Lebak, Bimasislam—Permasalahan Penyuluh Agama Islam (PAI) memang belum teratasi semua. Salah satu permasalahan PAI yang dirasakan adalah kurangnya ‘perhatian yang lebih’ guna mendukung kinerja penyuluh baik yang sudah PNS maupun yang masih berstatus honorer.
Demikian disampaikan Haeruddin, Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, Banten saat disambangi bimasislam di ruang kerjanya, Kamis (10/3). Pria kelahiran 1962 itu mengatakan banyak penyuluh agama PNS tidak mendapat perjalanan dinas maupun kendaraan dinas, padahal cakupan wilayah kerjanya di daerah memerlukan biaya transportasi. Akibatnya, mereka seringkali menggunakan kendaraan pribadi saat bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat.
Ditambahkan Haeruddin, Penyuluh Agama Honorer (PAH) yang merupakan kepanjangan tangan dari PAI PNS juga belum mendapat imbalan yang sesuai dibandingkan dengan beratnya tugas yang diemban.
“Permasalahan-permasalahan yang ada pada PAI diharapkan dapat segera diatasi karena selalu menjadi polemik di kalangan penyuluh. Hal ini mengakibatkan timbulnya pandangan bahwa pekerjaan sebagai penyuluh itu ‘tidak “bergengsi,’” ujarnya.
Imbasnya, terjadi gejolak di kalangan PAI yang memilih untuk dimutasikan menjadi penghulu, dikarenakan penghulu dianggap lebih mendapat perhatian. “Ini merupakan suatu kejadian yang memberi sentilan bagi Kementerian Agama, mengingat PAI merupakan garda terdepan Kementerian Agama dalam mensukseskan program-program Kemenag khususnya pada Direktorat Jenderal Bimas Islam” tambah pria yang telah mengabdi sebagai ASN sejak 1989 itu.
Oleh karena itu, ia meminta agar Ditjen Bimas Islam terus berjuang menjadikan PAI agar memiliki ‘posisi tawar’ lebih baik, baik dari segi regulasi, kesejahteraan, maupun sarana prasarana.
Sementara itu, Direktorat Penerangan Agama Islam (Dit Pena Islam) terus berupaya untuk menata dan memperbaiki kualitas layanan dan sebaran penyuluh di seluruh Indonesia.
Pada Kamis (17/3), Direktur Pena Islam yang baru, Muchtar Ali, memberikan arahan secara langsung dalam rapat yang membahas peningkatan kualitas layanan dan sebaran penyuluh di Indonesia. Dalam waktu dekat, Dit Pena Islam akan melakukan pemutakhiran data dan redistribusi Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Non PNS di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil pemutakhiran ini juga akan melengkapi data penyuluh yang terdapat pada Aplilkasi Simpena Islam sehingga didapat data rinci sebaran penyuluh di berbagai wilayah di tanah air. (afif-sigit/bimasislam)
Berita
