Bengkulu, bimasislam—Dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu fokus yang akan dibangun oleh Kemenag adalah peningkatan potensi ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan lembaga sosial keagamaan. Salah satu dari cara yang akan ditempuh melalui pengembangan potensi zakat, infak, sedekah, termasuk di dalamnya adalah wakaf. Demikian dikatakan oleh Sekjen Kemenag RI, Nursyam, saat menyampaikan materi tentang peluang dan tantangan perwakafan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf di hotel Santika (22/5).
Lebih lanjut Nursyam menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui lembaga keagamaan merupakan perintah agama karena melalui cara ini banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan.
“Menurut saya, pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, infak, dan sedekah, termasuk wakaf humumnya wajib. Dengan melakukan pemberdayaan itu maka kemajuan dan kesejahteraan dapat ditingkatkan. Singapura yang hanya memiliki wilayah sangat kecil justru lebih maju dalam pengelolaan wakafnya. Di Indonesia juga sebenarnya sudah mulai seperti yang dilakukan oleh NU dan Muhammdiyah”, tandasnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, untuk memberdayakan wakaf perlu upaya dan kemauan dari kita agar perwakafan dijadikan sebagai instrumen ekonomi umat. Dengan menjadikan wakaf sebagai instrumen ekonomi dapat dilakukan dalam bentuk investasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Baginya, guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya ini menggarisbawahi bahwa ada tiga investasi terbaik dari wakaf, yaitu untuk pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan.
“Investasi wakaf tebaik adalah dalam bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui wakaf akan dapat mendorong lahirnya SDM berkualitas yang dapat mengantarkan kemajuan. Di negeri manapun jika SDM nya berkualitas akan bisa memajukan dalam segala bidang. Kedua dalam pemberdayaan ekonomi yang bisa melahirkan kemampuan ekonomi warga agar bisa bersaing di dunia global. Sementara pada sektor kesehatan menunjang pengembangan SDM. Kualitas pelayanan kesehatan dapat dilihat dari jumlah kunjungan masyarakat pada pusat-pusat kesahatan”, katanya.
Jika melihat dari potensi wakaf yang dimiliki Indonesia saat ini sangat besar, namun pada realitasnya belum berjalan sesuai dengan tingkat yang ideal. Beberapa maslaah yang dihadapi terkait dengan perwakafan di tanah air diantaranya adalah soal sertifikasi tanah wakaf sebagai pengamanan aset wakaf. Ini menjadi tugas Kementeian Agama untuk menuntaskannya agar aset-aset wakaf tidak berpindah tangan.
“Soal tanah-tanah wakaf yang banyak belum memiliki sertfikat agar menjadiperhatian Kakanwil, Kabid, Kasubdit, dan pihak-pihak terkait. Saya minta agar masalah ini benar-benar diperhatikan dan secepat ya diselesaikan”, pintanya.
Selain itu, hal lain yang juga menjadi tantangan pengembangan wakaf nasional adalah soal tata kelola yang belum dilakukan secara profesional.
“Pengelolaan aset wakaf selama ini masih dengan cara tradisional. Kita perlu terobosan dan bisa meniru cara kerja Bu Susi, Menteri KKP. Kenapa pak Jokowi memilih bu Susi yang hanya lulusan SMP, sementara banyak profesor-profesor lulusan luar negeri? Karena bu Susi memiliki nyali untuk mengeksekusi, sementara para profesor itu terlalu banyak pertimbangan. Demikian halnya soal wakaf, diperlukan upaya-upaya agar aset-aset wakaf dapat memiliki dampak kesejahteraan bagi umat”, tutupnya.
(thobib/bimasislam)
Berita
