Jakarta, Bimas Islam — Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan tantangan penentuan awal bulan hijriah yang dinilai semakin kompleks di era digital. Arus informasi yang sangat cepat melalui media sosial, menurutnya, kerap memunculkan beragam narasi yang belum tentu disertai pemahaman utuh mengenai hisab dan rukyat.
Hal itu disampaikan Menag saat memberikan arahan pada Pengukuhan dan Rapat Kerja Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Tahun 2026 di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, penentuan awal bulan hijriah bukan sekadar persoalan teknis astronomi, tetapi juga berkaitan dengan harmoni sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan.
“Di Indonesia, penentuan awal bulan hijriah bukan sekadar urusan teknis penanggalan, melainkan menyentuh aspek keyakinan dan kebersamaan sosial. Karena itu, Tim Hisab Rukyat memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni umat,” ujar Menag.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital membawa dampak besar terhadap pola penerimaan informasi masyarakat. Informasi mengenai awal Ramadan, Syawal, maupun Zulhijah kini tersebar sangat cepat, termasuk melalui media sosial yang sering kali menghadirkan berbagai klaim tanpa penjelasan yang memadai.
Menurut Menag, kondisi tersebut menuntut pemerintah bersama para ulama, pakar falak, dan astronom untuk memperkuat edukasi publik mengenai mekanisme penentuan awal bulan hijriah. Literasi keagamaan dan literasi digital, kata dia, perlu berjalan beriringan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jadilah jembatan informasi bagi masyarakat. Ketegangan sering muncul karena kurangnya pemahaman terhadap metode hisab dan rukyat yang digunakan. Di sinilah pentingnya edukasi yang baik dan menyejukkan,” katanya.
Menag mengungkapkan, pendekatan saintifik tetap menjadi landasan penting dalam penentuan awal bulan hijriah. Namun, dalam konteks kehidupan berbangsa, data astronomi juga perlu disampaikan dengan pendekatan dialogis agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
Ia mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat sinergi antara ulama, pakar astronomi, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam proses penetapan awal bulan hijriah. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghadirkan keputusan yang kredibel sekaligus menjaga persatuan umat.
“Hisab adalah sains yang presisi. Tetapi dalam konteks bernegara, data itu harus diramu menjadi kebijakan yang menyejukkan dan menghadirkan kemaslahatan bersama,” ujar Nasaruddin.
Menag juga mengingatkan bahwa perbedaan penetapan hari besar keagamaan kerap menjadi sorotan publik, terutama di kalangan generasi muda. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan sikap saling menghormati serta menghindari narasi yang memperuncing perbedaan.
Menurutnya, kebersamaan umat menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan keagamaan di tengah perubahan zaman. Ia menilai ruang dialog perlu terus diperluas agar perbedaan pandangan dalam hisab dan rukyat dapat dikelola secara dewasa dan konstruktif.
Menag juga mendorong Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama untuk lebih aktif membangun komunikasi publik yang edukatif. Selain menyampaikan hasil hisab dan rukyat, tim diharapkan dapat memperluas literasi masyarakat mengenai dasar syar’i dan aspek ilmiah dalam penentuan kalender hijriah.
“Perbedaan jangan sampai melemahkan kepercayaan generasi muda terhadap institusi keagamaan. Yang perlu kita bangun adalah semangat kebersamaan, saling menghormati, dan kemampuan berdialog secara sehat,” tandasnya.
An/Mr
Berita
