Oleh:
Jaja Zarkasyi, MA*
Hari Selasa kematin (22/10), jagad santri bergemuruh merayakan hari jadinya yang ke-5. Suasananya penuh semarak dan emosional. Untuk kelimakalinya, tanggal 22 Oktober menjadi tonggak pengakuan atas kiprah dan peran para santri dalam pergerakan dan perjuangan kemerdekaan.
Resolusi jihad yang membakar semangat para mujahid dalam melawan agresi penjajah kembali berkobar. Hari ini, kobaran perlawanan terhadap penjajahan yang lahir dari rahim santri tersebut kembali membakar seluruh emosi dan rasa para santri tanpa terhalau rentang waktu dulu dan kini.
Ada tiga alasan kenapa semangat itu tetap melekat. Pertama, penetapan Hari Santri merupakan pengakuan negara atas kiprah para santri dalam menjaga NKRI. Padahal, jejak para santri tak pernah benar-benar ditulis dalam sejarah bangsa, kecuali sebatas sebagai penjaga tradisi saja.
Kedua, pengakuan tersebut sekaligus panggilan negara kepada seluruh santri untuk berkiprah lebih luas dalam pembangunan. Maka kini para santri dituntut lebih berperan dalam pembangunan, meski dalam konteks yang beragam. Dalam bahasa lain, negara kini benar-benar memanggil para santri untuk tumbuh dan berkembang sebagai masa depan Indonesia.
Ketiga, pengakuan dan ajakan berkiprah menuntut para santri memiliki kompetensi dan wawasan yang kompatibel dengan arah pembangunan nasional. Pergerakan zaman telah melahirkan banyak peradaban baru, berbeda dengan peradaban masa lalu. Di titik inilah santri dituntut memiliki visi dan kompetensi yang nyata yang dibangun di atas pemahaman atas arah pembangunan nasional. Di tengah himpitan budaya, ekonomi, dan politik internasional, eksistensi santri memiliki nilai yang strategis sebagai pilar kebangsaan yang heterogen.
Tantangan Moderasi Beragama
Isu moderasi beragama masih menyisakan banyak pertanyaan. Bagaimana seharusnya menjadi bangsa yang moderat? Di tengah kepungan modernitas dengan berbagai produk sosial dan teknologinya, moderasi beragama masih dianggpap sebagai nilai asing yang tak lagi familiar di telinga anak bangsa. Hal itu mungkin disebabkan gencarnya narasi anti moderasi yang mengisi penuh ruang publik.
Hingga kini diskursus moderasi beragama masih ditanggapi secara sinis oleh sebagian anak bangsa. Padahal, konsep tersebut merupakan mutiara yang dinantikan secara luas oleh bangsa-bangsa dunia. Karena moderasinya itulah, di tengah sulitnya menemukan bangsa yang benar-benar mampu menerapkan moderasi beragama dan berpolitik secara bersamaan, Indonesia sudah mampu melakukan keduanya. Salah satu pengalamannya, Indonesia pernah dipilih sebagai mediator konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Indonesia dipilih karena faktor corak keberagamaan yang dapat diterima kedua pihak yang bertikai. Selain mediator, Indonesia juga mengirim qari, pelatih rebana, dan para dai ke Thailand Selatan untuk mengkampanyekan moderasi beragama.
Pada kesempatan yang lain, Indonesia juga menjadi penengah konflik Afghanistan. Ulama-ulama Afganistan sangat mengagumi betul kondisi Indonesia dengan segala keragamannya. Hal itu diungkapkan ketika terjadi kunjungan para ulama Afghanistan ke Jakarta yang ditindaklanjuti dengan pembangunan masjid di Kota Kabul oleh pemerintah Indonesia dan program dialog antar faksi Afghanistan.
Isu moderasi beragama maupun politik yang digaungkan Indonesia juga direspons positif oleh negara-negara Islam yang tengah mengalami "gesekan". Arab Saudi menjadi catatan pertama bangsa yang menjadikan Indonesia sebagai mitra perdamaian. Begitu pula dengan Suriah, Iran dan Turki. Meski berbeda dalam konsep kerjasama, namun semuanya menunjukkan makna yang jelas bahwa Indonesia begitu amat penting sebagai negara dengan moderasi beragama dan berpolitik yang baik.
Catatan penting dari moderasi beragama yang dijalankan bangsa Indonesia adalah peran dan kedudukan para santri dalam merawat harmoni dalam keragaman. Semakin hari terus bertambah narasi-narasi moderasi yang lahir dari rahim para santri. Bukan hanya media konvensional, para santri kini begitu lihai mengelola medsos sebagai jalan dakwah seiring upaya serius dan apik dalam menjaga tradisi keilmuan tradisional.
Santri dan Birokrasi
Salah satu isu yang dinilai luput dari kalangan santri adalah birokrasi. Dunia ini masih jarang dikenal oleh para santri di tengah kesibukannya menjalani dakwah dalam beragam media. Tepatnya, masih sangat kecil angka santri yang mengakses kebijakan publik sebagai narasi moderasi beragama. Birokrasi seperti barang asing di telinga para santri.
Birokrasi tampil untuk mengorganisir sumber daya manusia dan sumber daya alam agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Karena itu birokrasi lahir dengan beragam teknis pengelolaan agar fungsi negara dalam melayani dan mengayomi masyarakat dapat terwujud.
Dalam praktiknya, birokrasi dikelola berdasarkan prinsip manajerial, baik modern maupun konvensional. Pada setiap periode dilakukan evaluasi sebagai cara mengukur efektifitas kehadiran pemerintah dalam layanan publik. Inilah alasna mengapa birokrasi harus dikelola secara profesional dan manajerial terbaik. Salah satu bentuk profesionalisme birokrasi adalah perencanaan program yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menjabarkan ide-ide moderasi beragama melalui birokrasi melahirkan tantangan tersendiri. Bukan hanya heteogenitas dunia kerja, namun juga regulasi dan kebijakan negara yang menjadi kitab wajib menjakankan roda birokrasi. Meski demikian, ada dua makna kontekstualisasi moderasi beragama di dalam birokrasi. Pertama, mengkampanyekan moderasi beragama secara struktural sejalan dengan visi negara dalam membangun ketahanan. Ide-ide tentang toleransi, humanisme, dan moderasi lainnya sudah seharusnya menjadi nadi bagi jalannya birokrasi. Bangsa ini beridir di atas heterogenitas budaya dan agama, sehingga sebuah keniscayaan bagi negara untuk mengayomi dan melayani tanpa pandang bulu.
Kedua, kampanye moderasi beragama lebih terstruktur dan melengkapi model dakwah di media sosial. Ini penting mengingat adu gagasan kontra moderasi juga menyasar birokrasi. Artinya, jika gerakan moderasi beragama tak hadir dalam birokrasi, sangat mungkin akan lahir tirani-tirani tak kasat mata yang bersembunyi di balik birokrasi. Jika ini terjadi, maka sangat dimungkinkan akan muncul tindakan diskriminatif yang merongrong harmoni NKRI.
Menilik diskursus di atas, maka isu-isu kebijakan publik harus menjadi perhatian para santri. Sudah saatnya spirit kitab kuning hadir dalam berbagai kebijakan publik di negeri ini. Alangkah menariknya jika senandung indah bait-bait Alfiyah Ibnu Malik mengiringi keteguhan jalan birokrasi dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Atau syair-syair barzanzi menginspirasi lahirnya layanan publik yang cepat dan profesional.
Jika resolusi jihad pernah membakar semangat melawan imperialisme, maka ruh jihad juga seharusnya menginspirasi tumbuh kembangnya darah muda aparatur negara yang mengabdi secara profesional dan berdedikasi dalam melahirkan layanan publik yang baik. Karena dengan birokrasi yang sehat dan bersih, nilai-nilai moderasi sangat mungkin tersampaikan dan diterima secara baik.
Selamat hari santri. Semoga selalu menginspirasi negeri untuk lebih baik dan berprestasi. Amin.
*ASN Kementerian Agama/Alumnus Pes. Gedongan, Cirebon, Jawa Barat
