Jakarta, bimasislam—Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin dilantik menjadi anggota Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Tingkat Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jumat (08/04). Pelantikan dilaksanakan di Gedung Ditjen Imigrasi Lantai 12, Kuningan, Jakarta Selatan, dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang sekaligus meresmikan sekretariat tim yang bertugas mengantisipasi ekses dari lalu lalang manusia lintas Negara itu.
Sekretariat Timpora dibentuk berdasarkan pasal 69 ayat (1) UU Nomor 6/2011 yang berbunyi “Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat atau pun daerah.”
Terkait pelantikan dirinya yang menjadi wakil dari Kementerian Agama, Muhammadiyah Amin mengatakan bahwa relevansi Timpora dengan Ditjen Bimas Islam sangat erat, terutama masalah perkawinan Warga Negara Asing (WNA) dengan WNI, serta pengaruh masuknya ideologi berbasis agama yang diimpor dari luar negeri ke tanah air melalui sejumlah organisasi keagamaan.
Amin mengatakan, dirinya telah merumuskan strategi terkait tugasnya sebagai anggota Timpora yang berkaitan dengan sektor agama. “Terutama yang terkait langsung adalah urusan perkawinan WNA dan ideologi keagamaan tertentu dari luar negeri,” katanya kepada bimasislam usai pelantikan.
Sementara itu, Menteri Yasonna dalam sambutannya mengatakan bahwa ekses diberlakukannya kebijakan bebas visa dari Pemerintah Indonesia terhadap sejumlah Negara selain berakibat positif bagi hubungan bilateral dan meningkatnya kunjungan turis mancanegara, juga memiliki dampak yang harus diantisipasi oleh pihak keimigrasian. “Di antaranya yang harus kita antisipasi adalah human trafficking, penjualan narkoba lintas Negara, penjualan organ tubuh, inflitrasi ideologi asing, dan sebagainya,” jelasnya.
Hadir dalam pelantikan tersebut para pejabat eselon I dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidkan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI. Hadir pula 33 Kepala Divisi Imigrasi dari Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia, 12 Kepala Kantor Imigrasi sejabodetabek, dan para pejabat lainnya di lingkungan Kemenkumham.(sigit/bimasislam)
Berita
