Oleh: Insan Khoirul Qolbi*
Pemerintah Republik Indonesia berencana akan membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan, pembubaran HTI akan ditempuh melalui jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana dalam Pasal 70 disebutkan bahwa pembubaran ormas harus melalui proses pengadilan. Dengan demikian, pengadilan yang akan menilai apakah ormas tersebut layak dibubarkan atau tidak.
Pada saat membacakan keputusan pembubaran HTI, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
Menurut saya, wacana pembubaran organisasi yang berdiri pada tahun 1953 di Palestina dan masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an ini tidak terlepas dari pergulatan pemikiran terkait adanya keinginan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Relasi negara dan agama (baca: Islam) di Indonesia memang selalu menjadi wacana yang menarik untuk didiskusikan. Hal ini bukan hanya karena berdasarkan fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas muslim, tetapi karena Islam memiliki magnet yang kuat untuk diperjuangkan sebagai ideologi negara bagi sebagian orang.
Islam sebagai dasar negara masih menjadi wacana karena memang belum pernah berhasil diperjuangkan, baik di awal kemerdekaan ketika pertama kali menyusun konstitusi hingga setiap kali ada momentum perubahan terhadap konstitusi. Dan ternyata, perdebatan wacana Islam sebagai dasar negara sudah lama berlangsung jauh sebelum perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni ketika penduduk muslim makin menguat dan menyebar di bumi nusantara.
Tapi perjuangan Islam sebagai dasar negara bukan tanpa penolakan yang sedikit. Penolakan Islam dijadikan sebagai dasar negara tidak hanya berasal dari kalangan non muslim tetapi juga dari kalangan Islam sendiri. Penolakan-penolakan ini wajar karena juga memiliki argumentasi yang kuat baik dalam konteks Islam sebagai doktrin agama maupun konteks Indonesia sebagai negara yang di dalamnya terdapat kebhinekaan.
Perdebatan-perdebatan mengenai keinginan untuk memperjuangkan Islam dalam kehidupan politik di Indonesia sudah dimulai pada masa penjajahan Belanda ketika itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda, kemudian bergerak pada titik kulminasi ketika para pendiri bangsa membentuk format Republik Indonesia setelah merdeka. Karena mengalami kegagalan, perjuangan formalisasi Islam dilanjutkan pada momentum penyusunan konstitusi oleh Badan Konstituante hasil pemilu pertama di era Sorkarno.
Suara-suara untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara di Orde Baru juga tetap terdengar. Namun pergerakan tersebut berhasil ditekan oleh Soeharto melalui kekuasaan. Ketika rezim Soeharto tumbang, perjuangan formalisasi syariat Islam semakin menggelora, khususnya dalam amandemen Pasal 29 UUD 1945 dan perjuangan melalui keberadaan peraturan-peraturan daerah bernuansa syariah. Dan kini, HTI juga ingin mengulangi perdebatan yang sama, yaitu penegakan khilafah Islam, yang artinya sama dengan penegakan syariah Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Perjuangan formalisasi Islam di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan negara Islam di belahan dunia, di samping dimensi teologis dan praktek kenabian Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Secara formal kita mengetahui ada beberapa negara di timur tengah yang menjadikan Islam sebagai dasar negara, seperti Arab Saudi, Pakistan dan Iran. Setidaknya, keberadaan tiga negara di atas bisa menjawab apakah ada negara Islam itu.
Namun jika dilihat dari dimensi teologis secara formal, maka tidak akan ditemukan adanya perintah, baik dalam Al-Qur’an maupun hadits nabi Muhammad SAW secara tegas dan terang kepada umat Islam untuk mendirikan negara Islam. Al-Qur’an hanya memerintahkan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Keberadaan Piagam Madinah yang disusun oleh Muhammad SAW juga dinilai oleh banyak akademisi hanyalah pranata nilai hidup dalam berkehidupan di tengah masyarakat yang plural, bukan praktek adanya negara yang berdasarkan Islam.
Jika realitasnya memang ada negara Islam (formal), tapi secara wahyu tidak ada perintah mendirikan negara Islam, maka pembentukan negara Islam hukumnya mubah. Umat Islam boleh membentuk negara Islam, tapi juga boleh tidak membentuk negara Islam. Mana bentuk negara yang baik, tergantung kondisi masyarakatnya. Oleh karena Indonesia sudah sejak awal terdiri dari banyak agama dan suku, maka tidak wajib bagi negara ini memakai sistem syariah atau khilafah.
Pancasila Ideal dan Final
Bagi founding father’s dan sebagian besar rakyat Indonesia sudah bisa menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebab, Pancasila dinilai sudah tepat mewakili seluruh kepentingan yang ada pada bangsa ini. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang kemudian terejawantah dalam wujud Pancasila. Dua ormas Islam terbesar dan tertua di Indonesia, NU dan Muhammadiyah sebagai refresentasi umat Islam Indonesia juga secara tegas menerima Pancasla sebagai ideologi negara. Pancasila tidak hanya ideal, tapi juga merupakan sesuatu yang final. Dengan demikian, sudah tidak ada ruang diskusi untuk mengganti Pancasila dengan ideologi apapun.
Dengan Pancasila, bukan berarti umat Islam terhalang untuk menjalankan hukum Islam. Terbukti sudah cukup banyak hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia, baik hukum privat maupun hukum publik seperti UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974), UU Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Taun 2008), UU Wakaf (UU Nomor 41 Tahun 2004), UU Zakat (UU Nomor 23 Tahun 2011), dan masih banyak lagi termasuk UU yang kontennya sesuai dengan esensi dan nilai-nilai Islam.
Lantas kenapa pemerintah RI sampai akan membubarkan HTI? Menurut saya tentu pemerintah sudah memikirkan dan mengkajinya secara matang. Pemerintah harus selalu mengantisipasi adanya gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi ternyata di banyak negara, terutama negara-negara Islam dan negara yang mayoritas berpenduduk muslim, telah menyatakan bahwa HT sebagai organisasi terlarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa HT merupakan organisasi yang bersifat trans nasional, yaitu organisasi yang berdiri tidak hanya di satu negara, melainkan banyak negara dengan ideologi perjuangan yang sama. Negara-negara yang melarang aktivitas HT hingga saat ini antara lain Mesir, Suriah, Pakistan, Tajikistan, Kirgistan, Bangladesh, Malaysia, Turki, Yordania, Arab Saudi, Libya, dan lain-lain.
Dalam pemahaman saya, khilafah adalah ide yang berbahaya bagi NKRI karena ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan mengganti Republik sebagai bentuk negara. Dalam tulisan-tulisan aktivis HTI yang saya baca, HTI ingin agar syariat Islam ditegakkan di Indonesia secara formal. Setelah Islam menjadi dasar negara, maka Indonesia akan disatukan dalam Khilafah Islamiyah bersama negara-negara lainnya yang sudah menjadikan Islam sebagai dasar negaranya. Menurut mereka, menegakkan khilafah merupakan kewajiban syar’i yang berdasarkan pada dalil-dalil syariah. Bahkan menurut mereka, kewajiban menegakkan khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kaffah adalah perkara yang mujma’ ‘alaihi (disepakati oleh ulama yang mu’tabar). Menjadi sangat miris dengan pendapat mereka bahwa siapa saja muslim yang menyelisihi penegakan khilafah dianggap sebagai yang menyimpang.
Tindakan tegas pemerintah untuk membubarkan HTI bisa dikatakan sebagai simbol untuk menutup ruang bahkan melarang ide-ide yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Pembubaran HTI harus juga diikuti dengan upaya serius pemerintah dengan mengantisipasi gerakan-gerakan serupa baik itu mengatasnamakan ideologi agama maupun paham-paham tertentu. Apabila dianggap perlu, pemerintah bisa membuat UU khusus pelarangan paham, ideologi, maupun aliran yang bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya pelarangan terhadap idelologi komunisme, leninisme, dan marxisme.
Wallaahu a’alam bis shawab.
*JFU pada Ditjen Bimas Islam
Opini
