 30 dus mi instan, dan 30 rak telur. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, Fransiskus Kariyanto, mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kemenag kepada masyarakat terdampak bencana.
“Semoga dengan bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak gempa. Di sini kami membawa bantuan berupa sembako yang mudah-mudahan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Fransiskus.
Ia mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan pihak berwenang dalam menghadapi kondisi pascagempa. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama, termasuk untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.
“Kita harus mengikuti arahan atau perintah dari pihak terkait seperti BNPB atau Basarnas. Kalau ada arahan untuk menghindari tempat-tempat tertentu atau melakukan evakuasi, mari kita ikuti demi keselamatan bersama,” katanya.
Fransiskus berharap masyarakat tetap tenang dan saling membantu selama masa tanggap darurat. Ia juga mengajak jajaran Kemenag di daerah untuk terus hadir memberikan dukungan kepada masyarakat terdampak.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Direktorat Jaminan Produk Halal, Hidayat, mengatakan, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam juga melakukan pendataan dampak bencana di sejumlah wilayah NTT, khususnya yang berkaitan dengan layanan keagamaan.
Pendataan meliputi rumah ibadah, madrasah, sekolah keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA), pondok pesantren, ASN Kemenag yang terdampak, peninggalan sejarah keagamaan, serta fasilitas keagamaan lainnya.
“Kita hari ini sampai Minggu juga sedang mendata. Ada beberapa tantangan dalam akses menuju lokasi terdampak, seperti di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Semoga saja kita bisa ke sana, karena akses menuju beberapa wilayah cukup sulit dan beberapa jembatan ada yang putus,” jelas Hidayat.
Menurut Hidayat, pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak bencana terhadap sarana, layanan, dan masyarakat di lingkungan Kemenag. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penanganan dan dukungan yang diperlukan.
Ia menambahkan, pendataan dilakukan sesuai arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar agar dampak bencana terhadap satuan kerja Kemenag dihimpun secara komprehensif dan terukur.
“Data yang kita himpun harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apa saja yang terdampak dan kebutuhan apa yang harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Hidayat mengatakan data yang dihimpun juga akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Setiap laporan dilengkapi dokumentasi berupa foto kondisi bangunan dan perkiraan anggaran yang diperlukan untuk renovasi atau pemulihan.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar bantuan dan dukungan dapat diarahkan secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Hidayat menilai pendataan fasilitas keagamaan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana. Rumah ibadah, KUA, madrasah, sekolah keagamaan, dan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan keagamaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang berkumpul dan pusat pelayanan masyarakat.
“Karena itu, kondisi rumah ibadah, KUA, dan fasilitas keagamaan lainnya juga perlu kita perhatikan dalam proses pemulihan. Kita ingin memastikan layanan keagamaan tetap dapat berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan,” pungkasnya.
Msk/Mr
Berita
