Banda Aceh, bimasislam— Sertifikat halal saat ini telah menjadi syarat dalam bisnis produk halal. Tidak hanya sebagai penanda terhadap produk yang sudah dijamin kehalalannya, tetapi sudah menjadi indikasi untuk produk berkualitas tinggi. Ketentuan halal yang melekat padanya, membuat produk memiliki keamanan dan kebaikan untuk dikonsumsi/digunakan.
Seiring meningkatnya kompetisi bisnis produk halal di pasar regional dan global, sertifikat halal menjadi sangat penting dimiliki produk yang dapat dikonsumsi umat Islam. Apalagi dalam rangka memasuki pasar bebas ASEAN dan global, produk halal harus memiliki sertifikat halal.
Dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh bergerak cepat dalam upaya meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Selain intens dalam melakukan penyuluhan produk halal, Pemda juga mendanai pelaksanaan sertifikasi halal.
Dengan tetap mengedepankan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknyua di Aceh menjadi urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini ulama berperan dalam penetapan kebijakan Aceh. Termasuk dalam program produk halal. Para ulama bersama pemerintah bergerak bersama mengajak masyarakat bergaya hidup halal.
Pengurusan sertifikat halal di Provinsi Aceh tidak dipungut biaya alias gratis. Sertifikasi halal dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan lembaga pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika, dan Makanan (LPPOM).
“Hal ini ternyata telah menjadi komitmen pemerintah daerah Provinsi Aceh untuk menciptakan masyarakat sadar halal”, demikian disampaikan Kepala Sekretariat MPU Aceh, Saifuddin kepada bimasislam (11/1).
Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ke LPPOM MPU. Adapun persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha sebagai pemohon, antara lain: ktp, profil perusahaan, matrik bahan baku dan diagram alir proses produksi. Tata cara sertifikasi halal dimulai dengan menyampaikan pengajuan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU, melengkapi persyaratan yang diminta dan penjadwalan audit.
Pemeriksaan mencakup manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk, pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan. Begitu juga dengan observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. Laporan hasil audit dibahas dalam Sidang Komisi Fatwa MPU. Sidang Komisi Fatwa MPU dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.(lady/bimasislam)
Berita
