Sukabumi, bimasislam—“Operator SIMBI, khususnya SIMKAH di KUA adalah tulang punggung bagi penginputan data KUA. Rata-rata operator di KUA itu honorer yang tidak mendapatkan gaji atau upah dari negara. Sehingga secara teknis menjadi problem kami di Sukabumi.” Demikian dikatakan oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, Bahrudin, saat berbincang dengan bimasislam di ruang kerjanya (28/12).
Lebih lanjut Bahruddin menambahkan bahwa honorer yang ditugaskan menjadi operator kondisinya sangat memprihatinkan karena jumlahnya pada 47 KUA sebanyak 120 orang yang keberadaannya sangat membantu kinerja KUA. Menurutnya mereka hanya diberikan honor 200 ribu perbulan dari dana pengumpulan zakat dari pegawai.
“Jumlah hononer di 47 KUA se Kabupaten Sukabumi sebanyak 120 orang. Mereka setiap bulannya mendapatkan honor 200 ribu perbulan yang diambilkan dari pengumpulan dana zakat pegawai. Itupun yang bisa dicover hanya 80 orang, sisanya diberikan honor dari kebaikan pegawai PNS”, ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Bahrudin, sebaiknya Bimas Islam Pusat memperhatikan operator di KUA sebagai tulang punggung pendataan. Sebelumnya mereka sempat dilibatkan dalam Tim Entri Data Bimas Islam sebagai pengelola SIMKAH yang diambilkan dari anggaran PNBP. Namun belakangan tidak ada lagi sampai ada petunjuk teknis penggunaan PNBP.
“Pernah para operator yang statusnya honorer dimasukkan dalam Tim Entri Data, khususnya SIMKAH. Mereka mendapatkan honor selama lima bulan. Mereka begitu semangat entry data karena honor tim sangat membantu lesejahteraan mereka,”imbuhnya.
Bahrudin berharap agar honorarium operator perlu mendapatkan perhatian, minimal dapat dimasukkan lagi dalam Tim Entry Data, dalam rangka untuk mendukung program Bimas Islam yang menargetkan tahun 2016 seluruh KUA se-Indoensia dapat online secara nasional.
Dalam pengamatan bimasislam dari 47 KUA dalam wilayah Kabupaten Sukabumi, yang aktif mengirim entri data secara online hanya dua KUA, selebihnya menggunakan SIMKAH secara online. Dilihat dari sisi masalah, Kabupaten Sukabumi tergolong wilayah yang secara umum relatif tidak memiliki masalah dalam jaringan internet. Sehingga diperlukan kemauan yang kuat agar Kabupaten Sukabumi dapat mengejar daerah lain yang lebih dulu mengelola SIMBI dengan baik. (thobib-jaja/foto:bimasislam)
Berita
