Jakarta, bimasislam— “Dalam rangka mewujudkan lembaga pelayan publik yang berintegritas, KUA harus didukung SDM dan jumlah penghulu yang memadai. Saat ini,jumlah penghulu yang ada berjumlah hanya 4.630 orang, sementara peristiwa nikah setiap tahunnya berkisar 2 juta lebih. Kondisi ini tentu sangat timpang antara jumlah penguhulu dengan beban tugas yang banyak”, demikian dikatakan oleh Menag saat memberikan sambutan dalam Rakor Urais dan Binsyar bersama instansi terkait di Auditorium HM. Rasyidi, gedung Kemenag, Jakarta (9/7).
Lebih lanjut Menag mengatakan, pada tahun 2016 telah diagendakan untuk mendiklat sebanyak 2.500 calon penghulu.Mengingat penghulu sebagai jabatan fungsional yang membutuhkan kapasitas tertentu, maka harus dilakukan assessmentyang cermat dan lebih intens dan berkualitas terhadap para calon penghulu, sehingga mereka akan menjadi petugas yang memiliki integritas dan wawasan yang baik.
Oleh karena itu, Menag menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk menginventarisasi kebutuhan penghulu,untuk selanjutnya dilakukan assessment.Dengan adanya jumlah penghulu yang memadai,kita harapkan pelayanan pencatatan nikah akan terlaksana secara maksimal, tukasnya.
Dalam Rakor tersebut hadir seluruh Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia dan Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Menurut salah satu panitia, Adib Machrus, kehadiran para Sekda Provinsi se-Indonesia diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan akuntabilitas layanan pernikahan pada KUA yang bebas korupsi.
“Sekda Provinsi kami undang agar mereka mengetahui masalah-masalah di lapangan terkait keterlibatan RT, RW, dan Lurah dalam layanan administrasi pernikahan yang sering menimbulkan biaya tinggi di luar ketentuan. Dengan mereka hadir di sini dapat memberikan kontribusinya untuk perbaikan layanan pernikahan”, tutupnya. (thobib/foto:ilustrasi)
Berita
