Bogor, bimasislam-- "KUA, dan Kementerian Agama secara umum jangan dipahami dan dianggap hanya urusan administrasi. Jika hanya itu, berarti kita sedang mengkerdilkan diri". Demikian dikatakan oleh Direktur Program SMRC (Saiful Muzani Research Center), Sirojuddin Abbas, dalam kegiatan Diseminasi Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Bimas Islam di Savero Hotel (19/9).
Lebih lanjut Abbas menandaskan, bahwa KUA dan Kementerian Agama memiliki ikatan sejarah yang kental sebagai kompensasi dari proses berdirinya NKRI itu sendiri.
"KUA dan Kementerian Agama secara umum memiliki tautan sejarah yang amat kental di negeri ini. Dia tidak bisa dilihat dari aspek administrasi belaka, tetapi harus dilihat dari konteks politik dan peran sosial budaya yang lebih luas", tegas alumni Berkley University USA ini.
Tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama memiliki cakupan yang sangat besar dan strategis. Sehingga menurutnya, para pemimpinnya harus mampu membangun argumen yang kuat di hadapan DPR RI, Bappenas, presiden, dan pihak-pihak pengambil kebijakan strategis agar mendapatkan perhatian lebih.
"Kami di SMRC sebenarnya telah memiliki hasil-hasil survey yang bisa dijadikan pijakan untuk membangun argumen bahwa Kementerian Agama bisa ambil peran yang lebih besar dan strategis. Sehingga, dengan itu Kemenag dapat memaksimalkan peran dalam pelayanan bidang agama, pencegahan radikalisme, dan menjaga NKRI secara lebih umum", imbuhnya.
Abbas juga menandaskan, untuk mencapai target besar tersebut Kementerian Agama harus dibekali dengan anggaran yang cukup, SDM yang handal, dan sarana prasarana yang memadai.
"Ibarat kita ingin memenangkan peran besar, Kementerian Agama harus diberi senjata dan peluru yang memadai. Bagaimana mau bisa banyak peran jika tidak memiliki instrumen yang cukup. Nah sekarang tergantung bapak dan ibu sekalian, apakah mau dan mampu membangun Kemenag dengan segala potensinya, kembali kepada masing-masing", tutupnya.
(thobib/bimasislam)
Kemenag Terbitkan Edaran Salat Istisqa, Tekankan Ikhtiar Spiritual dan Kepedulian Lingkungan
Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa untuk merespons kondisi kekeringan, kekurangan air, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.
