Kabupaten Cirebon, Bimas Islam — Penguatan kompetensi penghulu menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan layanan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mudah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penghulu tidak hanya dituntut memahami fikih yang bersumber dari kitab-kitab turats, tetapi juga harus mampu membaca dinamika persoalan keluarga yang berkembang di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Abu Rokhmad saat menutup National Symposium of Penghulu and Ulama (NASUHA) 2026 secara daring, Kamis (10/9/2026). Kegiatan tersebut digelar di Graha Mbah Muqayim, Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon.
Penguatan kompetensi penghulu tersebut sejalan dengan perhatian Menteri Agama Nasaruddin Umar terhadap peningkatan kualitas layanan keagamaan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penghulu memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan berbagai persoalan keagamaan dan keluarga di tengah masyarakat.
Menurut Abu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut penghulu memiliki kapasitas keilmuan dan kemampuan adaptasi yang memadai. Ia menilai penghulu tidak semata-mata berperan sebagai praktisi pencatat pernikahan, tetapi juga memiliki posisi penting sebagai ilmuwan dan cendekiawan yang berhadapan langsung dengan persoalan keagamaan masyarakat.
“Banyak penghulu hari ini yang pendidikannya sudah sampai S3. Kita patut mengapresiasi karena mereka bekerja secara luar biasa, bukan hanya menghadapi fikih dalam kitab turats, tetapi juga fikih masyarakat yang luar biasa,” ujar Abu.
Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan kompetensi tetap diperlukan karena terdapat kesenjangan kemampuan di antara penghulu. Penguatan tersebut, menurutnya, terutama perlu diarahkan pada aspek-aspek keulamaan agar penghulu memiliki kapasitas yang utuh dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Saya berharap peningkatan kompetensi para penghulu benar-benar diperhatikan, terutama dalam aspek-aspek keulamaan,” katanya.
Abu menilai kompetensi penghulu juga berkaitan erat dengan kualitas pelayanan publik. Penghulu dan penyuluh agama Islam saat ini bekerja dalam situasi yang semakin terbuka. Setiap layanan dapat dengan mudah diketahui, dinilai, bahkan dikritisi masyarakat.
“Semua menilai dan semua melihat. Kita harus menyadari pekerjaan kita mudah diakses oleh masyarakat. Penghulu dan penyuluh harus siap menghadapi dinamika perkembangan zaman karena saat ini semua sudah sangat terbuka,” tuturnya.
Karena itu, ia mendorong agar pelayanan KUA tetap memenuhi ketentuan administrasi, tetapi tidak menciptakan kesulitan yang tidak perlu bagi masyarakat. Kemudahan layanan, kata dia, perlu berjalan beriringan dengan ketepatan prosedur dan integritas aparatur.
“Di satu sisi memang perlu ketat dalam hal kesesuaian administrasi, di sisi lain juga harus banyak mempermudah,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan semangat antikorupsi dalam pelayanan KUA. Menurutnya, penghulu perlu memastikan seluruh proses pelayanan berlangsung transparan dan sesuai dengan ketentuan, sekaligus memberikan pengalaman layanan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Penutupan NASUHA 2026 dihadiri oleh Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad secara daring, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Lubenah, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, para kasubdit di Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, serta para sesepuh Pondok Buntet Pesantren Cirebon.
Pertemuan penghulu dan ulama melalui NASUHA 2026 diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan kekuatan keilmuan dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan kompetensi yang semakin kuat, penghulu diharapkan mampu menghadirkan layanan KUA yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan agama dan regulasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Mwr/Mr
Berita
