Jakarta, bimasislam—Saat ini Penyuluh Agama sedang mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah karena tugasnya yang strategis dalam pembangunan bangsa. Peran penyuluh harus dimaksimalkan untuk mengawal program utama Jokowi-JK dalam rangka revolusi mental sesuai dengan konsep Nawa Cita. Demikian dikatakan oleh Ahdiat, Direktur Pendidikan dan Agama, Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) saat memberikan materi di hadapan peserta Rakornas Bimbingan Masyarakat Islam 2016 di hotel Lumire, Jakarta (23/6).
Lebih lanjut Ahdiat menyatakan, setidaknya ada empat hal yang sedang dan akan dilakukan untuk menata ulang penyuluh agama, bukan hanya Islam, yaitu: rasionalisasi jumlah penyuluh, integrasi penyuluh agama di KUA, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan kompetensi penyuluh.
Untuk rasionalisasi jumlah, bahwa penyuluh agama harus benar-benar terdata dengan baik. Nama-nama penyuluh non PNS yang diajukan harus real, berdasarkan by name dan by address, yang dapat ditunjukkan dengan identitas jelas. Keberadaan data yang akurat akan menjadi acuan kebijakan Bappenas, sehingga antara uang yang dianggarkan dengan peran yang diberikan seimbang.
“Berdasarkan evaluasi yang kami lakukan, banyak penyuluh agama yang ada dan tidanya tidak berpengaruh apa-apa. Artinya banyak komptensi penyuluh agama, khususnya Non PNS, tidak memiliki kemampuan yang memadai. Pada saat yang sama, banyak problem umat yang harus diselesaikan”, ungkapnya.
Terkait dengan rencana integrasi penyuluh agama di KUA juga perlu mendapat perhatian serius. Selama ini, penyuluh menginduk ke Kemenag Kabupaten/Kota, sementara masalah-masalah yang dihadapi merupakan problem nyata di kecamatan dimana mereka bertugas. Karena itu, penyuluh harus memperkuat tugas dan fungsi KUA, sehingga keberadaannya harus diintegrasikan.
“Tahun 2017, keberadaan penyuluh harus diintegrasikan di KUA, sehingga dapat memperkuat tugas dan fungsi KUA. Selama ini penyuluh membuat laporan di Kemenag Kabupaten/Kota, dan ini mrnjadi problem yang harus diatasi agar peran strategis penyuluh dapat dimaksimalkan melalui KUA”, tegasnya.
Sementara itu terkait posisi penyuluh selama ini belum diatur dalam regulasi yang kuat, setingkat Undang-undang. Jika penyuluh lain, seperti penyuluh pertanian, penyuluh KB, sudah diatur oleh UU, penyuluh agama belum.
“Posisi penyuluh harus dipikirkan diantur dalam regulasi yang kuat. Selama ini baru diatur dalam Keputusan Kemenkowaspan yang tidak kuat. Aturan ini harus ditingkatkan dan diperbaharui. Belakangan ini kami bersama dengan Kemenag, dari jajaran Bimas Islam, telah menyusun Perpres soal penyuluh agama. Semoga bisa dapat kita selesaikan untuk mengatasi masalah ini”, imbuhnya.
Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh harus ada upaya bersama, khususnya terkait dengan pola rekruitmen dan diklat sesuai dengan kebutuhan lapangan.
“Untuk keperluan diklat Bappenas menetapkan harus dipusatkan di Pusdiklat agar dapat dikontrol dengan baik. Bahwa anggaran untuk pembinaan dan honorarium penyuluh merupakan keprihatinan bersama dari fungsi pendidikan”, tutupnya.
(thobib/bimasislam)
Berita
