Pontianak, Bimas Islam --- Kepala Seksi Bina Paham Keagamaan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Syakirin mengatakan, sejak tahun 2017 pihaknya sudah melakukan pemetaan potensi konflik keagamaan pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Menurutnya, pemetaan itu dilakukan sebagai upaya mitigasi konflik sejak dini.

“Setelah melakukan pemetaan potensi konflik, kami jadi tahu bahwa setiap kabupaten dan kota di Kalbar ini semuanya berpotensi konflik. Namun semuanya masih dalam batas aman,” kata Syakirin kepada bimasislam di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (18/11/2021),

Dikatakan Syakirin, peran Penyuluh Agama Islam sangat penting terkait strategi penanganan konflik di setiap daerah. Menurutnya, Penyuluh juga dilibatkan untuk merumuskan langkah-langkah kongkret di lapangan.

“Karena Penyuluh Agama Islam inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar. Makanya kita sangat maksimalkan keterlibatan Penyuluh,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga melibatkan berbagai pihak. Misalnya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pihak keamanan serta semua stakeholder terkait.

“Kami juga terus melakukan penguatan moderasi beragama sebagai hal yang paling mendasar dalam pengamalan ajaran agama yang moderat,” katanya.

Syakirin menambahkan, konsep moderasi beragama tidak bisa dipisahkan dalam mitigasi konflik. Karena secara teoritis, moderasi beragama memiliki empat indikator, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal yang sangat relevan diterapkan.

“Kalau sudah seperti ini, kami optimis bisa mengelola potensi konflik sejak dini. Kami juga berharap semoga tidak ada lagi konflik keagamaan, atau kekerasan yang terjadi khususnya di daerah Kalimantan Barat,” pungkasnya.

(Anty)