Bogor, Bimas Islam --– Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kementerian Agama terus mengoptimalkan pelayanan sosial dan pendekatan inklusi dalam hal penanganan konflik paham keagamaan dan sosial.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik Tuti Sobariati pada acara Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Buku Konflik Paham Keagamaan Islam dan Penanganannya di Insonesia yang digelar di Hotel Arch, Kota Bogor, Selasa, (6/4).

Tuti mengatakan, pola penanganan, baik paham keagamaan yang bermasalah atau konflik sosial harus mengedepankan etika kemanusiaan, dan hati nurani.

“Saya sedih kalau melihat seperti yang baru terjadi di Pandeglang beberapa waktu lalu, penganut paham aliran Hakekok ditangani seperti narapidana, padahal mereka adalah korban yang harus kita rangkul bersama,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, adanya penyusunan buku ini selain merupakan realisasi program kerja Direktorat Urais Binsyar Kementerian Agama, juga diharapkan dapat menjadi panduan pejabat Kemenag atau Penyuluh Agama di lapangan.

Sedangkan modul bimbingan teknis yang sudah dibuat, kata Tuti adalah sebagai deteksi dan respon dini dalam penanganan konflik paham keagamaan dan konflik sosial.

Tuti menjelaskan, buku yang akan disusun pada FGD hari ini merupakan buku sumber penanganan konflik, agar aparatur pejabat Kemenag atau Penyuluh Agama Islam di lapangan dapat memahami konflik paham keagamaan kontemporer secara lebih baik.

“Selain itu, buku ini diharapkan menjadi gambaran secara konkret pelaksanaan tugas dan fungsinya, juga bahan pembelajaran dalam penanganan konflik di masa mendatang,” paparnya.

Acara yang digelar selama dua hari itu, Senin-Selasa, 5-6 April 2021, dihadiri oleh 30 peserta perwakilan, Yayasan El-Bukhari, Institute Kebudayaan Indonesia, Maarif Institute, Jaringan Gusdurian, Lakpesdam NU Banten, LBM DKI, NU Online, Harakah Islamiyah, Center For The Study Of Religion And Culture (CSRC).

(Anty)