Oleh:
M. Fuad Nasar*
K.H. Dr. Idham Chalid (1922 – 2010) telah lama meninggalkan kita, namun jejak langkahnya sebagai ulama dan tokoh bangsa tetap dikenang. Tokoh Islam asal Kalimantan Selatan kelahiran 27 Agustus 1922 itu merupakan politikus yang matang karena berproses dari bawah. Dalam riwayat hidupnya, setelah tamat Sekolah Rakyat dan belajar di madrasah, melanjutkan pendidikan di Madrasah Mualimin Tinggi Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur. Sejak kecil sudah terlihat ia mempunyai bakat komunikasi dan berpidato. Idham Chalid pernah menjadi guru pada almamaternya di Gontor. Sejak dekade 1950-an aktif dalam Gerakan Pemuda Ansor.
Di masa revolusi kemerdekaan Idham Chalid menjadi anggota Dewan Daerah Banjar dan Amuntai (1947 - 1949). Sewaktu Perang Kemerdekaan ia menjadi penghubung antara para pejuang politik dengan pejuang gerilya di daerahnya. Pasca penyerahan kedaulatan ia diangkat menjadi anggota DPR-RIS tahun 1950 mewakili daerah Banjar. Kemudian, menjadi anggota Parlemen Negara Kesatuan RI tahun 1950-1955, angota DPR-RI hasil Pemilu 1955. Idham Chalid duduk sebagai anggota Konstituante (1956 - 1959) yang merupakan majelis pembentuk undang-undang dasar.
Di masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, Idham Chalid menjabat Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Ali-Roem-Idham (1956-1957), Kabinet Djuanda (1957-1959) dan Kabinet Dwikora (1966). Selain itu, menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Wakil Ketua MPRS (1962-1966). Menjelang akhir kekuasaan Orde Lama, Idham Chalid menjabat Menteri Koordinator pada Kabinet Kerja dan Kabinet Dwikora.
Perubahan politik dan pergantian rezim menyebabkan orang yang berada di pusat kekuasaan harus meninggalkan gelanggang. Meminjam ungkapan wartawan senior H. Rosihan Anwar, “Lakon telah selesai. Tuan-tuan masuk kotaklah”. Sejarah mencatat Idham Chalid adalah politikus ulung dan negarawan yang ditakdirkan bertahan di segala cuaca sejak era Presiden Soekarno sampai era Presiden Soeharto.
Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto memberi kepercayaan kepada Idham Chalid untuk menjabat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabinet Pembangunan I (1968-1973) dan Menteri Sosial ad interim (1970 -1971). Setelah Pemilihan Umum 1971, menjadi Ketua DPR/MPR-RI periode 1971-1977. Jabatan lain, Ketua DPA-RI periode 1978-1983 dan anggota Tim P7 (Penasihat Presiden Tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang ketuanya Dr. H. Roeslan Abdulgani. Idham Chalid tercatat sebagai salah seorang tokoh deklarator fusi empat partai Islam: NU, PSII, Perti dan Parmusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari 1973.
Dalam organisasi keulamaan Idham Chalid duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mulai tahun 1985. Amanah untuk menjabat sebagai Ketua Umum MUI pernah ditawarkan kepadanya, namun ia tidak bersedia karena jabatannya sebagai Ketua DPR/MPR-RI dan Ketua Umum PBNU.
Gelar Doctor Honoris Causa dianugerahkan kepadanya oleh Universitas Al-Azhar Cairo. Di masa lampau Universitas Al-Azhar menganugerahkan doktor kehormatan kepada beberapa ulama Indonesia mulai dari Dr. H. Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka) orang Indonesia pertama yang menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Al-Azhar Mesir (1926), K.H. Dr. Idham Chalid (1957) dan Dr. Hamka (1959).
Sebuah kisah ketika Idham Chalid melakukan perjalanan ke tanah suci Mekkah naik kapal laut bersama Buya Hamka dan mereka bergiliran mengimami shalat shubuh berjamaah, menjadi teladan dalam hal toleransi menyikapi persoalan khilafiyah/furuiyah di tengah umat. Saat Idham Chalid mengimami shalat shubuh, ia tidak membaca doa qunut karena menghormati makmumnya Buya Hamka yang tidak qunut. Giliran Buya Hamka menjadi imam shalat subuh, beliau membaca doa qunut karena menghormati tradisi sahabatnya Idham Chalid.
Peran Idham Chalid tak dapat dilupakan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat sejalan dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), terutama di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana (KB). Presiden Soeharto menugaskannya sebagai koordinator masalah Keluarga Berencana. K.H. Hasan Basri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984 - 1998 menuturkan kepada penulis bahwa sejarah program Keluarga Berencana tidak dapat dipisahkan dari peran dan jasa dua tokoh ulama yakni K.H. Dr. Idham Chalid dan H.S.M. Nasaruddin Latif. Dua sosok tersebut representasi dua ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah.
Sejarah mencatat pada waktu Idham Chalid menjadi Sekjen PBNU, dalam Muktamar ke-19 di Palembang 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi secara organisatoris dan melakukan kegiatannya sendiri menjadi partai politik. Meski Masyumi dan NU pecah secara politik, namun antara tokoh-tokoh Masyumi dengan tokoh-tokoh NU tetap terjalin hubungan baik dan kerjasama. Juru Bicara Masyumi Dr. Anwar Harjono, SH mengatakan antara Masyumi dan NU memang ada perbedaan-perbedaan, tetapi lebih banyak lagi persamaannya.
Dalam perjuangan politik menyuarakan aspirasi umat Islam di DPR dan di Panitia Perumus Dasar Negara pada Konstituante, Fraksi Masyumi dan Fraksi NU sering satu suara, berpisah tapi tetap kompak. Generasi masa kini patut belajar dari keteladanan menjaga silaturahmi dan saling menghormati di antara para pemimpin umat di masa lampau, khususnya antara tokoh-tokoh besar NU dan Masyumi, tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah.
Perbedaan organisasi dan bendera politik tidak menjadi penghalang bagi persahabatan di antara para tokoh dan pemimpin umat. K.H. Masjkur, Ketua Umum PBNU tahun 1952 – 1956 dan mantan Menteri Agama berpesan, ”Partai, organisasi, pemikiran, atau apapun saja boleh berbeda, namun tali silaturahmi janganlah sampai putus. Yang terpenting di atas segala-galanya adalah ukhuwah.”
Idham Chalid menjadi Sekjen PBNU dalam periode kepengurusan Ketua Umum K.H. Masjkur. Ia kemudian menjadi Ketua Umum Tanfidziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dari tahun 1956 sampai 1984. Idham Chalid merupakan tokoh yang paling lama di puncak kepemimpinan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yaitu selama 28 tahun. Ketua Umum PBNU setelah Idham Chalid ialah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Presiden Soeharto konon pernah menawarkan kepada Idham Chalid posisi Wakil Presiden. Ia tidak tertarik untuk tampil kembali ke panggung kekuasaan karena merasa zamannya sudah lewat. Pesan Idham Chalid menarik direnungkan, “Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.”
Prinsip utama kepemimpinan menurut Idham Chalid ialah melayani umat. ”Pelayanan nomor satu, hasilnya nomor dua. Menolak permintaan dengan cara baik jauh lebih baik daripada menerima permintaan dengan cara yang kaku.” ungkapnya.
Suatu kali Idham Chalid sebagai pejabat negara sedang rapat, datang rombongan kiyai kampung hendak bertemu dengannya. Ia bergegas keluar untuk menjumpai tamunya. Seorang pejabat yang ikut rapat berkomentar, “Pak Idham ini payah, lagi rapat penting malah keluar.” Sambil jalan Idham Chalid menukas, “Kalau tidak ada mereka, kita tidak akan duduk di sini.”
Penulis menjadi saksi mengenai sikap menjaga etika jabatan menyangkut kebijakan negara sangat dijaganya. Ada sebuah policy kepala negara yang diutarakannya dalam percakapan dengan penulis di rumahnya seputar rencana keputusan presiden mengenai perubahan Tim P7. Pesan Pak Idham Chalid, “Jangan dibilang siapa-siapa dulu, tidak enak sama Pak Harto.” ujarnya.
Dalam sebuah buku kecil memuat pesan-pesan perjuangan Idham Chalid, penulis membaca satu anekdot menarik, “Dalam zaman ini, kalau saudara-saudara memelihara kambing, saudara tidak cukup hanya perlu mengenal kambing, tapi juga harus tahu babi. Kalau satu kali babi masuk ke dalam kandang kambing, jangan saudara kira itu adalah kambing yang tidak berbulu dan tidak bertanduk. Karena banyak hewan-hewan yang sudah menyerupai kambing, tapi sebetulnya bukan kambing.”
Idham Chalid bukan sekadar politikus kebanyakan, tapi seorang kiyai penggerak pendidikan umat. Semasa mudanya pernah mengajar di almamaternya Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan Direktur Normal Islam School di Amuntai Kalimantan Selatan. Meski lama berkiprah di dunia politik, ia tidak melupakan akar pengabdiannya di dunia pendidikan.
Sekitar tahun 1959 ia mendirikan Perguruan Darul Ma’arif yang sekarang beralamat di Jalan RS. Fatmawati 45 Cipete, Jakarta Selatan. Perguruan Darul Ma’arif meliputi jenjang pendidikan TK, SD, SLTP, SLTA dan kemudian Sekolah Tinggi. Murid-muridnya banyak yang berasal dari anak-anak kalangan ekonomi menengah ke bawah dan dhuafa.
Salah satu sisi yang mengesankan ialah sikap konsisten Idham Chalid semasa hidupnya menjaga idealisme pendidikan Perguruan Darul Maarif sekolah yang merakyat dan tidak boleh dikomersilkan. Hal itu dibuktikan dari biaya pendidikan di Perguruan Darul Ma’arif jauh lebih murah dibanding sekolah negeri dan perguruan swasta lainnya di wilayah Jakarta.
Idham Chalid menolak pengembangan Darul Maarif dengan alasan sederhana dan masuk akal. Khawatir sekolah yang didirikannya tidak lagi menjadi lembaga pendidikan murah dan terjangkau oleh anak-anak dari kalangan menengah ke bawah.
“Saya mendirikan perguruan bukan untuk mencari keuntungan seperti sekolah-sekolah elit Islam, tetapi saya ingin menampung anak-anak tukang bajaj, tukang sapu, anak-anak tukang sayur di daerah sini untuk bisa bersekolah, minimal mendapatkan ilmu dan ijazah. Saya ingin menampung orang-orang yang tidak kaya dan tidak pintar.”tegasnya. Oleh sebab itu ia menolak ketika ada orang yang ingin membantu mengembangkan Perguruan Darul Ma’arif menjadi sekolah elit, sebagaimana terekam di buku Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid (2008).
Pertama kali penulis bertemu K.H. Dr. Idham Chalid tahun 1994 di kediamannya di dalam kompleks Perguruan Darul Maarif di daerah Cipete Jakarta Selatan. Penulis menghubungi Idham Chalid sebagai salah satu narasumber penulis buku biografi H.S.M. Nasaruddin Latif. Saat itu sempat terbersit dalam hati; apa benar di sini tempat tinggal Pak Idham Chalid karena di situ kompleks sekolah. Meski mantan pejabat tinggi negara, kediamannya sederhana, tidak menampilkan kemewahan. Penulis diterima dengan penuh rasa kekeluargaan.
Sisi human interest Idham Chalid antara lain suka memberi cinderamata milik pribadinya, seperti jam tangan, jaket, sorban, tasbih dan lain-lain kepada tamunya. Pembawaannya tenang, santun dan sorot matanya teduh. Penulis beberapa kali silaturahmi di kediaman Idham Chalid, baik semasa sehatnya maupun setelah jatuh sakit.
Idham Chalidmenghembuskan napas terakhir menghadap Khaliqnya dengan tenang Minggu 11 Juli 2010 M/28 Sya’ban 1431 H pukul 08.00 WIB di kediamannya. Penulis hadir melepas pemberangkatan jenazah almarhum dari Perguruan Darul Maarif Cipete Jakarta Selatan ke tempat peristirahatan terakhir di pemakaman keluarga Kompleks Pondok Pesantren Anak Yatim Darul Quran Cisarua Bogor sesuai wasiatnya. Pemakaman jenazah almarhum Idham Chalid dilaksanakan Senin 12 Juli 2010 secara militer dengan inspektur upacara Menteri Agama Suryadharma Ali. Idham Chalid berpulang pada usia 88 tahun.
Setahun setelah ia wafat, pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum K.H. Dr. Idham Chalid. Selain untuk Idham Chalid, gelar Pahlawan Nasional pada tahun itu dianugerahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Prof. Dr. Hamka, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar terhadap negara dan bangsa Indonesia.
Semoga perjuangan dan pengabdian K.H. Dr. Idham Chalid menjadi teladan dan inspirasi bagi para pemimpin dan generasi muda. Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia ialah defisit negarawan dan keteladanan yang otentik. Saatnya kita belajar dari para pahlawan dan pejuang bangsa.
*Sekretaris Ditjen Bimas Islam
