Oleh:
M Fuad Nasar*
Viral di media sosial kolom bertajuk “Kementerian Agama Harusnya Dihapus Saja”. Dalam tulisan tersebut, penulis curhat, merasa kesulitan mengurus Surat Keterangan Belum Pernah Menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai bekal rencana pernikahannya dengan pria asing beda agama. Yang bersangkutan merasa pihak KUA tidak kooperatif dan tidak mau menerbitkan surat yang dibutuhkannya. Lalu, melakukan generalisasi bahwa KUA diskriminatif, dilanjut dengan menggulirkan ide Kementerian Agama harusnya dihapus saja.
Lantas, bagaimana aturan penerbitan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah? Pengurusan surat keterangan bagi pasangan muslim yang akan menikah, bisa melalui KUA. Prosedurnya berjenjang melalui kantor kelurahan karena kelurahanlah yang memiliki data warganya yang belum pernah menikah. Berdasarkan surat keterangan dari kelurahan, KUA akan membuat surat keterangan yang diperlukan.
Dalam kasus di atas karena berkaitan dengan perkawinan campuran atau perkawinan beda agama, perlu dipahami batasan tugas KUA dalam pencatatan nikah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
Apakah KUA diskriminatif? Tidak bisa disimpulkan begitu. Dalam hukum Indonesia memang tidak dikenal perkawinan beda agama. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam konteks itu, ada pembagian tugas, KUA melakukan pencatatan bagi pernikahan Muslim, lainnya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.
Kalau dilihat latar belakang sejarahnya, kenapa pencatatan nikah pada KUA hanya bagi umat muslim sedangkan bagi pemeluk agama lain di Kantor Catatan Sipil justru karena negara menghormati keragaman keyakinan beragama di dalam masyarakat. Sebab, sejak zaman kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara sudah ada jabatan Penghulu atau Naib.
Menurut Prof. Dr. Abubakar Atjeh dalam Sedjarah Mesjid dan Amal Ibadah Dalamnya (1955), penghulu adalah kepala agama dan mempunyai lingkungan kekuasaan dan kewajiban yang meliputi seluruh urusan agama Islam, baik mengenai pendidikan dan pengajaran, maupun mengenai kehakiman dalam soal-soal perdata dan pidana. Di daerahnya ia adalah guru dan pemuka Islam, mengurus pernikahan, talak dan rujuk, mengurus kemasjidan, mengurus zakat dan fitrah, menentukan hari raya, terutama mengenai ibadat puasa dan sembahyang hari raya, mengenai pengadilan agama, mengamati pengajaran agama dan lain-lain. Kekuasan penghulu berkurang setelah Indonesia dijajah bangsa Barat (maksudnya Belanda, pen) yang menjalankan politik “netral terhadap agama”, pemisahan antara urusan pemerintahan dan urusan agama, menurut pengalaman yang berlaku di Eropah. Sejak itu penghulu hanya menjadi pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk, dan dalam beberapa hal menjadi penasehat wakil pemerintah daerah.
Pemerintah Hindia Belanda dengan serangkaian Ordonnantie yang dikeluarkan menetapkan peraturan tentang pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam dan pengawasannya, sebagaimana pengawasan atas sekolah-sekolah (pesantren) yang memberikan pengajaran agama Islam. Politik netral agama versi Pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah tidak campur tangan dalam urusan agama, kecuali untuk kepentingan undang-undang dan ketertiban umum. Setelah kemerdekaan, jabatan Penghulu itulah yang ditransformasi menjadi KUA.
Kementerian Agama semenjak menteri agama pertama H.M. Rasjidi, selanjutnya menteri K.H. Fathurahman Kafrawi, di masa itu lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang ditetapkan di Linggarjati oleh Presiden Soekarno dan berlaku mulai 1 Februari 1947 untuk wilayah pulau Jawa dan Madura, tidak mendisrupsi pengaturan pernikahan bagi pemeluk agama di luar Islam yang sudah berjalan di bawah pimpinan pendeta-pendeta sejak zaman Hindia Belanda, tanpa harus dimasukkan ke dalam tugas KUA karena hukum agamanya tidak menghendaki demikian.
Karenanya, generalisasi bahwa KUA diskriminatif, lalu Kementerian Agama harus dibubarkan adalah tidak tepat. K.H.A. Wahid Hasjim sebagaimana dimuat dalam buku Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (Kementerian Agama, 1957: 856), mengatakan bahwa lahirnya Kementerian Agama sebagai jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara. Kementerian Agama dibentuk, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan urusan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian tersendiri, sehingga pertanggungan jawab, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.
Salah satu fakta penting dalam sejarah kontemporer Indonesia ialah adanya Kementerian Agama dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia.Pembentukan Kementerian Agama, sebagaimana diungkapkan R. Moh. Kafrawi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama), "…. dihasilkan dari suatu kompromi antara teori sekuler dan Kristen tentang pemisahan gereja dengan negara, dan teori muslim tentang penyatuan antara keduanya. Jadi Kementerian Agama itu timbul dari formula Indonesia asli yang mengandung kompromi antara dua konsep yang berhadapan muka: sistem Islami dan sistem sekuler."
Kementerian Agama bekerja melaksanakan mandat konstitusi agar negara memfasilitasi dan melindungi kepentingan agama dan semua umat beragama. Sebab, pembentukan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan darul ahdi (negara kesepakatan). Konstruksi pemerintahan di Indonesia dari masa ke masa tidak pernah meninggalkan segi keagamaan, sehingga terasa absurd pengandaian negara tanpa Kementerian Agama. Untuk itu relevan dan penting dipahami oleh semua anak bangsa berkenaan dengan alasan historis, sosiologis, ideologis, politis, yuridis dan strategis kenapa ada Kementerian Agama di negara yang berdasarkan Pancasila. Adalah tidak berlebihan memandang Kementerian Agama setara dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan dalam pemerintahan negara kita.
Walhasil, keberadaan Kementerian Agama, KUA dan layanan pencatatan nikah perlu dipahami secara komprehensif. Bahkan layanan KUA tidak hanya pencatatan nikah, tapi juga bimbingan umat dalam hal pembinaan perkawinan, zakat, wakaf, manasik haji, dan sebagainya. Ini penting agar kita tidak terjebak dengan sudut pandang yang terdisrupsi dengan hal-hal yang kasuistik lalu over generalisir. Kementerian Agama dengan segala lingkup tugas dan fungsinya sangat penting dan diperlukan tidak hanya di masa lalu, tapi terlebih di masa kini dan masa depan, apalagi di saat umat manusia dihadapkan dengan beragam persoalan yang memerlukan hadirnya jawaban agama dan peran institusi keagamaan.
* Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam - Kementerian Agama RI
Editor: Khoiron
