Jakarta, Bimas Islam — Kementerian Agama menargetkan seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dipimpin oleh kepala definitif sebagai bagian dari penguatan layanan keagamaan yang berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, dalam Pelantikan Kepala KUA se-Indonesia di Auditorium HM Rasjidi, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Abu mengatakan, pelantikan Kepala KUA yang digelar saat ini menjadi momentum penting dalam implementasi transformasi kelembagaan KUA. Menurutnya, penguatan kepemimpinan merupakan salah satu kunci agar layanan keagamaan di tingkat kecamatan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
“Pelantikan Kepala KUA saat ini adalah gelombang pertama. Setelah ini kita harus terus mengupayakan pengisian jabatan Kepala KUA sampai tuntas terisi,” ujar Abu Rokhmad dalam sambutannya, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, target tersebut sejalan dengan arah transformasi KUA yang sedang dijalankan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar. KUA tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat layanan pencatatan nikah, melainkan sebagai pusat layanan keagamaan yang hadir lebih dekat dengan masyarakat.
Menurut Abu, PMA Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA menjadi fondasi penting dalam memperluas fungsi dan layanan KUA. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai aturan turunan yang memastikan transformasi kelembagaan dapat berjalan secara efektif di lapangan.
“Sebanyak 5.917 KUA harus dipimpin oleh 5.917 Kepala KUA definitif. Karena itu, proses pengisian jabatan ini harus terus kita lanjutkan sampai seluruh kebutuhan terpenuhi,” tegasnya.
Abu menuturkan bahwa KUA kini memiliki fungsi yang semakin luas. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 980 Tahun 2025 tentang Jenis Layanan KUA, fungsi-fungsi kelembagaan tersebut telah diterjemahkan ke dalam puluhan layanan yang dapat diakses masyarakat secara langsung.
Ia menilai penguatan layanan tersebut perlu didukung oleh skema kepemimpinan yang mampu menjamin ketersediaan layanan secara proporsional. Karena itu, Kementerian Agama membuka kesempatan yang sama bagi pejabat fungsional Penghulu maupun Penyuluh Agama Islam untuk mengemban amanah sebagai Kepala KUA.
“Dengan kesempatan yang sama bagi penghulu dan penyuluh agama Islam, diharapkan seluruh fungsi KUA dapat terlaksana maksimal dan seluruh jenis layanan KUA dapat disediakan secara proporsional,” kata Abu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transformasi kepemimpinan KUA juga akan memperkuat konsolidasi lintas fungsi di lingkungan Bimas Islam. Seluruh direktorat di tingkat pusat maupun bidang yang membidangi urusan Islam di daerah diharapkan dapat bersinergi menjadikan KUA sebagai basis utama layanan keagamaan yang berdampak.
“Kami mengajak para Kepala KUA yang baru dilantik untuk menjadikan amanah tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan transformasi KUA pada akhirnya akan diukur dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat serta kemampuan KUA menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan keagamaan, keluarga, dan sosial kemasyarakatan,” tandasnya.
Berdasarkan data pelantikan, sebanyak 258 pejabat dilantik sebagai Kepala KUA, terdiri atas 150 Penghulu dan 108 Penyuluh Agama Islam. Dari jumlah tersebut, 243 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang perempuan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan peserta terbanyak, yakni 44 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 39 orang dan Jawa Tengah 30 orang. Pelantikan ini diharapkan memperkuat kualitas layanan keagamaan sekaligus mempercepat transformasi KUA sebagai garda terdepan pelayanan Kementerian Agama di tingkat kecamatan.
An/Mr
Berita
