Bengkulu, Bimas Islam -- Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin mengukuhkan Pengurus Wilayah Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Bengkulu, Selasa (06/6/2023). Majelis Dai Kebangsaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 859 tahun 2022. Kamaruddin Amin ditunjuk sebagai ketua majelis, sedangkan Direktur Penerangan Agama Islam, Ahmad Zayadi menjadi Sekretaris Umum.
Pengukuhan Pengurus Wilayah Majelis Dai Kebangsaan Provinsi Bengkulu dihadiri Gubernur Bengkulu yang diwakili Sekda Provinsi Bengkulu, Direktur Penais, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bengkulu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu, serta pejabat Eselon III di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, Kamaruddin mengungkapkan, saat ini setiap orang bisa mendapat pengetahuan dari berbagai sumber, bahkan bisa memperoleh literasi keagamaan bukan dari ahlinya.
"Masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan agama melalui YouTube, Google, atau dari penceramah-penceramah yang mungkin tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, atau tidak memiliki pengetahuan yang luas, tapi memiliki kemampuan artikulasi komunikasi yang bagus sehingga menarik, entertaining, dan menjadi rujukan serta referensi," ungkapnya.
“Untuk saat ini tidak bermasalah, sepanjang tidak bertentangan dengan substansi ajaran agama. Penceramah-penceramah kita yang mengentertain publik yang menghibur masyarakat, saya kira itu bagus dan positif saja,” jelasnya.
Namun, imbuh Kamaruddin, yang menjadi persoalan adalah ketika agama dijadikan alat untuk tujuan-tujuan seperti menjustifikasi ideologi tertentu. Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya dan dapat mengancam kebinekaan.
"Oleh karena itu harus ada upaya serius dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama,” terangnya.
Kamaruddin mengatakan, Majelis Dai Kebangsaan merupakan salah satu ikhtiar untuk mendirikan sebuah kemitraan pemerintah dengan masyarakat. Majelis kebangsaan ini, sambungnya, merupakan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga pengurusnya juga berasal dari struktur pemerintahan dan masyarakat.
