Bandung, Bimas Islam -- Masjid tidak semata menjadi tempat ritual ibadah. Lebih dari itu, masjid juga bisa berperan sebagai ruang moderasi dan diplomasi damai.
Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW saat menerima kunjungan rombongan Bani Najran yang beragama Kristen Romawi di Masjid Nabawi Madinah. Rasulullah bahkan mempersilahkan mereka untuk melaksanakan ibadahnya di salah satu pelataran Masjid Nabawi.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, mengatakan kisah Bani Najran menjadi salah satu contoh yang diajarkan Rasulullah pada 9 Hijriyah terkait keberadaan masjid menjadi ruang moderasi dan diplomasi damai. Hal itu disampaikan Arsad saat mengisi seminar nasional “Bridging to International Grand Imams Conference (IGIC) 2026”, Minggu (23/8/2026), di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Dalam penerapan konsep diplomasi damai dalam masjid, Arsad mengatakan bahwa diplomasi bukan hanya mengurus terkait hubungan antar negara, tetapi juga seni mengelola perbedaan dengan bijak dalam mengelola masjid. Arsad memperkenalkan tiga tahapan penyelesaian perbedaan, yakni tabayun, musyawarah, dan islah.
Tabayun dilakukan dengan mengklarifikasi persoalan sebelum memberikan penilaian. Jika persoalan berlanjut, penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah. Sementara ketika konflik telah terjadi, langkah yang dikedepankan adalah islah atau rekonsiliasi.
“Jangan langsung menilai ketika muncul persoalan. Lakukan tabayun terlebih dahulu, kemudian musyawarahkan persoalannya. Jika sudah terjadi konflik, maka yang dikedepankan adalah islah atau rekonsiliasi,” katanya.
Pendekatan tersebut, lanjut Arsad, perlu didukung dengan edukasi moderasi beragama di lingkungan masjid. Kajian dan kegiatan keagamaan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga menanamkan toleransi, ukhuwah, akhlak, dan penghormatan terhadap perbedaan.
“Dakwah di masjid harus menghadirkan kesejukan dan membangun ukhuwah. Materi yang disampaikan jangan sampai justru menjadi pemicu permusuhan atau memperlebar perbedaan di tengah jamaah,” ujarnya.
Di sisi lain, transparansi pengelolaan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan jamaah. Pengurus perlu menyampaikan pengelolaan keuangan dan program secara terbuka sehingga jamaah mengetahui bagaimana masjid dikelola dan dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatannya.
“Kepercayaan jamaah dibangun dari keterbukaan. Ketika keuangan dan program dikelola secara transparan, jamaah akan merasa dilibatkan dan memiliki kepercayaan terhadap pengurus,” tutur Arsad.
Dengan tata kelola tersebut, Arsad berharap masjid mampu menghadirkan nilai-nilai universal yang melampaui perbedaan kelompok. Masjid yang moderat dan damai, kata dia, harus mampu menjadi pusat persatuan umat, menebarkan rahmat bagi lingkungan, serta mendorong harmoni sosial di masyarakat luas.
“Masjid yang dikelola dengan moderasi dan diplomasi damai bukan hanya menyelesaikan persoalan di dalam masjid, tetapi juga dapat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Arsad menambahkan, kemampuan mengelola perbedaan di tingkat masjid memiliki relevansi dengan semangat International Grand Imams Conference (IGIC) 2026 yang mengangkat tema Masjid Harmony, Religious Diplomacy and Global Peace. Forum tersebut dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai peran imam dan masjid dalam membangun harmoni, moderasi, serta perdamaian.
Karena itu, pengelolaan masjid tidak cukup hanya memastikan kegiatan ibadah berjalan. Pengurus juga perlu memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, edukasi moderasi, serta manajemen konflik agar masjid mampu menjadi ruang yang menyatukan perbedaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, masjid harus menghadirkan rasa aman, nyaman, dan damai bagi jamaah. Masjid harus menjadi tempat orang menemukan persaudaraan dan solusi, bukan tempat berkembangnya konflik,” pungkas Arsad.
Msk/kemenag.go.id
Berita
