Bogor, Bimas Islam — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, melihat Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Kementerian Agama memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi pusat percetakan Al-Qur’an yang lebih kuat di tingkat nasional hingga Asia Tenggara. Hal itu disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UPQ Kemenag, Ciawi, Kabupaten Bogor, Kamis (20/8/2026).
Singgih menilai potensi tersebut ditopang oleh keberadaan fasilitas UPQ yang telah dibangun melalui investasi negara, sekaligus fungsi barunya sebagai Pusat Literasi Keagamaan Islam (PLKI). Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang besar perlu diikuti penguatan fasilitas produksi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Ia mengatakan, kebutuhan Al-Qur’an di Indonesia masih sangat besar. Karena itu, keberadaan UPQ tidak hanya penting dari sisi produksi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara memastikan ketersediaan Al-Qur’an yang berkualitas dan sesuai standar bagi masyarakat.
“Kalau bangunannya bagus, semuanya bagus, isinya juga harus ada. Kalau tidak, nanti menjadi mubazir,” ujar Singgih.
Menurut Singgih, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi mesin percetakan yang telah berusia cukup lama. Ia mendorong adanya pembaruan mesin dengan teknologi yang lebih modern agar kapasitas produksi meningkat, kualitas semakin baik, serta tingkat kesalahan dalam proses pencetakan dapat ditekan. Ia juga membuka peluang penguatan dukungan anggaran dan kolaborasi agar kebutuhan tersebut dapat direalisasikan.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Abu Rokhmad, mengatakan, Kemenag sejak awal telah memproyeksikan kebutuhan revitalisasi UPQ, termasuk penguatan sarana produksi. Menurutnya, pembangunan kompleks UPQ-PLKI melalui pembiayaan SBSN pada 2023–2024 merupakan bagian dari upaya menghadirkan fasilitas yang tidak hanya mendukung pencetakan Al-Qur’an, tetapi juga memperluas layanan literasi keagamaan Islam.
Abu menjelaskan, UPQ semula memiliki tugas penerbitan, percetakan, dan pendistribusian mushaf Al-Qur’an serta pelayanan jasa percetakan kepada masyarakat. Melalui transformasi kelembagaan menjadi PLKI, layanan tersebut diperluas dengan menghadirkan museum, galeri, perpustakaan, ruang baca, serta berbagai fasilitas literasi keagamaan. Kompleks seluas sekitar dua hektare itu dibangun dengan dukungan anggaran SBSN sekitar Rp178 miliar.
“Peremajaan cetak Al-Qur’an ini rasanya tidak boleh ditunda lagi, karena kebutuhannya sangat nyata,” kata Abu. Ia menambahkan, Kemenag terus mendorong agar pencetakan Al-Qur’an dapat dilakukan dengan kualitas yang semakin baik dan kuantitas yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat.
Abu juga menjelaskan, penguatan UPQ merupakan bagian dari ikhtiar Kemenag di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap literasi keislaman. Menurutnya, kebutuhan Al-Qur’an tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi juga masjid, musala, lembaga pendidikan, pesantren, dan berbagai kelompok masyarakat.
Kepala Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Ciawi, Ismail Nur, mengatakan kapasitas mesin yang tersedia saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama. Berdasarkan pemaparan dalam kunjungan tersebut, mesin yang digunakan UPQ memiliki kapasitas produksi sekitar 450 ribu hingga 500 ribu eksemplar per tahun, sehingga masih jauh dari target produksi satu juta eksemplar.
Ismail menjelaskan, proses produksi dengan mesin yang ada juga menghasilkan waste kertas cukup besar, terutama pada tahap kalibrasi dan penyesuaian mesin. Karena itu, UPQ telah menyiapkan usulan pengadaan mesin baru untuk meningkatkan efisiensi, presisi, dan kapasitas produksi dalam beberapa tahun ke depan. “Mudah-mudahan ke depannya kami memiliki mesin yang baru dan bisa meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya.
Selain produksi, Ismail memaparkan transformasi UPQ menjadi PLKI telah memperluas manfaat fasilitas bagi masyarakat. Hingga 19 Agustus 2026, Gedung PLKI telah dikunjungi 6.447 orang dari 85 rombongan, yang berasal dari madrasah, sekolah, pesantren, perguruan tinggi, majelis taklim, organisasi keagamaan, hingga masyarakat umum. PLKI juga menyediakan layanan literasi sejarah Al-Qur’an, pengkajian keislaman, perpustakaan, ruang baca-tulis Braille dan bahasa isyarat, serta berbagai kegiatan literasi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko bersama sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya Mahdalena, Muhammad Husni, dan sejumlah anggota lainnya. Dari Kementerian Agama hadir Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah Amir, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, Kepala Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ) Ismail Nur, serta jajaran di lingkungan Ditjen Bimas Islam.
An/Mr
Berita
