Banda Aceh, bimasislam-- “Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 11 April 2013 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota se Indonesia perihal pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kotasebagai tindak-lanjut UU No 23 Tahun 2011, tidak berlaku untuk Provinsi Aceh.” Demikian dikemukakan oleh Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat dan Wakil Sekretaris BAZNAS M. Fuad Nasar menanggapi pertanyaan para peserta Bimbingan Teknis Regulasi dan Administrasi Pendayagunaan Zakat Baitul Mal Aceh tanggal 19 - 20 Mei 2014.
Dalam acara yang dihadiri 75 orang peserta dari Baitul Mal Provinsi dan Baitul Mal Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh itu M. Fuad Nasar menjelaskan, “Perundang-undangan zakat nasional mengakui keistimewaan Aceh sebagai daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, terangnya.
Lebih lanjut, “Patut dicatat, dalam konteks pengelolaan zakat Baitul Mal merupakan satu-satunya lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya di seluruh wilayah Aceh. Dasar hukum Baitul Mal adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Di samping itu Qanun Aceh No 10 Tahun 2007 yang menetapkan kedudukan Baitul Mal sebagai Lembaga Daerah. Karena itu, Baitul Mal adalah bagian dari sistem pengelolaan zakat nasional dengan memperhatikan aspek kekhususannya. Dengan demikian, di seluruh wilayah Provinsi Aceh tidak perlu lagi dibentuk BAZNAS karena sudah ada Baitul Mal.” tegasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kerancuan dalam pengawasan dan audit penerimaan daerah (PAD) yang antara lain bersumber dari dana zakat pada Baitul Mal sehingga acapkali menjadi temuan, “Jangan biarkan masalah ini berlarut, bagai duri dalam daging tanpa penyelesaian. Harus dibuat payung hukum yang disepakati sebagai acuan dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan zakat pada Baitul Mal. Dalam kaitan ini harus dibedakan antara keuangan APBD murni dan keuangan yang bersumber dari dana zakat. Standar auditnya pun tidak bisa disamakan”, imbuhnya.
Untuk itu, tambah Wakil Sekretaris BAZNAS ini,Baitul Mal harus mengambil inisiatif untuk membahas permasalahan ini bersama Wali Nanggroe, Pemerintah Provinsi dan instansi terkait, agar tidak selalu menjadi temuan. Jika setiap tahun Badan Pelaksana dan Sekretariat Baitul Mal selalu dipusingkan dengan temuan pemeriksa disebabkan ketidakjelasan aturan, lembaga Baitul Mal akan menjadi kerdil dan sulit berkembang, tutupnya. (mfn/foto:bimasislam)
Berita
