Oleh:
Insan Khoirul Qolbi*
Pemerintah baru saja menerbitkan regulasi terbaru tentang penghulu, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Permenpanrb terbaru). Salah satu klausul terbaru dari Permenpanrb ini adalah jenjang jabatan penghulu sampai ke jabatan ahli utama golongan ruang 4/e (penghulu utama).
Para penghulu di Indonesia menyambut gembira beleid ini karena memberi kesempatan kepada mereka untuk sampai kepada jenjang yang paling tinggi. Dalam regulasi sebelumnya, yakni Permenpan Nomor 62 Tahun 2005, jabatan penghulu hanya sampai ke jenjang ahli madya golongan ruang 4/c.
Artinya, dengan aturan terbaru ini, penghulu dapat menambah usia pensiun antara 60 tahun hingga 65 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Jabatan Fungsional; jenjang ahli muda dan ahli pertama 58 tahun, jenjang utama dan madya 60 tahun, dan jenjang utama tertentu 65 tahun.
Dalam PP tersebut tidak diatur batas usia pensiun bagi pejabat penghulu utama, sehingga nanti instansi pembina yang akan mengusulkan kepada Presiden mau sampai berapa tahun usia pensiun penghulu utama, apakah sampai 65 tahun atau cukup 60 tahun saja.
Lantas apa urgensinya menduduki jabatan ahli utama, apa saja kegiatannya dan bagaimana caranya agar bisa menduduki jabatan tersebut?
Dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa jabatan ahli utama merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya mensyaratkan kualifikasi profesionalisme tingkat tertinggi. Karenanya, ada jenis kegiatannya yang tidak dikerjakan oleh jenjang jabatan di bawahnya.
Jabatan ahli utama setara dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT) utama/madya (pejabat eselon 1) dan JPT Pratama (pejabat eselon 2). Jika berkaca pada tugas dan tanggung jawab seorang pejabat eselon 1 dan 2, tentu dapat dibayangkan juga beban kerja yang harus diemban oleh seorang pejabat fungsional ahli utama. Demikian juga grading tunjangan kinerjanya juga yang akan menyesuaikan.
Menurut Pasal 5 Permenpanrb terbaru, tugas jabatan penghulu semua jenjang tetap sama, yakni melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Hanya saja, pada kegiatan tertentu, diperuntukkan khusus bagi penghulu utama.
Berikut ini beberapa kegiatan penghulu utama yang tidak dilaksanakan oleh jenjang jabatan di bawahnya:
1. Melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap pernikahan warga negara asing.
2. Konsultasi hukum Islam.
3. Rapat lintas sektoral dalam bidang kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kajian pengembangan kepenghuluan nasional.
5. Bimtek kemasjidan pada masjid provinsi/nasional.
6. Bimtek ZIS level provinsi/BAZNAS/Laznas.
7. Pendampingan potensi konflik sosial keagamaan dengan tingkat risiko IV.
Sementara untuk kegiatan pokok atau utama yaitu memberikan pelayanan pencatatan nikah tetap dilaksanakan oleh penghulu utama.
Formasi Jabatan Penghulu Utama
Perlu menjadi perhatian apakah formasi jabatan penghulu ahli utama perlu dibatasi atau tidak, sehingga siapa saja bisa mencapai ke jenjang jabatan itu asal sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada.
Sejatinya, untuk sampai ke jabatan penghulu jenjang ahli utama diatur agar tidak semudah meraih jenjang jabatan di bawahnya. Oleh karenanya, Kementerian Agama yang diberi amanah untuk menyusun formasi jabatan fungsional penghulu harus cermat dan hati-hati.
Menurut Permenpan terbaru, untuk naik jabatan ke semua jenjang harus memenuhi ketentuan seperti tersedianya lowongan untuk jabatan yang akan diduduki, memenuhi angka kredit yang telah ditentukan, dan harus lulus uji kompetensi. Maka, menurut penulis, harus ada persyaratan tambahan yang ditetapkan untuk menduduki jabatan penghulu utama.
Secara umum, Permenpanrb terbaru menggariskan bahwa Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penghulu dilakukan karena adanya lowongan formasi. Lowongnya suatu formasi jabatan penghulu dapat terjadi apabila ada penghulu yang berhenti, dan/atau peningkatan volume beban kerja.
Aturan tersebut juga mengharuskan penyusunan formasi jabatan fungsional penghulu menggunakan analisis beban kerja dengan indikator jumlah peristiwa nikah, jumlah penduduk yang beragama Islam, dan luas wilayah dan kondisi geografis terdalam, terluar, dan kepulauan. Tidak hanya itu, penyusunan formasi jabatan penghulu harus sejalan dengan mempertimbangkan jumlah penghulu dan sebarannya.
Lantas bagaimana menghitung kebutuhan terhadap jabatan penghulu utama seperti yang diinginkan oleh Permenpanrb tersebut? Apakah perlu di setiap wilayah ada penghulu utama? Wilayah dimaksud bisa lingkup kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.
Lantas kemudian, seperti apa ukuran dan batasan ketersediaan penghulu utama? Apakah cukup dibatasi hanya tiga atau lima orang per provinsi dan harus berkedudukan di ibukota provinsi? Atau tidak ada batasan, sehingga di setiap KUA Kecamatan memungkinkan ada penghulu utama.
Terkait hal ini, Kementerian Agama yang saat ini sedang menyusun pedoman kebutuhan formasi jabatan penghulu harus cermat dan berhati-hati dalam merumuskan formasi jabatan penghulu, terutama jabatan penghulu ahli utama. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Kita berharap kehadiran penghulu utama tidak sebatas memenuhi jenjang jabatan seperti jabatan fungsi lainnya, tapi lebih dari itu, memberi pengaruh positif kepada peningkatan dan profesionalitas layanan kepenghuluan bagi jenjang jabatan di bawahnya. Semoga!
*Penulis adalah Penyusun Bahan Pengembangan SDM Kepenghuluan Ditjen Bimas Islam
