Mataram, Bimas Islam -- Kementerian Agama bersama sejumlah pihak menyusun rekomendasi dan rencana aksi dalam pemulihan warga terdampak konflik di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Rencana aksi tersebut disusun dalam FGD Format Tindak Lanjut Penanganan Kasus Paham Keagamaan di NTB, Mataram, Jumat (28/7/2023).
“Kita formulasikan rekomendasi dan rencana aksi yang bisa kita lakukan dari Agustus hingga bulan Desember. Ini harus segera selesai,” ujar Koordinator Advokasi dan Jaringan Lakpesdam PBNU Abi S Nugroho.
Langkah pertama adalah pembentukan Tim Deteksi Dini dan Penanganan Konflik Sosial oleh Kemenag Daerah sebagai penanggung jawab. Nantinya, tim tersebut juga akan melibatkan masyarakat.
Langkah berikutnya yaitu upaya sertifikasi kepemilikan tanah warga atas penyintas yang akan dilakukan hingga Agustus ini. Selain itu, juga akan dibangun tujuh unit rumah bagi warga penyintas.
“Langkahnya adalah mengajukan proposal bantuan pembangunan rumah khusus kepada Dirjen Perumahan Direktur Rumah Khusus. Dibuat surat oleh Gubernur, penanggung jawabnya adalah Kepala Balai Penyediaan Prasarana Perumahan Nusa Tenggara I (BP2P),” ucapnya.
Langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan lintas pihak seperti Kesbangpol dan Kemenag daerah, serta memastikan adanya komitmen bersama dalam penyelesaian konflik.
Abi menambahkan, langkah yang tak kalah penting adalah memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat. Selain itu, penyusunan alternatif pemukiman bagi warga yang belum memiliki aset juga dilakukan oleh Lakpesdam PWNU NTB sebagai penanggung jawab.
