Oleh:
Abu Rokhmad Musaki*
Dari titik mana negara harus memulai untuk mewujudkan Indonesia emas 2045? Jika dianggap terlalu jauh atau terlalu lama, mungkin pertanyaan tersebut dapat sedikit diubah menjadi dari titik mana pemerintah mengawali jika hendak mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam jangka pendek dan sekaligus menyelesaikan beberapa persoalan dasarnya?
Jawaban atas seluruh problem bangsa tentu sangat beragam dan semua titik start (misalnya, pendidikan, ekonomi, hukum atau bahkan politik) dapat saja digunakan. Dari manapun solusinya, rasanya tidak ada yang salah, tetap rasional dan argumentatif. Tergantung teori dan sudut pandang.
Titik-titik solusi tersebut jika dikerjakan dengan serius akan bersambung menjadi garis panjang penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Ibarat bangunan, semua titik dan sudung sudah ada landasan sebelumnya. Bata sudah tersesun sebelumnya, tinggal meneruskan dan membuatnya menjadi lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Di bawah ini juga satu titik dan sudut pandang yang perlu dimajukan dan secara serius harus digarap dan dikeroyok bersama. Dengan harapan berdampak nyata. Titik itu adalah keluarga. Beberapa program pemerintah memang sudah menyasar keluarga, seperti program keluarga harapan (PKH) dari Kemensos yang fokus pada pemberian bantuan sosial.
Bahkan, sekarang di era Presiden Prabowo Subianto lahir kementerian baru yang khusus menangani keluarga, yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan. Pembentukan kementerian ini merupakan kode bahwa pembangunan keluarga akan lebih serius ditangani dan harus didukung semua pihak. Sangat erat dengan tugas dan fungsi kementerian ini adalah Kementerian Agama, khususnya Ditjen Bimas Islam, yang menyelenggarakan urusan agama Islam, pernikahan, penerangan agama Islam dan pemberdayaan filantropi.
Mengubah Paradigma
Kita perlu mengubah paradigma dan reorientasi kebijakan tentang keluarga dan sekaligus menjadikannya sebagai program prioritas. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sangat mudah dijangkau dan diintervensi dengan kebijakan positif. Tentu keluarga tidak imun dari pengaruh negatif keluarga lain dan lingkungan sekitarnya. Namun dengan pendekatan yang tepat, keluarga sangat bisa diandalkan sebagai pendorong dan kunci kemajuan bangsa.
Potensi maslahatnya begitu besar bila keluarga digarap lebih lebih sungguh-sungguh. Seperti permainan domino, rentetan persoalan keluarga merupakan cermin persoalan lingkungan, masyarakat dan bahkan negara. Saya meyakini jika keluarga tumbuh dengan baik, maka lingkungan, masyarakat, dan bahkan negara juga akan berkembang dan tumbuh dengan baik pula. Sebaliknya jika banyak keluarga mengalami turbulensi, maka bisa dibayangkan nasib lingkungan dan masyarakatnya.
Pada akhirnya memang tidak sesederhana itu, tetapi mari kita lihat kemungkinan terbaik yang dapat diwujudkan jika keluarga dijadikan sebagai starting point perbaikan nasib bangsa. Saya tidak berani membayangkan suatu keluarga yang ideal, yang samara (sakinah, mawaddah, rahmah) atau istilah lainnya yang mencerminkan keluarga yang diimpikan. Idealitas itu hampir tidak mungkin ditemukan di dunia ini.
Faktanya, yang ada adalah keluarga dengan segala plus dan minusnya. Semua keluarga ada masalahnya sendiri-sendiri. problemnya silih berganti. Mungkin ada keluarga yang diberkahi dengan kecukupan rizki, tetapi ada pekerjaan rumah lain yang mesti dibereskan, entah soal anak, saudara, mertua, pasangannya sendiri, bahkan sakit dan lain sebagainya.
Begitu seterusnya hingga mungkin tidak ada istilah keluarga ideal. Yang wujud adalah keluarga tangguh. Meski didera dengan berbagai persoalan, ia tetap utuh dan membesarkan anak-anaknya menjadi orang yang sukses.
Jika keluarga dijadikan sebagai prioritas maka isu rendahnya angka pernikahan dan tingginya angka perceraian akan terurai. Isu lainnya yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan stunting akan bisa diturunkan. Saya meyakini, kata kunci penyelesaian tiga isu di atas ada pada perbaikan kualitas keluarga.
*Dirjen Bimas Islam Kemenag RI
