Saatnya MUI Memiliki Peta Dakwah Berbasis Digital

Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M. Si
(Anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, Alumni
Pendidikan Kader Ulama MUI DKI Jakarta)
 
Beberapa minggu lalu, Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat rutin mingguan. Agendanya adalah upaya meningkatkan peran MUI dalam dakwah Islamiyah di Indonesia. Hadir dari pengurus MUI, KH. Ma’ruf Amin, dan beberapa pengurus Komisi Dakwah, diantaranya KH. Choli Nafis, Ph. D, Ust. H. Yusuf Mansur, KH. Khairul Huda Basyir, H. Zubaidi, MA, Dr. H. Suwendi, MA, dan penulis sendiri.
 
Salah satu masalah yang dibincangkan dalam pertemuan tersebut adalah perlunya MUI memiliki Peta Dakwah Nasional umat Islam. Terungkap dalam rapat, bahwa MUI sebenarnya memiliki Peta Dakwah, namun baru sebatas tumpukan-tumpukan kertas tebal berupa data-data yang sulit digunakan sebagai acuan dakwah secara praktis. Selain kurang sesuai dengan kebutuhan kekinian, data-data itu sulit diakses dengan mudah oleh seluruh pengurus MUI, baik pusat maupun daerah.
 
Sebagai pengurus baru pada Komisi Dakwah, penulis mencoba menawarkan aplikasi Peta Dakwah berbasis website yang bisa diakses oleh publik, khususnya para pengurus MUI dan pengurus Ormas Islam di Indonesia. Sempat kaget memang, kenapa MUI hingga saat ini belum memiliki Peta Dakwah komprehensif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembinaan umat. Artinya, MUI selama ini bekerja belum berdasarkan perencanaan yang baik. Bagaimana memberdayakan dan mengembangkan umat Islam ke depan? Wilayah mana saja yang perlu mendapatkan prioritas dakwah, dan model-model pendekatan seperti apa yang harus dilakukan, dan lain-lain. Dengan kata lain, MUI melakukan pembinaan umat bisa dibilang sporadik, kurang terstruktur, dan manajemen dakwah yang kurang baik.
 
Dalam banyak hal, MUI memang telah memiliki dan melaksanakan program-program penting dan strategis, seperti pengembangan dan penerapan ekonomi Syariah melalui peran Dewan Syariah Nasional (DSN), juga penanganan sertifikasi produk halal melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obatan-obatan (Kosmetika), dan Makanan (LP POM). Demikian juga MUI memiliki sekumpulan fatwa dan pendapat hukum terkait dengan kehidupan umat Islam. Namun harus diakui, terkait dengan upaya-upaya pencegahan munculnya aliran atau paham sempalan melalui jalur dakwah memang kurang maksimal. Belum lagi jika dihubungkan peran MUI dalam upaya pencegahan umat dari dekadensi moral, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, MUI bermain pada level yang sangat elitis, kurang menyentuh pada akar persoalan umat.
 
Mungkin, hal ini bisa dimaklum. Problem dakwah Islamiyah di Indonesia, dan juga di dunia Islam, bukan disebabkan oleh faktor tunggal. Terlebih saat ini kita berada di era globalisasi dimana kemajuan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Melalui penyebaran informasi yang sangat bebas di ruang-ruang publik dan privasi umat Islam, problem dakwah menjadi semakin rumit, kompleks, dengan varian problem yang beragam. Karena itu, peran Ormas-ormas Islam yang menjadi elemen penting dari MUI menjadi sangat penting kontribusinya dalam mengisi ruang-ruang kosong dakwah.
   
Dalam pengarahannya di hadapan peserta rapat, KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa MUI memiliki dua kewajiban utama dalam pembinaan umat, yaitu meningkatkan kualitas paham dan praktik keagamaannya, dan melindungi akidah umat dari pengaruh ajaran yang dapat merusaknya. Kedua hal tersebut jika diterjemahkan menjadi sangat luas, sehingga harus menjadi perhatian MUI di semua level kepengurusan agar kualitas umat Islam semakin meningkat. Karena itu, menjadi hal mendesak MUI memiliki peta dakwah sesuai dengan konteks yang berkembang saat ini.
 
Menanggapi hal tersebut, berbanding lurus dengan program yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dimana penulis menjadi bagian dari itu mengusulkan agar Peta Dakwah MUI dibuat secara digital dan dapat diakses dengan mudah oleh stake-holders. Peta Dakwah digital ini harus segera dibangun untuk memastikan bahwa MUI memiliki acuan dalam menyusun dan menggarap program-program populis untuk meningkatkan kualitas dan membentengi umat Islam.
 
Peta Dakwah digital merupakan aplikasi berbasis website yang harus dientri oleh seluruh kantor MUI di propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Data-data yang dimasukkan meliputi unsur-unsur potensi dan obyek dakwah, diantaranya adalah: (1) alamat seluruh kantor MUI se-Indonesia dengan memberikan kode kewilayahan; (2) jumlah ulama, kyai, ustad, dan muballigh/dai; (3) jumlah umat Islam; (4) jumlah pondok pesantren; (5) jumlah dan alamat Ormas Islam; (6) potensi ZISWAF; (7) jumlah muzakki; (8) jumlah mustahiq; (9) jumlah kelompok paham bermasalah dan identifikasi terkait; (10) jumlah kelompok umat rawan konflik, dan lain-lain.
 
Seluruh data yang tersaji harus dihubungkan dengan Geographic Informastion System (GIS) melalui Google Map atau Peta Nasional sesuai dengan letak koordinatnya. Keterhubungan aplikasi dengan GIS akan memudahkan MUI membuat program-program prioritas dengan asumsi-asumsi yang terukur dan manageble. Memang untuk mengimplementasikannya ini tidak semudah membalikkan tangan, namun jika tidak dimulai, terus kapan lagi MUI memiliki perangkat modern yang dapat memudahkan pelaksanaan kinerja dan pencapaian target-target dakwahnya di era modern ini. Wallahu a’lam. (bieb)