Jakarta, Bimas Islam— Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat standar dan pengelolaan perpustakaan masjid dalam momentum Hari Buku Sedunia.
Hal itu disampaikan Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, dalam kegiatan Islamic Literacy Space bertema “Hari Buku Sedunia: Mengembalikan Kejayaan Literasi Melalui Masjid” yang digelar secara daring, Jumat (24/4/2026), dan diikuti sekitar 100 peserta dari unsur internal Kemenag dan masyarakat umum.
Arsad mengatakan, penguatan literasi tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang terus belajar sepanjang hayat. Ia menilai forum diskusi literasi ini menjadi ruang penting untuk memperluas wawasan dan mengasah kapasitas intelektual pegawai.
“Diskusi daring seperti ini sangat positif, apalagi dalam situasi kerja yang fleksibel. Ini menjadi ruang pengembangan diri dan memantik semangat untuk terus belajar,” ujar Arsad.
Menurut Arsad, setiap pegawai Kementerian Agama perlu menjaga semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ia mengingatkan agar tidak cepat merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, melainkan terus mengasah rasa ingin tahu sebagai fondasi pengembangan diri.
Ia menambahkan, karakter pembelajar yang kuat harus dibangun dengan sikap “muhibban”, yaitu pribadi yang memiliki rasa penasaran tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sikap ini dinilai penting untuk mendorong lahirnya budaya literasi yang hidup, tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga di tengah masyarakat.
Selain itu, Arsad mendorong agar akses terhadap pengetahuan diperluas, termasuk bagi mereka yang tidak dapat mengikuti forum secara langsung. Karena itu, ia mengusulkan penguatan kolaborasi dengan pengelola informasi dan kehumasan agar materi literasi dapat diakses lebih luas oleh publik.
Sementara itu, Kasubdit Kepustakaan Islam, Nur Rahmawati, menekankan bahwa momentum Hari Buku Sedunia menjadi titik penting untuk menghadirkan pedoman khusus perpustakaan masjid sebagai langkah konkret penguatan literasi umat. Pedoman ini disusun untuk memberikan arah sekaligus kepastian dalam pengelolaan perpustakaan masjid.
“Selama ini, jika mengikuti regulasi perpustakaan secara umum, perpustakaan masjid belum memiliki payung hukum yang jelas. Karena itu, kami menyusun pedoman agar pengelolaannya memiliki kepastian,” ujar Nur.
Ia menjelaskan, perpustakaan masjid memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari perpustakaan pada umumnya. Karena itu, pendekatan pengelolaannya perlu disesuaikan agar mampu menjawab kebutuhan jamaah sekaligus mendukung fungsi masjid sebagai pusat pembinaan iman dan ilmu.
Dalam pedoman tersebut, Kemenag menetapkan sejumlah standar, antara lain komposisi koleksi sebesar 70 persen buku keislaman dan 30 persen buku umum, serta jumlah minimal koleksi mencapai 1.000 judul, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Standar ini diharapkan menjadi acuan awal dalam pengembangan perpustakaan masjid secara bertahap.
Nur juga menyebutkan bahwa pembiayaan perpustakaan masjid dapat bersumber dari APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Penguatan aspek pembiayaan ini menjadi bagian penting agar pengelolaan perpustakaan dapat berjalan berkelanjutan.
Selain itu, dalam pedoman tersebut juga diatur tipologi perpustakaan masjid menjadi beberapa kategori. Bagi masjid yang belum memenuhi standar, pengelola dapat menyesuaikan dengan bentuk layanan sederhana seperti pojok baca atau serambi baca, tanpa harus memaksakan diri memenuhi seluruh kriteria.
Ia menyebut, Kemenag tidak mendorong pendekatan yang kaku dalam penerapan standar, melainkan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Kami memahami kondisi di lapangan beragam, sehingga pedoman ini bersifat membina, bukan membebani. Yang terpenting, semangat literasi di masjid bisa terus tumbuh dan berkembang,” tuturnya.
An/Mr
Berita
