Bengkulu, Bimas Islam – Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin menyampaikan, Majelis Dai Kebangsaan merupakan salah satu ikhtiar untuk mendirikan sebuah kemitraan pemerintah bersama masyarakat. Majelis Dai Kebangsaan, menurutnya, merupakan sebuah kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan Pengurus Wilayah Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Bengkulu, Selasa (6/6/2023).
“Ini juga simbol dan refleksi bahwa dalam mengurus negara, bangsa dan negara ini tidak memadai jika hanya diurus oleh suatu kelompok tertentu, atau hanya oleh pemerintah saja. Maka, harus dirawat bersama-sama dengan civil society dan masyarakat secara umum,” jelasnya.
Dikatakan Kamaruddin, metode pengurusan negara melalui kebersamaan merupakan kebanggaan sekaligus menjadi kekhasan Indonesia.
“Indonesia punya kekhasan tersendiri di mana hubungan antara pemerintah dengan civil society sangat bagus. Civil society selama ini juga sangat besar kontribusinya dalam merawat dan menjaga Indonesia,” terangnya.
Menurut Kamaruddin, negara-negara yang tidak memiliki civil society yang kokoh, cenderung sangat rapuh secara sosial, sehingga mudah dikacaukan, digulingkan, dan diagitasi.
“Pemerintah Indonesia memiliki hubungan yang sangat bagus dengan masyarakat atau civil society, khususnya religion-based civil society atau masyarakat sipil berbasis agama. Hubungan mereka sangat baik. Mereka ini saudara kita, masyarakat sipil ini telah berkontribusi secara fundamental dan telah berfungsi instrumental dalam merawat Indonesia," ungkap Dirjen.
Banyaknya civil society, menurut Kamaruddin, menjadi kekhasan Indonesia yang harus dijaga dan dirawat bersama. Sebab dengan keberadaannya, Indonesia tidak mudah dipenetrasi oleh ideologi transnasional.
