Jakarta, Bimas Islam -- Kegiatan Jakarta Plurilateral Dialogue merupakan upaya untuk memperkuat Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kementerian Agama, Kamaruddin Amin saat dihubungi wartawan Bimas Islam dalam kegiatan Jakarta Plurilateral Dialogue di Jakarta, Selasa (29/8/2023).
“Kegiatan itu akan membahas terkait praktik pengelolaan konflik berdimensi agama dengan melibatkan sejumlah negara, termasuk Indonesia. Karenanya, Kegiatan tersebut sangat relevan di tengah banyaknya kekerasan atas nama agama yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Dirjen mengatakan, Indonesia sangat berpengalaman dalam mengelola konflik berdimensi agama. “Selain mengelola keragaman, Indonesia juga sangat berpengalaman dalam mengelola Konflik berdimensi agama,” imbuhnya.
Konflik berdimensi agama, menurutnya, terjadi di seluruh dunia. Ia berharap, semua pihak mesti mengambil langkah-langkah antisipatif.
“Karenanya, kerja sama antarnegara sangat dibutuhkan dalam pencegahan konflik berdimensi agama,” ungkapnya.
Selain cegah konflik, lanjutnya, kegiatan tersebut juga mampu memperkuat budaya toleransi.
“Kegiatan tersebut sangat tepat untuk memperkuat toleransi serta implementasi dari Resolusi PBB tentang HAM,” pungkas Dirjen.
Sebagai informasi, acara yang mengusung tema ‘Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16118’ dihadiri para tokoh agama, aktivis HAM, perwakilan Kedubes 64 negara, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di 34 provinsi, penyuluh agama, dan sejumlah akademisi dari berbagai negara itu merupakan kerja sama antara Kemenag dengan Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian Luar Negeri.
