Tangerang Selatan, Bimas Islam -- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama menggelar kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership 2026 pada 21–23 April 2026 di Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian Agama, Ciputat, Tangerang Selatan.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, kolaborasi dalam pengelolaan zakat harus menghasilkan sistem yang berdampak nyata bagi masyarakat. “Kolaborasi bukan sekadar kerja sama, tapi harus melahirkan sistem yang bisa dipercaya dan dampaknya dirasakan masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan, Selasa (21/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga menerima dan menegaskan arah implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tahun 2026 sebagai instrumen strategis pengelolaan zakat nasional.
“RKAT ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi harus menjadi komitmen yang jelas—ada arah, target, dan dampak yang bisa diukur oleh masyarakat,” tegas Nasaruddin.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama dalam mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, khususnya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 0,5–0,8 persen pada 2045.
Di sisi lain, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penghimpunan pada 2024 baru sekitar Rp40,51 triliun atau 12 persen dari total potensi. Zakat tercatat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan sekitar 1,35 juta jiwa atau 5,61 persen, sehingga efektivitas pengelolaannya perlu terus diperkuat.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghofur menjelaskan, kegiatan ini diikuti 31 peserta yang terdiri atas 11 pimpinan/anggota BAZNAS masa kerja 2026–2031 serta 20 unsur strategis lainnya dalam ekosistem pengelolaan zakat.
“Kegiatan ini bertujuan membangun kepemimpinan BAZNAS yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak, sekaligus memperkuat tata kelola ZIS yang profesional, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan zakat ke depan perlu berbasis data agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Menag menegaskan bahwa penguatan zakat harus dimulai dari perencanaan yang berkualitas dan terukur. "Kita tidak ingin zakat hanya selesai di penghimpunan dan penyaluran. Harus jelas berapa kemiskinan yang bisa ditekan dan berapa masyarakat yang bisa diberdayakan,” ujarnya.
Menurutnya, RKAT BAZNAS harus menjadi instrumen utama untuk memastikan program tepat sasaran, penggunaan anggaran akuntabel, dan dampak sosial terukur. "Zakat harus naik kelas—dari sekadar kewajiban menjadi solusi sosial yang terukur,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi perencanaan zakat dengan data kemiskinan nasional. "Perencanaan zakat harus berbasis data kemiskinan nasional. Dengan begitu, program tidak berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari solusi nasional,” jelasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani menekankan pentingnya inovasi dalam birokrasi. "Kita tidak bisa lagi hanya menjalankan rutinitas. Forum ini harus melahirkan inovasi dan langkah nyata,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama mendorong penguatan integrasi data zakat dengan data kemiskinan nasional, peningkatan koordinasi antara BAZNAS dan LAZ, serta transformasi sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi penguatan kepemimpinan BAZNAS periode 2026–2031 sekaligus meningkatkan kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan nasional.
Yazed/Mr
Berita
