Ali Taher: DPR Akan Terus Perjuangkan Anggaran Kemenag

Depok, bimasislam --- Pelayanan publik dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 memiliki pengertian kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, dihadapan para peserta Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam di Depok, Rabu (7/11) malam.

Dalam melakukan pelayanan, dikatakan Ali Taher, bahwa salah satu hal yang dibutuhkan adalah anggaran. "Oleh sebab itu DPR, khususnya Komisi VIII terus berjuang untuk menambah anggaran Kemenag, terutama anggaran Ditjen Bimas Islam karena menjalankan fungsi agama," jelasnya.

Terkait porsi anggaran, Ali Taher beranggapan anggaran antara fungsi agama dengan fungsi pendidikan saat ini masih belum berimbang, karena anggaran fungsi agama hanya 8 persen, sedangkan anggaran fungsi pendidikan mencapai 20 persen.

Pada kesempatan ini, Ali Taher juga mengapresiasi atas terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 590 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai pengganti dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/268 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan. "Untuk KUA Tipologi A, besaran Biaya Operasional (BOP) nya adalah Rp. 60 juta pertahun," katanya.

Rapat Koordinasi Penyempurnaan Kualitas Layanan Publik Bimas Islam digelar selama tiga hari, mulai Rabu (7/11) dan akan berakhir pada Jumat (9/11). Sebanyak 160 orang yang menjadi peserta pada Rakor tersebut adalah perwakilan Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia, staf dan pejabat unit eselon I di lingkungan Kemenag RI.

Penulis : nhkurniawan
Editor : nhkurniawan
Foto : bimasislam