Dr. Phil. Syafiq Hasyim
(Direktur International Center for Islam and Pluralism dan Pengajar FISIP UIN Jakarta)
Pertanyaan saya: “Sejauhmana peranan pemerintah, institusi-institusi keagamaan dan pendidikan, dan masyarakat sipil dalam menanggulangi pengaruh paham keagamaan radikal di masyarakat?”
Namun sebelum masuk ke arah itu, perlu penegasan di sini bahwa ekstremisme keagamaan (religious extremism) bukan fenomena Islam, namun fenomena keagamaan secara umum. Baik Islam, Yahudi, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha memiliki fenomena ekstremisme di dalam masyarakat mereka. Bahkan Buddha yang oleh banyak kalangan tidak ekstrim, ternyata kini juga terkait dengan ekstremisme sebagaimana yang terjadi dengan etnis Rohingnya di Burma. Meskipun ekstremisme keagamaan ini identical dengan seluruh agama, namun dalam wacana global, ekstremisme keagamaan melekat dan popular dengan Islam setelah Peristiwa 11 September 2001.
Indikator-indikator
Lalu bagaimana menanggulangi ekstremisme keagamaan? Karena definisi ekstremisme keagamaan itu sangat luas dan berbeda-beda, maka menanggulanginya perlulah terlibah dahulu menentukan indikator-indikatornya. Dalam hal ini saya merujuk 20 indikator yang bisa dijadikan sebagai parameter untuk mengukur “kecenderungan ekstremisme keagamaan” (Schmid, 2004, h. 21-2):
1. Gerakan ini memiliki kecenderungan untuk menempatkan diri mereka di luar arus utama atau menolak tatanan dunia, politik dan sosial;
2. Berusaha menggulingkan tatanan politik dalam rangka membangun kembali apa yang mereka pertimbangkan tatanan alamiyah di dalam masyarakat—apakah ini didasarkan pada ras, kelas, keyakinan, superioritas etnis;
3. Memiliki program ideologi dan perencanaan aksi yang ditujukan untuk meraih kekuasaan politik atau komunal;
4. Menolak atau mengacaukan konsepsi tatanan hukum masyarakat demokratis; menggunakan ruang politik yang disediakan oleh sistem demokratis untuk memajukan tujuan mereka dalam mengambil kekuasaan politik;
5. Menolak deklarasi internasional hak asasi manusia dan menunjukkan ketidakempatian mereka serta tidak mengakui hak orang lain;
6. Menolak prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan pada kedaulatan rakyat;
7. Menolak kesetaraan secara umum terutama untuk kaum perempuan dan minoritas;
8. Menolak diversitas dan pluralisme bahkan memajukan sistem budaya yang monolitik (mono culture society);
9. Menggunakan filsafat segala cara (ends justify means) dalam mencapai tujuan;
10. Secara aktif dan mendorong dan mengutamakan penggunaan kekerasan untuk memerangi apa yang mereka pandang kejahatan dan meraih tujuan politik mereka;
11. Menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam kekerasan massa terhadap musuh-musuh mereka ketika dalam kekuasaan atau keadaan impunitas;
12. Mereka biasanya menggunakan satu sudut pandang, hitam atau putih, ingin memurnikan dunia, mengumbar kebencian kepada musuh-musuh mereka;
13. Mengenyampingkan kebebasan individu untuk kepentingan kolektif;
14. Menolak kompromi dan ingin mengeliminasi musuh mereka;
15. Menunjukkan intoleransi untuk seluruh pandangan di luar pandangan mereka dan menampakkan penolakan mereka dengan cara-cara kemarahan, agresif, kebencian baik dalam perilaku maupun ucapan;
16. Menampilkan fanatisisme dan memposisikan diri sebagai pihak yang terancam serta menggunakan teori konspirasi tanpa mengaku bahwa tindakan mereka adalah irasional;
17. Menampilkan sikap diktator, otoriter dan totaliter;
18. Tidak mau dikritik dan mengintimidasi dan mengancam mereka yang berbeda, mereka yang heretik dan mereka yang kritik dengan kematian;
19. Mereka meminta agar tuntutan mereka dipatuhi.
20. Mereka memiliki ide yang tidak bisa diubah dan tertutup atas kebenaran yang mereka yakini bahkan mereka bersedia mati untuk mempertahankannya.
Berdasarkan 20 indikator di atas, maka kita bisa sedikit mendefinisikan ekstremisme keagamaan. Namun keperluan kita tidak hanya sampai pada definisi esktremisme keagamaan itu sendiri namun pada dampak apa yang akan dimunculkan oleh adanya ekstremisme keagamaan itu di ruang publik kita (public sphere). Meskipun tidak ada alasan kuat secara hukum untuk menindak orang-orang yang ekstrim secara relijius, namun tindakan sosial dan kultural bisa dilakukan karena ekstremisme keagamaan adalah langkah awal dari tindakan kekerasan berdasar agama. Kekerasan atas nama agama tidak mungkin terjadi tanpa didahului oleh ekstremisme keagamaan.
Kekerasan karena ekstremisme keagamaan
Apakah ekstremisme keagamaan sesuatu yang berbahaya karenanya harus dihilangkan atau minimal dieliminasi? Sepanjang yang saya tahu bersikap ekstrim dalam beragama tidak dilarang oleh otoritas politik kita dan keamanan kita. Jika ekstremisme itu masih berada dalam bentuk diskursus, maka tidak bisa dilarang. Bahkan dalam beberapa kasus, ekstremisme keagamaan yang mendeskreditkan keyakinan orang lain juga tidak bisa dikenakan sebagai tindakan yang menyalahi hukum karena kita belum memiliki dasar untuk menjerat mereka.
Lain halnya jika ekstremisme keagamaan mewujud menjadi kekerasan (religion-based violence. Kekerasaan berbasis agama ini banyak jenisnya, ada kekerasan yang bersifat excessive religious crowd seperti yang dilakukan oleh FPI dalam operasi anti kemaksiatan, ada kekerasan yang bersifat blasphemy-based violence sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Ahmadiyah dan Syiah di Lombok dan Madura dan ada kekerasan yang bersifat tindakan terorisme seperti yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah di Indonesia. Meskipun ketiganya memiliki pola yang berbeda namun ada satu karakteristik yang mempersatukan mereka yaitu kekerasan dan menjadikan sebagai fondasi utamanya.
Data yang saya simpulkan dari wawancara dengan mantan teroris, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat, semua menolak ekstremisme yang menyebabkan kekerasan sebab semua ajaran agama menurut mereka tidak mendukung kekerasan. Namun demikian, Islam sering dijadikan ilustrasi sebagai agama pendukung ekstremisme kekerasan karena dalam agama ini dikenal doktrin jihad. Jihad bagi mereka tidak bisa dikatakan sebagai kekerasan, karena jihad adalah perang. Kalangan teroris berargumen bahwa Islam memang menyediakan dasar yang kuat untuk berperang (jihad) asalkan untuk kepentingan agama termasuk memerangi sistem rezim yang tidak cocok dengan aspirasi politik Islam mereka.
Berdasarkan pengakuan dua responden saya yang mantan teroris kekerasan berbasis Islam itu didorong oleh pemaknaan mereka tentang sistem politik Islam. Dalam pandangan mereka, Islam adalah sistem agama yang lengkap dan karenanya Indonesia harus diperintah berdasar Islam. Sistem politik Indonesia sekarang dianggap sebagai thogut, karenanya harus diganti dengan sistem Islam. Kalangan teroris menjadi isu ini sebagai ideologi yang harus mereka perjuangkan. Karena agama dianggap sebagai ideologi, maka mereka mengusulkan bahwa agama menjadi salah satu cara penyelesaiannya. Akan tetapi hal yang menarik adalah mereka tidak begitu setuju dengan cara pemerintah dengan proyek deradikalisasi yang ditujukan kepada mereka.
Peran Pemerintah
Apa peran pemerintah? Harus ada pembedaan soal peran (kebijakan) pemerintah yang berkaitan dengan (1) ekstremisme keagamaan dan (2) kekerasan yang muncul karena ekstremisme (religious extremism based violence). Untuk yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ekstremisme keagamaan (religious extremism) dipandang relatif. Secara umum, kebijakan pemerintah tentang pengurangan kekerasan sudah nampak jelas karena kita punya UU anti terorisme. Namun untuk ekstremisme keagamaan belum bisa dikatakan jelas karena jika ekstremisme belum mewujud menjadi tindakan statusnya tidak bisa diapa-apakan oleh hukum kita. Sebetulnya ada mekanisme yang bisa digunakan untuk menanggulangi masalah ekstremisme keagamaan lewat hate speech (kebencian) tapi hukum kita belum mengatur masalah itu secara khusus. Meskipun belum berupa tindakan, namun ujaran kebencian ini yang sering kita jumpai dimana-mana. Kita lumrah menemukan di banyak pengajian, tabligh akbar, media sosial dan bahkan di TV-TV yang memuatkan ujaran kebencian atas pihak lain. Ujaran kebencian ini jika terus menerus berlanjut akan mampu memprovokasi masyarakat dan bisa menggiring pada tindakan kekerasan.
Sementara untuk kekerasan berbasis agama seperti terorisme, kebijakan negara sudah cukup memadai dengan adanya UU No. 15/2003 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun kemampuan institusi negara untuk melaksanakan kebijakan tersebut pada tataran praktik masih perlu penyempurnaan. Kekurangan yang paling jelas misalnya adalah adanya kesenjangan antara teori (kebijakan) dan praktik (implementasi) di samping juga persoalan-persoalan seperti kurangnya sumber daya manusia dan budaya etos kerja yang lemah di kalangan penegak hukum.
Salah satu cetak biru dari pemerintah dalam hal penanggulangan kekerasan berbasis agama adalah proyek deradikalisasi. Deradikalisasi adalah kebijakan penting yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi atau mengembalikan radikalisme keagamaan kepada situasi yang normal, tidak radikal. Melalui pendirian BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 201), Pemerintah melakukan program deradikalisasi sebagaimana tercermin dalam fungsi BNPT yang kesembilan: “pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.”Istilah deradikalisasi secara harfiyah sudah disebutkan dalam fungsi BNPT, namun jika saya tidak salah pemerintah secara resmi tidak memiliki definisi deradikalisasi.
Lalu apa makna deradikalisasi? Saya melihat definisi deradikalisasi yang diberikan oleh Yayasan Lazuardi Birru, lembaga ini konon pernah sangat aktif melakukan riset-riset soal terorisme dan deradikalisasi, dalam websitenya mendefinisikan deradikalisasi sebagai:
“Segala upaya untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan/atau prokekerasan. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia.”
Lazuardi Birru juga merinci hal-hal yang dilakukan dalam rangka deradikalisasi: (a) melakukan counter terrorism, (b) mencegah proses radikalisme, (c) mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama, (d) mencegah masyarakat dari indoktrinasi, (e) meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terror (terorisme), dan (f) memperkaya khazanah atas perbandingan paham.
Berdasarkan definisi di atas dan juga cakupuan kerjanya maka deradikalisasi diharapkan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, namun menjadi tugas semua pihak di dalam wilayah negara, masyarakat sipil dan juga kalangan bisnis.
Institusi Keagamaan dan Pendidikan
Apa yang diharapkan dari mereka untuk berperan? Sesuai dengan wataknya, institusi keagamaan dan pendidikan tidak bisa dituntut di luar proporsi mereka. Jika mereka berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan maka sifatnya itu adalah sukarela dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dampak ekstrimisme keagamaan. Institusi keagamaan seperti pesantren dan sekolah-sekolah agama bisa berperan dalam menanggulangi dampak ekstremisme keagamaan melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang rahmatal lil alamin dan toleran. Meskipun lembaga seperti pesantren itu adalah lembaga pengajaran agama, namun sepanjang sejarah kita, pesantren-pesantren di Indonesia pada ghalibnya adalah lembaga yang sangat toleran dan terbuka. Dalam memegang agama, mereka bukan ekstrem namunpious (taqwa). Ketaqwaan sangat berbeda dengan ekstrem, ia lebih individual dan banding komunal. Sementara ekstremisme keagamaan itu lebih bersifat komunal dibandingkan individual. Pesantren kita dalam memegang agama bersifat tengah-tengah sebagaimana anjuran populer, khayr al-um?r awsa?uh?. Penyemaian pendidikan keagamaan yang demikian ini adalah sumbangan terbesar yang diberikan oleh pesantren.
Masyarakat Sipil
Masyarakat Sipil yang saya maksud di sini adalah kelompok masyarakat yang bukan merupakan bagian dari negara (the state) dan juga bukan bagian dari lembaga bisnis dan ekonomi (the economical). Contoh dari Masyarakat Sipil adalah ormas semacam NU, Muhammadiyah di samping juga LSM-LSM. Pada umumnya, Ormas-ormas besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama soal dampak yang diakibatkan oleh ekstremisme keagamaan. Sejalan dengan NU dan Muhammadiyah adalah MUI yang sudah mengeluarkan fatwa tentang keharaman tindakan terorisme. Berdasarkan paparan di atas, dari segi ekstremisme keagamaan yang berdampak nyata seperti terorisme, sikap lembaga keagamaan sangat jelas, namun untuk ekstremisme keagamaan par excellence, maka masyarakat sipil masih bersikap ambigu. Misalnya, pada satu sisi, mereka mengutuk pelbagai bentuk kekerasan bermotif agama seperti terorisme dan lainnya, namun pada sisi yang lain mereka tidak punya cara pandang dan sikap yang jelas pada wacana keagamaan yang menganjurkan kebencian. Atas nama penghinaan keyakinan, fatwa-fatwa keagamaan yang memicu pada sikap ekstremisme dan bahkan tindakan berbasis agama tetap berjalan. Misalnya, NU, Muhammadiyah dan MUI mengutuk terorisme namun mereka tidak berbicara apa-apa soal kekerasan yang menimpa kaum Syiah dan Ahmadiyah. Sampai sekarang, kita tidak bisa menyelesaikan ekstremisme keagamaan yang terjadi di internal umat Islam sendiri. Suasana sekarang adalah suasana penuh propaganda dan setiap upaya yang diupayakan untuk mencari jalan keluar distigmatisasi dengan hal-hal yang buruk. Saya beri contoh, beberapa waktu lalu RMI –Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah—mengeluarkan kampanye yang diberi #AYOMONDOK. Kampanye ini ditujukan agar kita bisa kembali ke pesantren karena pesantren memberikan cara pembelajaran agama yang mendalam dan dekat dengan kultur keIndonesiaan yang wasatiyyah. Namun apa yang terjadi bahwa karena kebencian yang sudah ada dibenak kalangan konservatif, kampanye #AYOMONDOK distigmatisasi sebagai liberal. Hal-hal seperti ini adalah tantangan bagi seluruh kalangan yang memiliki pandangan bahwa ekstremisme bukan jalan bagi Islam di Indonesia sekarang maupun masa depan.
Beberapa isu kritis
Isu-isu kritis ini saya angkat dari riset yang saya lakukan beberapa bulan lalu tentang “pengurangan ekstremisme keagamaan dan reintegrasi eks-teroris di dalam masyarakatnya.” Karenanya, dalam catatan kritis ini secara spesifik saya mengarahkan pada salah satu dampak ekstremisme keagamaan yang paling kita kenal dan rasakan yaitu terorisme. Riset ini saya lakukan di Jakarta dan Surakarta dengan pendekatan kualitatif (survei publik) dan kualitatif –wawancara dengan eks-teroris, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Berikut ini beberapa isunya:
Deradikalisasi
Berdasarkan hasil wawancara saya, deradikalisasi adalah proyek pemerintah yang mendapat kritik dari mantan teroris dan juga beberapa aktivis kemanusiaan. Eks-teroris menganggap jika deradikalisasi itu kurang efektif karena lebih mengarah pada aspek de-ideologisasi daripada aspek kemanusiaan. Mereka mengusulkan agar pendekatan pemerintah dalam penanggulangan terorisme yang diutamakan adalah pendekatan non-keamanan. Menurut mereka, ideologi adalah hal yang mendasar bagi mereka karenanya sulit untuk dihilangkan dari benak mereka. Meskipun mereka –mantan teroris—sudah kembali ke dalam masyarakat (reintegrasi), namun untuk mengatakan mereka sudah meninggalkan ideologi mereka masih sangat jauh. Bagi mereka, segala bentuk upaya pemerintah untuk melunakkan mereka melalui jalan ideologi akan sulit. Karenanya, pemerintah, menurut mereka, lebih baik mengutamakan jalan kesejahtreraan. Bagi mantan teroris misalnya mereka sudah cukup senang apabila bisa kembali kedalam masyarakat mereka dan memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Dua informan yang saya wawancarai misalnya meskipun sudah kembali kepada masyakarat dengan sukses namun tetap apa yang mereka lakukan pada masa lalu adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya salah. Jihad memang bisa dilaksanakan namun waktu dan tempat tidak bisa dipilih sembarangan. Mereka mengakui jika jihad yang sudah mereka lakukan tidak sesuai dengan syarat jihad (fiqh al-jihad). Bahkan mereka mengutip Osama Bin Laden untuk menjustifikasi perbuatan mereka sebagai hal yang tidak tepat untuk dilaksanakan di Indonesia.
Rehabilitasi dan Reintegrasi
Ketika eks-teroris itu dinyatakan bebas bersyarat, maka mereka kembali kepada masyarakat dimana mereka hidup (habitus). Ketika mereka kembali, paham mereka harus berubah. Inilah yang dimaksud dengan rehabilitasi. Tanpa adanya perubahan mindset mereka ke arah yang lebih baik (restoration). Rehabilitasi bisa dimaknai sebagai upaya menolongan orang kembali kepada posisi atau status yang normal (Robinson & Crow, 2009, h. 2). Reintegrasi bagi sebagian kalangan diidentikkan dengan rehabilitasi namun sebagian dinyatakan sebagai proses lanjutan setelah rehabilitasi.
Pemerintah sampai sejauh ini tidak memiliki kerangka yang jelas tentang rehabilitasi dan reintegrasi meskipun kedua ide ini hal yang penting dalam rangka penanggulangan dampak terorisme. Selama ini yang ada adalah pendampingan BAPAS terhadap para teroris yang sudah dinyatakan bebas bersyarat. Dalam bebas bersyarat ini mereka boleh kembali kepada masyarakat, namun mereka harus lapor secara periodik ke BAPAS setempat. Namun ternyata proses rehabilitasi dan reintegrasi tidak semudah yang dibayangkan. Sering kali mereka mengalami kesulitan dalam rehabilitasi, proses kembali ke masyarakat. Mereka menghadapi stigmatisasi dari lingkungan sekitar. Dalam sebuah kasus di Solo, BAPAS merasa kesulitan untuk memberi penyadaran pada masyarakat bahwa mantan teroris juga berhak untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun jika masyarakatnya tetap menolak, BAPAS, lembaga terakhir yang berhubungan dengan mantan napi teroris juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kasus ini pemerintah perlu memikirkan masalah rehabilitasi dan reintegrasi.
Pendekatan kesejahteraan
Deradikalisasi dianggap masih mengutamakan pendekatan keamanan dibandingkan dengan kesejahteraan. Berdasarkan riset saya, mereka menginginkan kesejahteraan. Mengapa banyak mantan teroris yang kembali beraksi lagi, salah satunya karena mereka gagal dalam mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Karena keadaan yang sulit inilah sehingga mereka mereka kembali kepada jaringan lamanya karena merekalah yang bersedia mensupply kebutuhan mereka. Inilah kemudian yang melahirkan teori pendekatan ekonomi dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme keagamaan.
Opini
