Lhokseumawe, Bimas Islam -- Bagi sebagian orang, rumah mungkin hanya sebuah bangunan dengan dinding, atap, dan lantai. Namun bagi keluarga dhuafa, rumah yang layak dapat menjadi awal dari kehidupan yang lebih aman, tenang, dan bermartabat.
Gambaran itu terlihat dalam peninjauan program bantuan pembangunan rumah yang dilaksanakan Kementerian Agama bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII/Islamic Relief Indonesia) di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Program Housing for Orphans and Poor Families (HORPF) memberikan hunian kepada keluarga yang sebelumnya hidup dalam kondisi rumah tidak layak, dengan pendekatan yang menempatkan kebutuhan dan kerentanan mustahik sebagai dasar utama penentuan penerima.
Di Aceh Utara, 33 rumah dibangun untuk keluarga penerima manfaat. Sementara HORPF-4 Lhokseumawe menambah 20 rumah. Dua intervensi tersebut mencatat 53 rumah dan menjangkau 228 anggota keluarga.
Bagi Kementerian Agama, keberadaan rumah layak tersebut menjadi contoh bagaimana dana zakat dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh mustahik. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menempatkan hunian layak sebagai salah satu bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan keluarga dhuafa.
“Zakat tidak cukup hanya membuat mustahik bertahan hari ini. Zakat harus memberi fondasi agar mereka dapat hidup lebih aman, sehat dan bermartabat. Rumah yang layak adalah salah satu fondasi tersebut. Karena itu, kolaborasi Baitul Maal Kota Lheuksemawe, LAZ, pemerintah dan masyarakat menjadi penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Prof. Waryono saat meninjau di lapangan, Kamis (13 /8/2026).
Kunjungan Kemenag bersama Islamic Relief juga memperlihatkan bahwa perubahan paling sederhana sering kali memiliki arti paling besar bagi mustahik: anak-anak dapat tidur lebih nyaman, keluarga memiliki ruang yang lebih aman, dan orang tua tidak lagi dibayangi kekhawatiran terhadap kondisi rumah yang sewaktu-waktu dapat membahayakan.
Di Aceh Utara, kolaborasi tersebut diperkuat kontribusi Baitul Maal Kabupaten sebesar Rp495 juta dan dukungan pemerintah desa sebesar Rp100 juta. Di Lhokseumawe, Baitul Mal Kota memberikan dukungan Rp25 juta per rumah, dengan skema joint-funding yang secara kumulatif telah menjangkau 70 rumah. Data tersebut menunjukkan bahwa rumah layak bagi mustahik lahir dari kerja bersama.
Apresiasi Mustahik
Salah satu mustahik zakat, Desi, berbagi cerita perjuangan hidupnya dengan hunian tak layak. Selama sekitar tujuh tahun, ia bersama suami dan tujuh anaknya hidup di kawasan hutan di wilayah Langkat/Tamiang untuk menjaga kebun milik orang lain. Tidak ada rumah sendiri, tidak banyak tetangga, dan kehidupan keluarga berlangsung dalam keterisolasian. Anak bungsunya bahkan baru berusia sekitar 1,5 tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak, Ibu Desi harus meminjam uang secara harian. Ia pernah berjualan sayur, sementara kini menjaga lembu dengan sistem bagi hasil. Suaminya berjualan semangka di pasar dan anak-anak yang sudah besar ikut bekerja di perkebunan sawit. Rumah yang kini mereka tempati menjadi perubahan besar setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dengan kondisi tempat tinggal yang serba terbatas.
Kehadiran rumah baru bagi Ibu Desi tidak sekadar mengubah tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan rasa aman bagi tujuh anaknya. Dalam peninjauan, rumah tersebut telah selesai dibangun, meskipun sejumlah fasilitas masih dalam tahap penyelesaian, termasuk sumur, toilet, dan dapur. Perlengkapan rumah tangga seperti tikar dan rak piring juga masih dilengkapi secara bertahap. Bantuan bahan pokok berupa beras turut diberikan. Ketika menerima bantuan, Ibu Desi tak kuasa menahan haru. Air mata yang jatuh menjadi gambaran sederhana betapa berarti sebuah rumah bagi keluarga yang selama bertahun-tahun tidak memiliki tempat tinggal sendiri.
Pengalaman serupa dirasakan Ibu Sri Wahyuni, salah satu penerima manfaat yang hidup dalam kondisi ekonomi rentan. Suaminya bekerja sebagai buruh lepas panen sawit, sehingga pendapatan keluarga sangat bergantung pada ada atau tidaknya pekerjaan. Sebelum mendapatkan bantuan, kondisi rumah menjadi salah satu persoalan utama keluarga. Bagi keluarga dengan penghasilan yang tidak menentu, memperbaiki rumah secara mandiri bukan pekerjaan mudah.
Bantuan pembangunan rumah kemudian mengubah kondisi tersebut. Rumah yang sebelumnya menjadi bagian dari beban kehidupan sehari-hari kini hadir sebagai ruang yang lebih aman bagi keluarga untuk beristirahat, membesarkan anak dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak. Perspektif Sri menunjukkan bahwa bagi keluarga miskin, rumah bukan kebutuhan sekunder, melainkan fondasi kehidupan keluarga.
Hal yang sama juga terlihat pada Pak Marsudi, yang sebelumnya tinggal dalam kondisi rumah sangat parah. Bantuan pembangunan rumah memberikan perubahan nyata pada kualitas hunian keluarganya. Program tidak berhenti pada pembangunan dinding dan atap, tetapi juga menyediakan sejumlah perlengkapan penunjang kehidupan rumah tangga. Rumah penerima dilengkapi antara lain kasur, kompor, lemari, kipas angin dan toilet di dalam rumah. Dalam program juga mencatat nilai perlengkapan rumah tangga seperti kasur, lemari, peralatan makan dan penunjang lainnya sebesar sekitar Rp6,5 juta untuk setiap keluarga penerima. Dengan demikian, intervensi diarahkan agar keluarga tidak hanya memiliki rumah baru, tetapi juga dapat langsung menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal yang lebih fungsional.
Keunikan lain program ini terletak pada upaya memastikan bantuan diterima secara cepat dan tepat sasaran. Penerima tidak dibebani mekanisme pengajuan proposal yang rumit maupun pungutan. Dukungan disalurkan langsung kepada penerima sesuai mekanisme program dan hasil musyawarah mufakat Bersama pemerintah desa.
Pembangunan rumah juga mensyaratkan legalitas lahan yang jelas sehingga hunian tidak dibangun di atas tanah sengketa atau tanah yang status kepemilikannya bermasalah serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan dibuktikan melalui buku nikah. Dari sisi tata kelola, penyelenggara juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Sosial agar bantuan rumah tidak mengakibatkan terputusnya bantuan sosial lain yang telah diterima keluarga. Pola ini menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan tidak berdiri sendiri, tetapi ditempatkan dalam ekosistem perlindungan sosial yang lebih luas.
Di Aceh Utara, 60 rumah tangga terlebih dahulu dinilai dan hanya 33 atau 55 persen yang memenuhi kriteria penerima. Sementara di Lhokseumawe, seluruh 20 rumah tangga yang dinilai memenuhi kriteria. Pola seleksi tersebut menunjukkan bahwa bantuan tidak semata-mata diberikan berdasarkan permintaan, tetapi melalui penilaian kondisi kemiskinan, kelayakan hunian dan tingkat kerentanan keluarga mustahik zakat.
Pada akhirnya, rumah bagi Ibu Desi, Ibu Sri Wahyuni, Pak Marsudi dan keluarga penerima lainnya bukan sekadar hasil proyek pembangunan. Rumah adalah tempat anak-anak tumbuh, tempat keluarga memulai kembali kehidupan dan ruang untuk membangun harapan setelah bertahun-tahun berada dalam keterbatasan. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah unit yang berdiri, tetapi dari perubahan yang dirasakan manusia di dalamnya. Dari rumah yang dulu rapuh menuju rumah yang lebih layak; dari rasa cemas menuju rasa aman; dan dari sekadar bertahan hidup menuju kesempatan untuk menata masa depan. Inilah wajah kemanusiaan zakat ketika dikelola melalui kolaborasi, ketepatan sasaran dan keberpihakan nyata kepada mustahik.
(Kemenag.go.id)
Berita
