Oleh:
M. Fuad Nasar*
Sebagian besar rakyat Indonesia pada dekade delapan puluhan sampai sembilan puluhan tidak asing dengan figur Harmoko. Menteri Penerangan itu sering tampil di televisi, radio dan surat kabar. Harmoko adalah Menteri Penerangan terlama yaitu tiga periode dalam Kabinet Pembangunan IV, V dan VI, yang menjabat dari tahun 1983 sampai dengan 1997.
Dalam masyarakat dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan agama, seperti di Indonesia, tugas Menteri Penerangan sering bersentuhan dengan kehidupan beragama dan isu-isu keagamaan. Di depan peserta Rapat Kerja Departemen Agama seluruh Indonesia, bulan Desember 1983, Menteri Penerangan Harmoko mengemukakan, jalan yang paling pendek untuk menggerakkan pembangunan adalah melalui pintu agama dan bahasa agama. Pada kesempatan lain, Harmoko menjelaskan mengenai dakwah pembangunan. Menurutnya, di sinilah titik temu antara tugas penerangan dan tugas dakwah. Dakwah dan penerangan – menurut Harmoko – mempunyai kesamaan, karena pada hakikatnya keduanya sama-sama mengajak umat kepada “amar makruf nahi munkar” (menyuruh berbuat kebajikan dan mencegah berbuat kejahatan). Dilukiskannya, antara dakwah dan penerangan bagaikan dua sisi daun sirih yang berbeda, tetapi bilamana digigit rasanya adalah sama.
Muktamar Media Massa Islam Sedunia
Sumbangsih Harmoko di bidang keagamaan patut dikenang khususnya dalam membina kerjasama dengan Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) untuk memantapkan kehidupan beragama. Kerjasama yang baik telah terjalin semenjak sebelum ia menjadi menteri. Dalam tulisannya di buku H. Alamsjah Ratu Perwiranegara 70 Tahun: Pesan dan Kesan (1995) Harmoko mengungkapkan bahwa ia sering bertukar pikiran dengan Alamsjah selaku Menteri Agama pada saat diselenggarakannya Muktamar Media Massa Islam Sedunia. Menurut Harmoko, karena hasil lobi yang dilakukan Alamsjah dengan Kerajaan Saudi Arabia, sehingga Indonesia diminta menjadi tuan rumah Muktamar Media Massa Islam Sedunia.
Harmoko waktu itu sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat) ditunjuk oleh pemerintah menjadi Ketua Umum Panitia Penyelenggara Muktamar Media Massa Islam Sedunia Pertama di Jakarta. Pelaksanaan muktamar berlangsung tanggal 1 - 3 September 1980 M atau 20 - 23 Syawal 1400 H. Muktamar tersebut mempunyai arti penting sebagai peristiwa bersejarah di awal Abad 15 Hijriyah yang disambut secara nasional dengan meriah sebagai Abad Kebangkitan Umat Islam. Kegiatan internasional itu dilaksanakan atas kerjasama Rabithah Alam Al-Islami di Mekkah dan Pemerintah Republik Indonesia.
Pelaksanaan muktamar di Balai Sidang Senayan Jakarta dibuka oleh Presiden Soeharto tanggal 1 September 1980. Peserta yang hadir sebanyak 327 orang meliputi para tokoh penerangan Islam dan pemimpin media massa dari 49 negara. Beberapa tokoh Islam Indonesia, seperti Mohammad Natsir, Prof. Dr. Hamka (Ketua Umum MUI), K.H.A. Sjaichu, Prof. Dr. H.M. Rasjidi, H.M. Yunan Nasution, dan lain-lain, hadir dalam muktamar. Wartawan senior Rosihan Anwar ditunjuk sebagai Ketua Delegasi Indonesia.
Dalam acara pembukaan muktamar dibacakan pesan dari Raja Khalid di Arab Saudi dan sambutan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization (PLO) Yasser Arafat. Selain itu dibacakan pesan tertulis pemimpin Turki Siprus Rauf Denktas, Perdana Menteri Turki Sulaeman Demirel, Presiden Pakistan Zia Ul Haq, dan Sekjen Organisasi Konferensi Islam Chabib Chatti.
Sekjen Rabithah Alam Al-Islami Syaikh Muhammad Ali Al-Harakan memimpin persidangan muktamar yang dibagi dalam empat komisi, yaitu: (1) Komisi Fikrul Islam, (2) Komisi Pengembangan Media Massa, (3) Komisi Proyek-proyek Media Massa, dan (4) Komisi Kode Etik. Hasil muktamar tertuang di dalam keputusan Piagam Penerangan Islam yang dihimpun sebagai Deklarasi Jakarta.
Dalam Piagam Penerangan Islam, dirumuskan tugas dan peran media massa Islam ialah berpegang teguh dan berusaha untuk memperdalam keyakinan terhadap nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip moralitas, menghidangkan fakta dengan semurni-murninya dalam batas-batas peradaban Islam, memerangi kolonialisme dan ateisme dalam segala bentuk dan manifestasinya serta gerakan-gerakan facis dan rasialis, berpegang teguh dengan kesadaran yang sempurna untuk menghadapi pikiran-pikiran dan aliran-aliran yang memusuhi Islam, dan sebagainya. Ditekankan, media massa Islam agar tidak melakukan siaran atau penyebaran segala sesuatu yang mengganggu peradaban umum atau menganjurkan dekadensi moral, kriminalitas, kekerasan, bunuh diri, baik langsung atau tidak langsung.
Muktamar Media Massa Islam Sedunia merekomendasikan agar Universitas Islam di manapun mendirikan bagian publisistik. Selain itu agar menggunakan potensi muslim di berbagai bidang kerja penerangan. Juga digagas penerbitan harian atau majalah dalam beberapa bahasa yang terbit di hari yang sama di ibukota dunia internasional dan Dunia Islam.
Dalam sambutan panitia pada acara penutupan muktamar yang dihadiri Wakil Presiden Adam Malik, Harmoko mengutip ungkapan sahabat nabi, Ali bin Abi Thalib, “Pemimpin itu harus bisa melihat dengan mata rakyat, harus mengerti bahasa rakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Memajukan kemakmuran rakyat adalah tugas setiap pemimpin.” Harmoko memaknainya dalam konteks tugas pemimpin media massa sebagai berikut, “Media massa harus bisa melihat dengan mata rakyat, harus mengerti bahasa rakyat dan merasakan penderitaan rakyat. Memajukan kemakmuran rakyat, adalah tugas setiap media massa.” ujarnya.
Kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Muktamar Media Massa Islam Sedunia tidak lepas dari peran Harmoko selaku Ketua Umum Panitia Penyelenggara. Hasil keputusan muktamar menjadi referensi bagi Konferensi Menteri Penerangan negara-negara Anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam, sekarang Organisasi Kerjasama Islam) khususnya menyangkut pengembangan peran dan fungsi media massa Islam.
Safari Ramadhan
Dimasa Orde Lama dan Orde Baru, beberapa wartawan pejuang yang pernah menjadi menteri sebelum Harmoko, yaitu Mr. Sumanang, Sjamsuddin Sutan Makmur, Adam Malik dan B.M. Diah. Harmoko sebelum diangkat menjadi Menteri Penerangan menggantikan Ali Moertopo, telah berpengalaman sebagai “kuli tinta”, sebagai wartawan Harian Merdeka dan Harian Angkatan Bersenjata. Pekerjaan sebagai korektor, karikaturis, penulis berita pendek dan penulis artikel sampai pada penulis editorial atau tajuk rencana pernah dijalaninya.
Harmoko adalah pendiri dan sebagai pemimpin umum/pemimpin redaksi surat kabar Pos Kota. Harian Pos Kota yang lahir April 1970 identik sebagai korannya rakyat kecil di ibukota. Harmoko juga pernah menjadi pemimpin umum Harian Terbit dan pemimpin redaksiMimbar Kita.
Harmoko terpilih menjadi menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Pusat) periode 1973 sampai 1983. Sebelumnya sebagai Ketua PWI Jaya tahun 1970 - 1972. Selain itu, Harmoko duduk sebagai anggota Dewan Pers dan Badan Sensor Film (BSF) Depertemen Penerangan.
Sejak menjadi Ketua Umum PWI Pusat, Harmoko sering mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Agama waktu itu Alamsjah Ratu Perwiranegara, khususnya dalam meningkatkan peranserta media massa untuk berita-berita keagamaan. PWI Pusat di bawah kepemimpinan Harmoko pernah mengadakan kerjasama pelatihan wartawan dengan Departemen Agama sebagai upaya untuk meningkatkan karya wartawan di bidang jurnalistik keagamaan. Ketua Umum PWI dan Menteri Agama memiliki semangat yang sama untuk mendorong pendidikan kewartawanan di bidang keagamaan.
Menteri Penerangan Harmoko banyak mencetuskan slogan dan sekaligus mengkapitalisasinya menjadi program di tengah masyarakat. Di antara slogan yang dicetuskan Harmoko ialah; Komunikasi Sambung Rasa, Penerangan Pembangunan, Pers Pembangunan, Koran Masuk Desa, Dakwah Pembangunan, dan Safari Ramadhan. Harmoko mendorong lahirnya Pusat Informasi Pesantren di seluruh Indonesia. Ia menggagas Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, Pirsawan) di pedesaan dan mengadakan lomba Kelompencapir sampai tingkat nasional.
Terobosan fenomenal lain di bidang keagamaan yang patut dikenang dari Harmoko ialah kegiatan Safari Ramadhan ke berbagai pelosok daerah di tanah air. Safari Ramadhan semakin intens setelah Harmoko dipercaya menjadi Ketua Umum DPP Golkar. Safari Ramadhan biasanya dilaksanakan selama 10 sampai 14 hari di bulan Ramadhan. Dalam kegiatan itu Harmoko berkunjung ke sejumlah daerah untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat, mengunjungi Pondok Pesantren, bertemu tokoh lokal dan kepala daerah. Safari Ramadhan merupakan kesempatan bagi Harmoko untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan dengan bahasa agama. Setiap Ramadhan ia selalu mengadakan acara buka puasa di kantor Departemen Penerangan, mengundang pejabat pemerintah, pengurus Majelis Ulama Indonesia dan lainnya.
Komunikasi sambung rasa dicetuskannya dalam rangka menciptakan komunikasi yang akrab antara pejabat pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, dari komunikasi sambung rasa akan terbentuk sambung nalar, dan selanjutnya sambung nalar akan menumbuhkan kesadaran dan keyakinan. Harmoko memiliki andil dalam mengembangkan saling pengertian dan iklim kerjasama antara pemerintah dengan berbagai elemen umat beragama..
Di depan peserta Musyawarah Nasional III Majelis Ulama Indonesia (MUI), bulan Juni 1985, Harmoko menyampaikan prasaran. Ia mengemukakan secara gamblang titik temu bidang tugas dan fungsi Departemen Penerangan dan MUI yaitu pada pelaksanaan pembangunan mental spiritual. Harmoko selalu mengusahakan hadir ketika diundang dalam acara-acara organisasi keagamaan Islam. Ia suka mengunjungi pondok-pondok pesantren tidak hanya di bulan suci Ramadhan, tetapi di waktu lain dalam rangka kunjungan kedinasan maupun kunjungan kampanye atau temu kader Golongan Karya.
Hari Pers Nasional
Di masa Menteri Penerangan Harmoko untuk pertama kalinya di tahun 1985 ditetapkan dan diperingati Hari Pers Nasional setiap tanggal 9 Februari. Hari Pers Nasional ditetapkan merujuk pada hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia tanggal 9 Februari 1946. Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia bukan merupakan organisasi buruh, tetapi organisasi dimana anggotanya mengabdi kepada profesi. Di masa Orde Baru dikenal istilah “pers yang bebas dan bertanggungjawab.” Dalam dekade delapan puluhan Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Menteri-Menteri Penerangan Negara-Negara Non Blok (COMINAC) yang pertama, Januari 1984.
Keputusan kontroversial yang pernah dikeluarkan Departemen Penerangan di era kepemimpinan Harmoko, sama seperti di masa sebelumnya, yaitu tindakan pembreidelan atau pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) beberapa surat kabar dan majalah karena memuat berita dan tulisan yang menyinggung pemerintah. Dalam satu pidatonya Harmoko menegaskan Departemen Penerangan yang dipimpinnya pada hakikatnya adalah Departemen Politik. Karena salah satu tugas utamanya ialah ikut membina sikap politik masyarakat berdasarkan ideologi Pancasila dan berorientasi kepada program-program pembangunan.
Peranan Menteri Penerangan sebagai “juru bicara pemerintah” amat sentral di zaman itu. Dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha, Menteri Penerangan Harmoko merupakan “sumber informasi” aktual yang selalu memberikan keterangan pers. Keterangan pers Harmoko biasanya disiarkan secara sentral oleh TVRI usai acara Dunia Dalam Berita pukul 21.30 WIB. Penjelasan mengenai pengendalian harga gabah, cabe keriting, bawang, dan sebagainya disampaikan Harmoko dengan tutur bahasa komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Idiom komunikasi public khas Harmoko yang melekat di ingatan masyarakat ialah; “sesuai petunjuk Bapak Presiden”.
Terlepas dari segala kelemahan dan kekurangannya sebagai manusia biasa dan politisi, patut diakui Harmoko adalah tokoh penerangan dan komunikator ulung. Bahasa komunikasinya lugas tapi tetap santun.
Orang yang tidak suka kepadanya memplesetkan nama Harmoko menjadi “Hari-Hari Omong Kosong”. Harmoko tidak marah dan membiarkan saja. Sebagaimana diungkapkannya dalam wawancara televisi di usia senjanya, bahwa yang penting baginya ketika itu ialah “Hari-Hari Omong Komunikatif” dan “Hari-Hari Omong Konstruktif”.
Cepat Membaca Perkisaran Angin
Harmoko seorang yang gigih, ulet dan tekun. Seorang politisi yang cerdik dan cepat membaca perkisaran angin. Saya pernah bertemu dan bersalaman dengan Harmoko semasa beliau menjabat Menteri Penerangan. Sosok pribadinya humble dan murah senyum, orisinil tanpa dibuat-buat.
Dalam buku Harmoko Anak Rakyat Insan Yang Arif karangan Bachtiar Djamily yang diterbitkan di Kuala Lumpur Malaysia tahun 1985, disimpulkan analisis kepribadian Harmoko. Ia adalah orang yang penuh kesungguhan bekerja, orang yang pandai bergaul, orang yang penuh ketenangan, orang yang mempunyai setiakawan yang utuh dan orang yang kuat ingatan.
Semenjak muda Harmoko telah terlatih dengan pangalaman melaksanakan dan mematuhi kode etik jurnalistik. Ia terampil menyaring informasi-informasi dari para narasumber dan mengolah fakta di lapangan, dengan pengertian mana yang layak untuk disampaikan kepada khalayak dan mana yang hanya untuk dicatat dan disimpan.
Dengan gaya, cara dan kepiawaiannya berkomunikasi, Harmoko membuat persoalan apa saja bisa dicairkan di depan publik. Selama menjadi Menteri Penerangan, Harmoko tidak bisa dipancing atau terpancing dengan pertanyaan wartawan menyangkut isu-isu politik yang sensitif.
Sebagai wartawan, ia terbiasa duduk dan bergaul dengan orang-orang besar dari berbagai latar belakang dan beragam karakter. Setelah menjadi menteri, ia mengakui belajar banyak dari leadership Presiden Soeharto.
Harmoko menghargai para tokoh senior bangsa, termasuk Menteri-Menteri Penerangan terdahulu. Sewaktu tokoh pejuang Islam dan pejuang nasional serta mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir wafat 6 Februari 1993, Harmoko melayat di rumah duka, Jalan H.O.S. Cokroaminoto 46 Jakarta. Harmoko kepada pers mengatakan bahwa dasar-dasar Kementerian Penerangan banyak dibentuk Moh Natsir pada tahun 1946 – 1947 ketika ia menjabat Menteri Penerangan. Artinya, almarhum banyak menyumbangkan pemikiran untuk sistem penerangan pada saat itu. “Karena itu kita semua turut berduka cita atas kepergiannya, semoga arwahnya di beri jalan yang lapang di sisi Tuhan YME, dan kita yang ditinggalkan diberi kekuatan dan rahmat.” kata Harmoko seperti dikutip Harian Pelita 8 Februari 1993 yang dihimpun dalam buku Pemimpin Pulang.
Begitu pula pada waktu ulama besar Betawi dan tokoh kharismatik KH Abdullah Syafi’ie wafat 3 September 1985. Kepergian pendiri dan pengasuh Perguruan As-Syafi’iyah itu diantar oleh lautan manusia, ribuan pelayat, di Balimatraman Jakarta hingga ke pemakaman di Jatiwaringin Pondok Gede. Menteri Penerangan Harmoko hadir dan mendoakan dengan khidmat di depan jenazah almarhum.
Sewaktu menjabat Menteri Penerangan, Harmoko mendapat kepercayaan dari Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto untuk menjadi Ketua Umum DPP Golkar masa bhakti 1993 – 1998 dan Sekjennya Mayjen TNI (Purn) Ary Mardjono. Harmoko adalah Ketua Umum DPP Golkar yang pertama dari kalangan sipil.
Setelah selesai Pemilihan Umum 1997 dengan kemenangan mayoritas tunggal Golongan Karya, Harmoko digeser dari jabatan Menteri Penerangan menjadi Menteri Negara Urusan Khusus. Salah satu tugas kementerian baru yang dipimpin Harmoko adalah menyelenggarakan pembekalan terhadap para calon anggota DPR-RI. Banyak spekulasi berhembus seputar karir politik loyalis Pak Harto itu dan pengusung pencalonan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI untuk masa bhakti 1998 - 2003. Karir politik Harmoko mencapai puncaknya sebagai Ketua DPR/MPR-RI tahun 1997 sampai 1999.
Harmoko menjabat Ketua DPR/MPR-RI melewati hari-hari genting dan menegangkan menjelang Pak Harto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden pada hari Kamis 21 Mei 1998 atau 70 hari setelah dilantik untuk periode yang ketujuh. Sejarah mencatat pada 18 Mei 1998 di tengah demonstrasi ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR-RI dan krisis politik-ekonomi serta kegawatan situasi keamanan yang kian meluas menuntut turunnya Soeharto, akhirnya Harmoko selaku Ketua DPR/MPR-RI bersama para Wakil Ketua mengeluarkan pernyataan, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri.
Ketua DPR/MPR-RI Harmoko saat itu menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional.Setelah berhentinya Presiden Soeharto dimulailah era reformasi dengan kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang sebelumnya Wakil Presiden mendampingi Pak Harto untuk masa bhakti 1998 – 2003.
Setelah meninggalkan panggung politik nasional menyusul runtuhnya rezim Orde Baru, kiprah politik Harmoko pun berakhir. Namun sebagai insan pers, ia tetap menyapa khalayak pembaca surat kabar melalui tulisan di kolom “Kopi Pagi” Harian Pos Kota. Sejak beberapa tahun belakangan Harmoko mengalami penurunan kesehatan badaniahnya.
Pak Harmoko telah pergi untuk selamanya. Lahir di Nganjuk Jawa Timur tanggal 7 Februari 1939 dan wafat di usia 82 tahun. Tokoh politik Orde Baru ini menghembuskan napas terakhir Minggu 4 Juli 2021 pukul 20.22 WIB beberapa saat setelah masuk IGD RSPAD Gatot Soebroto Jakarta karena sakit. Jenazah almarhum dimakamkan esok harinya di TMPN Kalibata.
Semoga Allah SWT melapangkan kuburnya, melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya serta menerima arwah almarhum di surga-Nya yang kekal.
*Sesditjen Bimas Islam
