Tasikmalaya, Bimas Islam — Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya menggelar kegiatan Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (24/6/2026). Kegiatan ini diikuti penghulu dan penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) se-Jawa Barat secara daring.
Program tersebut bertujuan memperkuat kapasitas aparatur KUA dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan memitigasi potensi konflik sosial keagamaan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Asep Barhia.
Arsad mengungkapkan, penghulu dan penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan umat dan mencegah konflik sosial keagamaan. Karena itu, sistem kewaspadaan dini harus dijalankan melalui pemantauan rutin terhadap dinamika sosial yang berkembang di wilayah masing-masing.
“Kepala KUA harus menjaga hubungan antarumat maupun intraumat beragama. Lakukan monitoring secara berkala terhadap perkembangan yang terjadi di desa-desa. Inilah yang disebut sistem kewaspadaan dini, yaitu melakukan pemantauan terhadap potensi gangguan yang dapat memicu konflik,” tegasnya.
Sesuai arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, seluruh jajaran Kementerian Agama diharapkan menjadi perekat kerukunan umat beragama serta aktif melakukan langkah pencegahan terhadap potensi konflik di masyarakat. Melalui penguatan kapasitas penghulu dan penyuluh agama dalam program EWS, Kementerian Agama terus mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis di tengah keberagaman.
Menurut Arsad, sistem kewaspadaan dini merupakan instrumen penting untuk mengenali gejala awal yang berpotensi memicu konflik sosial keagamaan. Dengan deteksi sejak dini, langkah mitigasi dan penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat sebelum persoalan berkembang.
Dalam kesempatan tersebut, Arsad juga menyinggung keberadaan Ahmadiyah yang kerap menjadi isu sensitif di sejumlah daerah. Ia menegaskan bahwa sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 2008.
“Posisi pemerintah sudah jelas sebagaimana diatur dalam SKB Tiga Menteri Tahun 2008. Penyebaran ajarannya dilarang, tetapi tidak boleh ada tindakan anarkis ataupun pelarangan keberadaan mereka di suatu wilayah karena hal itu bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin negara,” jelasnya.
Ia juga meminta jajaran Kepala KUA di Kabupaten Tasikmalaya untuk terus memantau kondisi sosial keagamaan di wilayah masing-masing dan segera melaporkan apabila ditemukan potensi konflik.
“Khusus kepada para Kepala KUA di Tasikmalaya, saya berharap terus aktif memantau dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga setiap potensi persoalan dapat segera diantisipasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Asep Barhia, mengatakan bahwa Tasikmalaya memiliki dinamika sosial dan keagamaan yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar serta ribuan pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah, potensi gesekan sosial perlu diantisipasi sejak dini.
Menurutnya, keberagaman yang dimiliki masyarakat Jawa Barat merupakan modal sosial yang sangat berharga apabila terus dirawat dan dijaga bersama. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman berpotensi memicu konflik dan perpecahan.
“Keberagaman merupakan kekuatan dan modal sosial yang harus terus dijaga. Jika tidak dirawat dengan baik, keberagaman bisa menjadi pemantik munculnya konflik. Karena itu kegiatan ini penting agar para penghulu dan penyuluh memahami langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai persoalan keagamaan sehingga dapat dilakukan pencegahan sejak awal,” ujarnya.
Asep menjelaskan, kegiatan EWS merupakan program nasional yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah. Melalui program ini, penghulu dan penyuluh dibekali kemampuan untuk mengenali gejala awal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial keagamaan.
“Kegiatan ini bertujuan mencegah berbagai faktor pemicu konflik keagamaan. Ketika potensi persoalan dapat diketahui lebih awal, maka langkah mitigasi dan penyelesaian dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” katanya.
Msk/Mr
Berita
