Jakarta, Bimas Islam — Menteri Agama Nasaruddin Umar bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/5/2026). Pertemuan ini membahas penataan status aset lahan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai upaya penguatan layanan keagamaan bagi masyarakat.
Ikut dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin. Sekjen Kemenag mengatakan penataan status aset diperlukan agar pengembangan fasilitas pelayanan publik di KUA dapat dilakukan secara lebih optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri Agama Nasaruddin Umar bahas penataan status 39 aset lahan KUA di wilayah DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Pak Gubernur dan Menteri Agama bertemu untuk membicarakan penataan status tanah KUA di Jakarta yang saat ini masih tercatat sebagai aset Pemprov DKI. Ada sekitar 39 titik di berbagai wilayah DKI yang dibahas dalam pertemuan tersebut,” ujar Kamaruddin Amin.
Menurutnya, kejelasan status aset menjadi salah satu aspek penting dalam proses perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan KUA.
“Hal ini penting dalam mendukung pengembangan sarana layanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan status aset yang jelas, proses perencanaan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Kamaruddin menambahkan, Kementerian Agama terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan keagamaan, termasuk di lingkungan KUA.
“Harapannya, fasilitas KUA ke depan semakin representatif, nyaman, dan mendukung pelayanan masyarakat secara lebih optimal,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa fungsi KUA saat ini tidak hanya terkait pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup berbagai layanan keagamaan dan pembinaan masyarakat.
“Di KUA terdapat berbagai layanan keagamaan dan pembinaan masyarakat, seperti layanan keluarga, kemasjidan, zakat, wakaf, dan layanan keagamaan lainnya. Karena itu, fasilitas yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan,” ujarnya.
Kamaruddin juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelayanan publik di bidang keagamaan.
“Selama ini koordinasi dan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta berjalan dengan baik. Komunikasi juga terus dilakukan oleh jajaran Kanwil Kemenag DKI Jakarta bersama pemerintah daerah,” pungkasnya.
(Kemenag.go.id)
Berita
