Rubrik profil kita kali ini menampilkan sosok yang tidak asing lagi di dunia KUA. Banyak orang bilang, pemilik nama lengkap Muhammad Adib Machrus ini tergolong “selebriti” di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Jabatan yang diembannya saat ini adalah Kasubdit Pemberdayaan KUA, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, setelah sebelumnya menggawangi sebagai Kasubdit Pemberdayaan Lembaga Zakat, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
Akrab dipanggil “Pak Adib” atau “Mas Adib”, mantan penghulu KUA di Provinsi Bali ini memiliki pembawaan yang flamboyan, unik, humoris, ramah, dan suka sekali berdikusi tentang banyak hal. Dikenal memiliki kolega yang luas, Pak Adib sering melontarkan gagasan-gagasan cemerlang, khususnya tentang pengembangan Bimas Islam di masa mendatang.
Dalam obrolan-obrolan kecil bersama dengan bimasislam, Pak Adib termasuk orang yang visioner. Sering melontarkan kritik sambil bergurau terhadap para pelaku kekuasaan di negeri ini, sering pula menawarkan ide-ide yang bisa dibilang “melampui zamannya”.
Salah satu gagasan cemerlang yang pernah dilontarkan ketika menjadi Kasubdit Pemberdayaan Lembaga Zakat adalah pembentukan “Zakat Community” dan menjadikan setiap pengurus masjid sebagai UPZ di tingkat pedesaan.
Ketika ditanyakan tentang tugas barunya sebagai Kasubdit Pemberdayaan KUA, lelaki yang memiliki hobby fotografi ini menekankan pentingnya KUA menjadi etalase Bimas Islam, bahkan Kemanterian Agama secara umum. Bayangkan, melalui KUA, masyarakat bisa menilai hampir seluruh performance Bimas Islam dan Kementerian Agama, sehingga KUA, suka tidak suka, harus terus berbenah.
Terkait dengan hal tersebut, Pak Adib akan mendorong program Pemilihan KUA Teladan Nasional yang telah berjalan selama ini dapat dijadikan barometer peningkatan kinerja KUA. “KUA teladan yang terpilih harus benar-benar hasil penialain seluruh unit di lingkungan Bimas Islam. KUA harus dibangun secara bersama, karena KUA bukan hanya milik Urusan Agama Islam, tetapi milik bersama. Sehingga, ketika penilaian KUA Teladan harus melibatkan seluruh unit, seperti pihak wakaf, zakat, dan juga penerangan agama Islam, dan tidak bersifat instan”, ungkapnya.
Hal lain yang akan menjadi perhatiannya adalah perlunya standarisasi pelayanan KUA agar memiliki cita rasa pelayanan yang sama. “Harus dipikirkan agar KUA tidak ada perbedaan yang mencolok antara KUA di satu kota dengan KUA di daerah terpencil’, tegasnya. Mungkin, tambah Pak Adib, satu hal yang sudah running di KUA yang memiliki nilai rata-rata adalah masalah pelayanan pernikahan. Sementara dalam beberapa aspek pelayanan yang lain masih mengalami kesenjangan yang berarti, sepert layanan perwakafan, penyuluhan, bimbingan haji dan lain-lain.
Satu hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah menjadikan KUA sebagai pusat informasi keagamaan Islam di tingkat kecematan. Jika pusat data dan informasi pertanahan adalah Badan Pertanahan, pusat data dan informasi kependudukan ada di kantor kecamatan, maka KUA menjadi pusat dan informasi keagamaan Islam tingkat kecamatan. Paradigma lama bahwa KUA hanya menjadi tempat nikah pelan-pelan harus dirubah.
Sedangkan hal terakhir yang perlu dibenahi adalah tentang kualitas SDM di KUA. Harusnya, SDM di KUA itu menjadi bagian penting dari regenerasi SDM di lingkungan Kemenag. Ke depan, KUA jangan dijadikan pembuangan oleh kantor wilayah privinsi atau kabupaten bagi SDM yang bermasalah, usulnya.
Ketika disinggung tentang strategi apa yang perlu dilakukan untuk hal tersebut, lelaki asli Rembang ini menjelaskan, pertama, perlu ada perbaikan pola rekruitmen pegawai di KUA, sheingga SDM yang ada memiliki kapasitas yang cukup. Kedua, meningkatkan pelayanan melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, memperbaiki sistem, seperti penyempurnaan SOP, SPM, prosedur yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel melalui penggunaan layanan publik berbasis IT, seperti SIMKAH, SIWAK, SIMAS, dan semacamnya. Keempat, peningkatan kualitas pembinaan melalui KUA teladan dan keluarga sakinah sebagai role model pemberdayaan dan pengembangan KUA dan masyarakat.
Dalam catatannya, pihaknya diberikan tugas oleh pimpinan sebagai Kasubdit Pemberdayaan KUA adalah menyelesaikan permasalahan buku nikah yang suatu saat dapat muncul kembali; membantu agar praktik gratifikasi tidak lagi berlangsung, memperbaiki dan membangun KUA yang rusak dan belum memiliki tanah dan gedung sendiri; dan pendataan KUA.
Satu pesan penting yang dilontarkan kepada bimasislam adalah KUA tidak akan maju jika tidak didukung oleh semua elemen. “KUA maju, karena semua peduli, sehingga tidak ada istilah, KUA dilahirkan tetapi tidak diurus”, tutupnya. (bieb/foto:koleksi-pribadi)
