Kemana Perginya Wakaf Kita?

Oleh:

Jaja Zarkasyi, M.A.*

 

 

Sebagian kita menyebut tata kelola wakaf di Indonesia masih kalah jauh dari Mesir dan Malaysia atau bahkan Singapura. Hal ini tak lepas dari ketiadaan jejak monumental yang nyata seperti Universitas al-Azhar di Mesir, terminal terintegrasi di atas tanah wakaf di Malaysia. Rasanya wakaf kita kok belum terlihat perannya dalam pembangunan.
 

Namun ada yang kurang dari cara pandang ini. Indonesia adalah satu di antara negara yang memiliki cara berbeda dalam mengimplementasikan beragama dan bernegara. Relasi keduanya tak perlu terlihat dalam hubungan formalistik, namun lebih pada substansial.
 

Misalnya saja. Kita tidak perlu menyebut Indonesia sebagai negara Islam dengan labeling syariat di belakangnya. Kita cukup menyebutnya negara Republik dengan tetap membumikan ajaran agama dalam sistem hukum dan perundang-undangan. 
 

Termasuk dalam hal tata kelola wakaf. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah bagian penting jejak relasi Islam dan Indonesia yang sangat produktif. UU wakaf lahir sebagai spirit bernegara dan beragama yang seimbang dan saling melengkapi. Negara hadir tidak untuk mengambil alih peran lembaga keagamaan dalam pengelolaan wakaf, namun justru memfasilitasinya dalam mengembangkan wakaf.
 

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah, sejauhmana wakaf telah berkembang dan memberi manfaat bagi pembangunan nasional?
 

Untuk menjawabnya, mari kita lihat beberapa data berikut, agar diskusi kita berada dalam koridor data yang bisa menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan. 

 

Wakaf Digunakan untuk Fasilitas Kantor Layanan Publik

Salah satunya adalah Kantor Urusan Agama Islam (KUA), kita lebih mengenalnya sebagai tempat pencatatan pernikahan. KUA memiliki 10 (sepuluh) tugas utama, yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.

3. P engelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.

4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.

8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
10. Layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Menurut data Kementerian Agama, dari total 5.917 KUA, sebanyak 1.100 KUA didirikan di atas tanah wakaf dan melayani 324.363 pasang calon pengantin. Adapun luas tanah wakaf yang digunakan KUA sebanyak yaitu seluas 709.443 meter persegi. Jika ditotal, maka harga tanah wakaf yang digunakan KUA mencapai 1,9 T. 
 

Lalu, seberapa besar dampak hadirnya 1.100 KUA tersebut? Dampaknya dapat kita petakan berdasarkan tugas dan fungsi KUA. 

Pertama, jumlah pencatatan pernikahan mencapai 324.363 atau 25% pasang pengantin setiap tahun. KUA berperan penting dalam administrasi dan layanan keagamaan, menjangkau seluruh penduduk Indonesia dan memastikan bahwa hak-hak mereka terkait pernikahan terjamin.

Kedua, selain pencatatan pernikahan, calon pengantin juga mendapat bimbingan pranikah. Bimbingan ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan secara mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dengan memfasilitasi pernikahan sesuai dengan persyaratan legal dan agama, KUA memastikan bahwa pasangan memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, total umat Islam yang dilayani di 1.100 KUA tersebut sebanyak 51.383.444 orang, jika 1% menunaikan ibadah haji dalam kurun waktu 10 tahun, maka sebanyak 510.383 jemaah haji dilayani selama 10 tahun, atau 50.000 pertahun. Angka ini mencapai 15% dari total jemaah haji setiap tahunnya. Para calon jemaah haji ini juga mendapat layanan bimbingan manasik di KUA. 

Keempat, KUA juga memberikan penyuluhan agama Islam kepada melalui para penyuluh agama Islam yang bertugas di masjid, musholla dan majlis taklim. Jika 50 % dari total umat Islam di wilayah KUA yakni 51.383.444 orang mendapat penyuluhan, maka total umat Islam yang dilayani mencapai 2,5 juta orang. 

 

Tabel

Jumlah Layanan Terdampak KUA

 

NO	KATEGORI LAYANAN	JUMLAH PER TAHUN	TOTAL DALAM 20 TAHUN	DAMPAK
1	Pencatatan perkawinan	324.363 pasang pengantin	648.726.292	KUA melayani administrasi dan layanan keagamaan untuk seluruh penduduk.
2	Bimbingan pranikah	324.363 pasang pengantin	648.726.292	Memfasilitasi pernikahan sesuai dengan persyaratan legal dan agama.
3	Konsultasi dan Bimbingan Perkawinan	324.363 pasang keluarga	648.726.292	Menyediakan bimbingan bagi keluarga baru, meningkatkan kualitas dan stabilitas keluarga.
4	Bimbingan Ibadah Haji	50.000 jemaah	1.0100.000 jemaah	Memberikan bimbingan ibadah haji, memastikan jemaah siap secara spiritual dan praktis.
5	Penyuluhan agama Islam	2.500.000 jemaah	-	Memberikan konsultasi, bimbingan dan pendampingan keagamaan berbasis masjid, majlis taklim dan komunitas

 

Wakaf untuk Fasilitas Pemakaman Umum

Menurut Undang-Undang Perencanaan Ruang (UUPR) Nomor 24 Tahun 1992, Tempat Pemakaman Umum merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Publik Kota. Faktanya, kebutuhan ruang pemakaman umum juga dipenuhi dari aset wakaf. Berdasarkan data dari Siwak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, sebanyak 19.135 makam dengan total luas 2.491 hektar berdiri di atas tanah wakaf. Jika jumlah tersebut dihubungkan dengan jumlah desa di Indonesia, yakni 81 ribuan-an, maka sekitar 23% dari kebutuhan makam di Indonesia dapat terpenuhi berkat adanya aset wakaf.

 

Wakaf untuk Fasilitas Madrasah

Menurut data dari Kementerian Agama, saat ini terdapat sekitar 55.103 lokasi madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia. Madrasah ini terdiri dari Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), dengan jumlah total siswa mencapai 9.127.047 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar madrasah ternyata berdiri di atas tanah yang diwakafkan.

Hal ini terkonfimasi dari data Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, bahwa sebanyak 47.443 lokasi madrasah menempati aset wakaf. Artinya, sekitar 86% dari total madrasah di Indonesia berdiri di atas tanah yang diwakafkan. Sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di madrasah yang menempati aset wakaf mencapai 7.849.243 orang.

 

Wakaf untuk Fasilitas Masjid dan Musala

Wakaf untuk masjid dan musala paling sering kita jumpai. Berdasarkan Menurut Sistem Informasi Manajemen Masjid (SIMAS) Kementerian Agama, saat ini terdapat sekitar 700.000 lokasi masjid dan musala di seluruh Indonesia. Namun, data dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, mencatat bahwa sebanyak 314.570 lokasi masjid dan musala menempati aset wakaf. Artinya, sekitar 45% dari total rumah ibadah umat Islam di Indonesia berdiri di atas tanah yang diwakafkan.

 

Membangun Melalui Pemerataan 

Data di atas tentu belum mencerminkan secara keseluruhan pemanfaatan wakaf untuk kepentingan umum. Namun data di atas cukup memberikan gambaran bahwa wakaf telah bertransformasi menjadi pondasi kokoh pembangunan nasional. Melalui penyediaan aset tanah, wakaf menjelma menjadi bank aset yang telah dimanfaatkan oleh negara dalam pembangunan. 

Di sisi lain, negara tidak secara langsung mengelola wakaf secara sentralistik melainkan mendelegasikannya kepada civil society. Hal ini menunjukkan semangat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengelola aset wakaf sangatlah tinggi dan negara mendorong pertumbuhan partisipasi itu melalui perlindungan kepastian hukum aset wakaf. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan independen yang mengawasi dan mengembangkan wakaf adalah bukti nyata dari pendekatan ini. 

Hari ini kita mungkin tidak melihat karya wakaf berdiri megah di satu lokasi saja, melainkan tersebar di ribuan titik di seluruh Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, setiap titik wakaf, baik itu berupa masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya, adalah bukti kontribusi kolektif publik dalam membangun bangsa. Distribusi ini juga memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan secara merata oleh berbagai lapisan masyarakat, menjangkau hingga pelosok negeri, dan tidak terpusat pada satu wilayah saja. 

Dari perbincangan ini kita harus sepakat bahwa peran multifaset dalam pembangunan nasional telah dijalankan oleh wakaf. Wakaf hadir menjadi penyedia lahan yang baik bagi fasilitas pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan tempat ibadah, karena tak ada uang sewa yang dikeluarkan untuk sewa lahan fasilitas publik tersebut. Tak mengherankan jika wakaf berkontribusi secara signifikan pada pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. 

Namun kebanggaan ini tentu tak boleh berhenti sampai di sini. Dengan arus disrupsi teknologi dan berbagai dampaknya, kita perlu menghadirkan tata kelola wakaf yang efektif dan inovatif agar dapat memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wallahu alam bisawab.

*Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf, Kemenag